Home » » Laki Prabumulih Minta Kejaksaan Usut Mekanisme PL Proyek Dana Aspirasi

Laki Prabumulih Minta Kejaksaan Usut Mekanisme PL Proyek Dana Aspirasi

Written By Posmetro Prabu on 26/10/16 | 26.10.16

PRABUMULIH, PP - Laskar anti korupsi (LAKI) Kota Prabumulih meminta aparat penegak hukum terkhusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih mengusut sistem atau mekanisme penunjukan langsung (PL) pada proyek pembangunan jalan lingkungan di Jalan Guntur Kelurahan Muara Dua Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Pepres No 70 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 31 yang berbunyi Penunjukan Langsung bisa digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi dan jasa lainnya bila dalam keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.

Ketua LAKI Kota Prabumulih Mulwadi kepada posmetroprabu.com mengungkapkan bahwa mekanisme sistem penunjukan langsung pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terkhusus pada permasalahan proyek jalan Guntur di Kelurahan Muara Dua yang dananya bersumber dari Dana Aspirasi perlu mendapat perhatian khusus pihak Kejari Kota Prabumulih.

Dimana selain pelaksanaan pekerjaan proyek dilapangan, lanjut Mulwadi mekanisme penunjukan langsung pekerjaan proyek tersebut juga dinilai ada kejanggalan. Terlebih pihak pelaksana pengerjaan proyek tidak memasang papan nama proyek yang membuat warga sekitar penasaran apakah pembangunan jalan lingkungan tersebut milik pribadi, perorangan atau bersumber dari dana APBD.

Pasalnya, kata pria yang akrab disapa Kemong ini, alamat proyek berada pada perumahan milik salah satu oknum anggota DPRD Provinsi Sumsel.

"Dengan ini kita minta kepada pihak terkait untuk melakukan pemanggilan terhadap pelaksana pekerjaan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU dan bukan malah menjadi pemicu kebimbangan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu kita menakutkan Dana Aspirasi digunakan untuk membiayai kegiatan Anggota DPRD secara pribadi. Jadinya bukan dana aspirasi rakyat, melainkan aspirasi Dewan” ujarnya.

Sementara itu, Sumber posmetroprabu.com Hanawi yang juga pengamat Dana Asprasi kepada protal ini mengungkapkan bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Sumsel memiliki 7 miliar dana aspirasi per anggota DPRD. "Kalau tidak salah besaran dana aspirasi per anggota DPRD Sumsel sebesar 7 miliar. Dana ini berdasarkan hasil reses para anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan masing-masing. Pada perinsipnya, para anggota DPRD yang menerima aspirasi masyarakat langsung mengusulkannya kepada Pemerintah. Jika dananya tercukupi maka aspirasi tersebut bisa direalisasikan. Itupun perealisasiannya adalah bentuk fisik seperti pembangunan. Dan sangat jarang sekali berbentuk hibah" ujarnya.

Namun demikian lanjut Hanawi, proses pekerjaan proyek fisik yang bersumber dari dana aspirasi bersifat tender karna hitung-hitungnya dana tersebut mencapai miliaran rupiah. "Jika benar proyek jalan guntur adalah penunjukan langsung itu sangat menyalahi aturan terlebih pihak kontarktor tidak memasangi papan nama pada pekerjaan proyek tersebut. Dan seharusnya Anggota DPRD bersangkutan juga harus turun ke lapangan guna mengawasi jalannya proyek tersebut. Agar tidak menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat, kita juga berharap pihak aparat terkait segera menindaklanjutinya demi pencegahan dini terjadi praktik KKN" tegasnya. (pp/ab)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu