HEADLINE NEWS

Caleg PBB dan PKPI Prabumulih Gugur?

PRABUMULIH, PP - Jika penghitungan perolehan suara secara manual sesuai dengan hitungan cepat, ada 2 partai politik (parpol) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sebab, perolehan suara keduanya tidak mencapai 3,5 persen, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, caleg DPR RI dari kedua partai ini juga secara otomatis akan gugur. Kedua partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Untuk Kota Prabumulih sendiri, Partai PBB besutan Yusril Izha Mahendra ini berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara sementara di KPU Prabumulih PBB mampu memperoleh 3 kursi di DPR Kota Prabumulih. Nama-nama caleg dari partai PBB tersebut yang diprediksi lolos meraih kursi legislatif adalah Hendriansyah Dapil 1, Deliani dari Dapil 2 dan Nuryadi MZ dari Dapil 3. 

Sementara Caleg Partai PKPI ada nama Ir. Iskandar Mulia dengan perolehan suara 1635. Lantas akankah ke 4 caleg dari dua partai ini akan gugur alias tidak ikut dilantik menjadi anggota parlement di DPRD Prabumulih? Kita tunggu saja hasil keputusan KPU Pusat. pp/01




Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments
2 komentar:
Tulis Komentar
  1. pemahaman saya saat mendengar dimedia televisi, parliamentary threshold hanya berlaku di pusat saja, apabila itu diberlakukan di daerah, maka akan terbentur dengan partai yang khusus hanya di daerah tertentu, contonya di aceh.
    saran; coba baca bagian penjelasan dari undang-undang tersebut bangwanpost metro prabu.

    BalasHapus
  2. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohon 22 partai politik (Parpol) terkait judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 atau UU Pemilu. Dalam putusan Nomor 52/PUU-X/2012, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1, pasal 208, serta pasal 209 ayat 1 dan 2 UU Pemilu, semuanya dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Dalam sidang uji materil UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas/Parliamentary Treshold (PT) hanya berlaku pada tingkat pusat (DPR) hal ini otomatis mebatalkan isi dari UU yang di rumuskan DPR dan pemerintah sebelumnya. Selain itu MK juga memutuskan untuk melakukan Verifikasi Partai Politik peserta pemilu Secara keseluruhan baik yang sudah memiliki kursi saat ini maupun yang belum memiliki kursi.

    BalasHapus

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *