Home » » IUP Batubara di Prabumulih Bisa Timbulkan Konflik

IUP Batubara di Prabumulih Bisa Timbulkan Konflik

Written By Posmetro Prabu on 27/04/17 | 27.4.17

PRABUMULIH, PP – Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumsel dikabarkan telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di kota Prabumulih. Kabarnya, IUP dikeluarkan bagi empat perusahaan tambang batubara yakni PT Lion Power Energi (LPE), PT Putra Wali Sejati (PWS), PT Gumay Prima Energi (GPE), dan PT Menggala Cipta Karya (MCK).

Padahal sekitar 2013, IUP keempat perusahaan tersebut pernah dibatalkan pemerintah kota Prabumulih lantaran penolakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Kebijakan ini seolah memupus perjuangan warga kota Prabumulih yang dengan tegas menolak segala jenis eksplorasi batubara di wilayahnya.

Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH menuturkan penolakan terhadap segala jenis pertambangan batubara di Bumi Seinggok Sepemunyian merupakan keinginan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 1 tahun 2014.

“Perda ini sebelumnya telah disetujui oleh Gubernur. Artinya Gubernur menyetujui jika Prabumulih bebas dari segala bentuk pertambangan batubara. Namun, dengan dikeluarkannya IUP bagi empat perusahaan itu sama saja Gubernur telah mengingkari apa yang sudah disepakatinya,” ujar Fikri saat dibincangi wartawan beberapa waktu lalu.

Dikeluarkannya IUP kepada empat perusahaan tersebut membuat wilayah kota Prabumulih terancam dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan batubara. Menurut Fikri, belum ada masyarakat suatu daerah makmur dengan adanya pertambangan batubara.

“Semuanya berakhir kepada kerusakan. Kami disini tidak berbicara tentang pendapatan daerah.yang sifatnya hanya sesaat. 

Setelah ditambang, tanaman apa yang bisa tumbuh di lahan bekas tambang batubara. Artinya sama saja secara perlahan menghilangkan pendapatan masyarakat. Apa yang nanti kita wariskan untuk anak cucu kita,” katanya.

Senada, Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, HM Daud Rotasi SSos menjelaskan dikeluarkannya IUP bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ditakutkannya, gelombang protes dari warga kota Prabumulih akan bermunculan apabila pertambangan batubara di kota Nanas benar-benar dilakukan.

“Warga ini kan sudah banyak yang resah karena aktifitas lalu lalang mobil angkutan batubara. Apalagi jika tambang batubara benar-benar dibuka. Tentunya akan menimbulkan konflik di Prabumulih. Yang repot juga pemerintah kota dan provinsi sendiri,” tuturnya.

Dijelaskan Daud, pihaknya mendesak pemerintah provinsi agar meninjau ulang IUP yang sudah dikeluarkan. “Kami mohon dikaji lagi baik dan buruknya. Sehingga tidak membuat keresahan di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Toni Salfriansyah SH menyebutkan, kalau sejauh ini pihaknya belum mendapatkan surat tembusan resmi dari Pemprov Sumsel, soal dikeluarkannya IUP batubara di Prabumulih. “Jika ini memang benar, tentunya sangat disayangkan. Kami juga tentunya akan menolak jika eksplorasinya benar-benar dilakukan. Sebab, bertentangan dengan Perda RTRW yang sudah disahkan,” pungkasnya. 

Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu