HEADLINE NEWS

Terlalu Banyak Syarat, Pupuk Bersubsidi Prabumulih Sepi Peminat

PRABUMULIH, PP - Data yang tercatat di Dinas Pertanian Kota Prabumulih hingga saat ini (pertengahan tahun 2015-red) belum terdapat adanya petani yang mengajukan atau melakukan pembelian pupuk bersubsidi.

Diduga, hal ini disebabkan lantaran ribetnya proses untuk mendapatkannya. Selain itu tidak sedikit petani yang tersandung kasus hukum penyimpangan pupuk bersubsidi di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih tahun lalu kemungkinan besar menjadi faktor penyebab para petani enggan mengajukan pembelian pupuk bersubsidi ini.

Selain masalah tersebut diatas, mahalanya ongkos angkutan juga menjadi pertimbangan para petani memilih untuk tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Salah seorang petani padi di Sungai Medang Yadi (43) mengaku tidak galak ribet dalam berurusan.

" Kalu benar pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat petani harusnya dibagikan saja tanpa harus banyak embel-embel. Selama ini untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sepertinya dipersulit denga banyaknya syarat yang harus dipenuhi petani. Biarlah kita pakai pupuk yang dibeli ditoko bae pak. Olehnyo kita petani ini idak terti soal syarat-syarat yang dipintakan pemerintah. Ngurusi sawah bae saro minta ampun apolagi urusan yang idak tekeruan segalo bangat harus nak disiapke baru pacak dapat pupuk lemak beli ditoko bae" ujar Yadi.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Drs Syamsurizal MSi saat dikonfirmasi soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi apakah lantaran adanya permainan oleh pihak pegawai atau akibat masih berjalannya proses hukum penyimpangan pupuk bersubsidi beberapa tahun lalu ditanggapi dingin oleh Kepala Dinas.

Menurutnya pihaknya selaku lembaga pemerintah yang menaungi pupuk bersubsidi di Kota Prabumulih memiliki tim Komisi pengawas pupuk dan
pestisida (KP3), baik yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat kota yang bertugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pupuk bersubsidi, melalui tim inilah segala penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk bersubsidi dapat dipantau,”Bebernya.

Selain itu dalam hal harga pun juga sudah ditentukan berdasarkan harga eceran tertinggi, diantaranya pupuk urea Rp 1.800/kilogramnya, SP-36
 Rp 2.000/kilogram, ZA Rp 1.400/kilogram, NPK Rp 2.300/kilogram dan pupuk organik Rp 500/kilogram, “Karena itu walau kita sudah maksimal
 dalam penyaluran pupuk bersubsidi, juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk menghindari kesalahan" imbuhnya.

Dikatakan, penyebab enggannya masyarakat petani membeli pupuk bersubsidi adalah belum stabilnya harga karet dan
kurang pahamnya petani dalam teknis mengajukan permintaanya
menjadi pemicu utamanya.

Sementara jumlah pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan hingga saat ini menurut Syamsurizal masih utuh alias belum ada pesanan. Tercatat ada lima jenis pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh pihaknya, yakni uera sebanyak 1.374,73 Ton, SP-36 sebanyak 395,07 ton, ZA sebanyak 190,11 ton, dan NPK sebanyak 1.204,12 ton, serta
pupuk organik sebanyak 37,20 ton. (pp/rd)

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments
1 komentar:
Tulis Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *