Home » , » Nunggak BJS, Kejari Panggil Ratusan Pemilik Usaha di Kota Prabumulih

Nunggak BJS, Kejari Panggil Ratusan Pemilik Usaha di Kota Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 07/12/16 | 12/07/2016

PRABUMULIH, PP - Sebanyak 87 pengusaha di Kota Prabumulih yang menunggak iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terancam dipidanakan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, mereka bisa dijatuhi hukuman 8 tahun kurungan penjara atau denda Rp 1 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih  Husein Atmaja SH MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Muhammad Anthoni di sela-sela acara mediasi pengusaha dan kejaksaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Kota Prabumulih.

Anthoni mengungkapkan, dari 101 perusahaan, tercatat 87 perusahaan diantaranya berstatus sebagai penunggak tagihan. Sisanya sebanyak 14 perusahaan belum sama sekali mendaftarkan karyawannya.

Menurutnya, 87 perusahaan itu sebenarnya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun selama beberapa bulan tidak melakukan pembayaran iuran. Sebagai langkah awal lanjut Anthoni, pihaknya sementara ini masih menempuh jalur mediasi. Namun demikian, bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran peluang pemidanaan masih terbuka lebar, apabila tuntutan pidana gagal, maka Kejari selaku Jaksa Pengacara Negara bakal melimpahkan proses penyelidikan hingga putusan pengadilan tersebut ke aparat kepolisian.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Prabumulih Sofyan Umri. Menurutnya, pemanggilan perusahaan yang dilakukan Kejari Prabumulih merupakan bagian dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar.

"Dalam aturan tersebut sudah jelas, apabila perusahaan tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa dipidana," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Rabu (07/12/2016).

"Dari belasan perusahaan yang dipanggil Karena menunggak,  14 perusahaan diantaranya langsung melakukan mediasi dan 16 pengusaha langsung melakukan pembayaran iuran yang tertunggak. Selebihnya ada juga yang langsung mendaftarkan tenagakerjanya," ujarnya.

Disinggung mengapa BPJS melibatkan Kejaksaan, Sofyan mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk menggugah kesadaran pengusaha membayar kewajiban mereka yang tertuang dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan,dalam hal ini Kejari adalah sebagai jaksa pengacara negara.

"Ini urusan Negara, kalau urusan pribadi ada pengacara Umum diluar sana, tapi karena hal ini merupakan urusan Negara, lembaga negara untuk PeRlindungan sosial warga Negara, makanya Kajari langsung sebagau Jaksa pengacara Negara,"Jelasnya.

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu