Home » » 10 Kepala Daerah Akan Dipanggil KPK Kasus Jual Beli Jabatan. Termasukkah Prabumulih?

10 Kepala Daerah Akan Dipanggil KPK Kasus Jual Beli Jabatan. Termasukkah Prabumulih?

Written By Posmetro Prabu on 05/01/17 | 5.1.17

PRABUMULIH, PP - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengendus adanya dugaan praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh puluhan kepala daerah. Ketua KASN, Sofyan Effendi mengatakan, dari puluhan kepala daerah yang mencurigakan, 10 di antaranya sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Ya tinggal tunggu kapan KPK memanggil mereka," katanya pada acara Refleksi Menyongsong 2017 di Gedung Pascasarjana UII Jalan Cik Ditiro Kota Yogyakarta belum lama ini.

Menurutnya, uang yang berputar pada praktik kotor tersebut mencapai sekitar 35 triliun per tahun di sekitar 600 instansi. Maka itu, banyak pejabat yang menjalankannya untuk mempertebal dompet pribadi.

Mantan Rektor UGM itu menjelaskan, praktik jual beli jabatan sebetulnya bisa diidentifikasi dengan mudah. Di antaranya, jika terjadi pergantian pegawai dalam jumlah besar, seperti yang dilakukan Bupati Klaten baru-baru ini, maka sudah dapat dipastikan dibelakangnya terdapat transaksi jual beli jabatan.

Sofyan menuturkan, hal tersebut dapat berimplikasi pada buruknya kualitas ASN di Indonesia. Maka itu, tak heran jika indeks ASN kita saat ini masih berada pada angka 46, jauh di bawah Malaysia dan Singapura. "Bahkan indeks ASN kita masih berada di bawah Filipina dan Vietnam," tuturnya.

Guna meminimalisir jual beli jabatan, seharusnya pengisian ASN di instansi pemerintah dilakukan melalui proses seleksi yang terstandar. Di Indonesia sendiri, kata Sofyan, hanya 43 persen pemerintah daerah yang telah melakukan proses seleksi dalam pengisian jabatan ASN.

Itu pun dilakukan dengan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga kualitasnya belum tentu terjamin. "Kalau sistem seleksi tidak dibenahi, kualitas ASN kita ya akan tetap seperti ini," ujar Sofyan.

Lantas dari jumlah 10 Kepala Daerah tersebut termasukkah 1 diantaranya Walikota Prabumulih? Pasalnya, Dugaan praktik jual beli jabatan di Kota Nanas ini belakangan kian berhembus kencang. Dimana pelantikan atau mutasi para pejabat Pemerintah Kota Prabumulih yang sejatinya dilaksanakan pada akhir tahun 2016 lalu belum terlaksana hingga Januari 2017 tanpa alasan yang jelas.

Dugaan praktik jual beli jabatan pun kian menghangat saat Walikota dikabarkan berangkat ke Pulau Batam Kepulauan Riau Rabu (04/01/2017). Beberapa Pejabat selevel Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun tampak menghilang saat Walikota meninggalkan tempat. Alasannya, mereka diduga kuat juga turut serta mengiringi orang nomor satu di Kota Prabumulih itu ke Batam.

"Lagi DL Mas" demikian jawaban staf di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Prabumulih saat ditemui posmetroprabu.com siang tadi Kamis (05/01/2017).

Menurut pengamat pemerintahan yang juga ketua LSM Pemantau dan Penyelamat Aset Daerah Kota Prabumulih Mulwadi mengatakan, indikasi adanya jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Prabumulih bisa teelihat setelah digelarnya pelantikan. 

"Intinya kita bisa mengindikasikan adanya praktik kotor tersebut setelah digelarnya pelantikan nanti. Disana akan terpampang jelas berkompeten atau tidak pejabat yang dilantik. Atau lebih jelasnya adalah, Jika Walikota dipanggil KPK berarti telah terbukti terlibat praktik jual beli jabatan" ujar Mulwadi.

Kendati demikian lanjutnya, warga Kota Prabumulih berharap dari 10 Kepala Daerah yang disebut diatas tidak terkait dengan Walikota Prabumulih. Semoga. 

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu