Home » , , , » Terkuak, Pungli Pelayanan e-KTP Marak di Prabumulih

Terkuak, Pungli Pelayanan e-KTP Marak di Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 03/07/18 | 3.7.18

PRABUMULIH, PP - Temuan adanya pungutan liar dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik, atau e-KTP di 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia oleh Ombudsman Republik Indonesia ternyata bukan isapan jempol sematan. Terbukti, salah satunya berada di Kota Prabumulih.

Modus pungli pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih ini pun tergolong cukup rapi dan berkelas. Seperti diceritakan oleh salah seorang warga Kota Prabumulih Indarto (35) di laman media sosial miliknya, Selasa (03/07/2018)

Bahkan pelaku bernama Ftr tidak pandang bulu dengan korbannya meski nenek-nenek yang tidak tahu dengan sistem elektronik sekalipun. Modusnya ialah, Pelaku mengaku kepada korban bahwa sistem perekaman sedang mengalami gangguan. Nenek bernama Titin warga Karang Raja itu pun bingung bukan kepalang sebab e-KTP yang ia butuhkan tidak lain untuk pencairan Biaya Operasional Sekolah (BOS) cucu kesayangan yang ditinggal cerai oleh Anaknya. 

Melihat korban bingung, Pelaku lantas menghimbau korban pulang dan memberinya selembar kertas serta nomor HP. Tidak lupa pelaku juga meminta kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut agar pengurusan e-KTP nantinya bisa dibantu.

Tak ada pilihan lain, korban pun lagsung balik kanan dan bermaksud pulang ke rumah meski hatinya galau bukan kepalang sebab ongkos untuk pengurusan e-KTP ke kantor Walikota Prabumulih ia pinjam dari tetangga dan dijanjikan dibayar sore itu juga.

Beruntung sang nenek ditengah jalan bertemu dengan warga bernama Indarto.  Indarto yang tidak sengaja melintas dari kantor Walikota melihat korban sedang kebingungan dan lantas menghampiri korban seraya menawarkan tumpangan bilamana tujuannya searah. Benar saja, meski korban sempat ragu karna mengira Indarto sopir travel akhirnya korban menurut dan naik ke Mobilnya.

Ditengah perjalanan korban bercerita tentang pengalaman pahitnya saat sedang mengurusi e-KTP miliknya di Dinas Kependukukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih. Indarto yang merasa iba dengan cerita pilu korban langsung tergerak dan berniat membantu. 

Ia pun mencoba menghubungi nomor telepon di selembar kertas yang didapatnya dari korban. Benar saja, sosok dibalik telepon yang mengaku bernama Ftr mengaku bisa menguruskan e-KTP korban dengan catatan korban harus menyerahkan sejumlah "fulus" untuk memperlancar pembuatan KTP.

Merasa tersinggung lantaran mengingat pembuatan KTP tidak di pungut biaya, Indarto rasanya ingin membanting setir mobilnya balik arah dan mendatangi Kantor Capil Prabumulih namun hal itu urung ia lakukan dan akhirnya mencoba mendatangi kantor Camat dimana korban melakukan perekaman e-KTP untuk sekedar meminta surat keterangan (Suket) e-KTP.

Lagi-lagi, menurut Indarto, pihak Kecamatan mengaku tidak lagi mengeluarkan suket KTP meski dirinya telah mengatakan kejadian yang sebenarnya tentang kebutuhan korban yang mendesak serta perilaku percobaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih terhadap korban.

Meski kesal, Indarto tetap tabah dan ikhlas membantu Korban hingga akhirnya ia menjaminkan uang pribadi miliknya membantu keperluan korban seraya berharap Pemerintah mampu dengan tegas menindak oknum pelaku pungli pada lembaga pelayanan publik di Kota tercinta ini.

"Jangan persulit orang yang susah. Jangan ambil keuntungan di ketidak tahuan orang. Berbuat seolah membantu jika uang yang dinegokan" pungkasnya. seperti dikutip dari laman media sosial facebook Indarto Gas


Ditempat terpisah Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy beberapa waktu lalau mengaku bahwa maraknya pungli disebabkan tidak adanya pembaruan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis), atau prosedur operasional standar pada level kabupaten/Kota dan kecamatan. Imbasnya, banyak terjadi masalah tanpa SOP tersebut.

"Ada banyak masalah, karena tidak adanya juklak/juknis, atau SOP yang menjelaskan seharusnya berapa hari yang dibutuhkan untuk pengurusan satu KTP. Nah, itu lahan pungli," kata Suaedy di Kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hampir di semua daerah ditemukan kasus pungli. Sementara itu, temuan ORI didapatkan dari penyamaran yang dilakukan petugas saat mengurus e-KTP.  

Kejadian pungli e-KTP sudah ditemukan di 12 provinsi antara lain Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Bentuk pungli itu meliputi calo pengurusan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 52,17 persen, calo antrean 19,57 persen dan permintaan biaya pembuatan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 15,22 persen.

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu