Home » » Dishub Sumsel : Angkutan Batubara Yang Masih Melintas di Jalan Umum itu Illegal

Dishub Sumsel : Angkutan Batubara Yang Masih Melintas di Jalan Umum itu Illegal

Written By Posmetro Prabu on 07/09/16 | 7.9.16

PALEMBANG, PP - Menanggapi aksi unjuk rasa gabungan masyarakat lima Kabupaten dan Kota di Sumsel yang mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghentikan angkutan batubara melintas dari jalan umum tampak mendapatkan angin segar. Pasalnya Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel telah mengeluarkan instruksi tidak memperpanjang lagi izin melintas angkutan Batubara melintas dari jalan Umum.

"Meski dengan berbagai resiko dan tantangan yang cukup berat, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan telah mengambil kebijakan tegas tidak memperpanjang lagi Izin Melintas Angkutan Batubara dari jalan umum. Jika masih ditemukan ada angkutan yang melintas di jalan umum itu berarti illegal dan tidak memiliki dasar hukum" ujar Kadin Perhubungan dan Kominfo Propinsi Sumsel H Nasrun Umar menjawab orasi yang disampaiakn pengunjuk rasa siang tadi di Halaman Kantor Gubernur Sumsel Palembang Rabu (07/09/2016).

Dikatakan, pihaknya juga telah menyurati Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang dilalui oleh Angkutan Batubara seperti, Kadishub Kota Palembang, Kadsihub Kota Prabumulih, Kadishub Ogan Ilir, Kadishub Muara Enim, Kadishub Lahat dan Kadishub Pali.

Isi surat tersebut lanjut Nasrus adalah upaya menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat Nomor 551.11/728/Hubkominfo/2016 tanggal 29/08/2016 tentang tindaklanjut hasil rapat koordinasi Internal Dishub Kabupaten Kota di Sumsel.

"Surat tersebut untuk memberitahukan kepada seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang dilintasi Angkutan Batubara bahwa, perizinan angkutan Batubara PT Energate Prima Indonesia No 551.2/0229/Dishubkominfo/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal izin penggunaan sementara jalan umum simpang belimbing-simpang panta dewa dan Pelabuhan PT Energate Prima Indonesia telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2016" paparnya.

Yang kedua lanjut Nasrun, Perizinan PT Mandiri Cipta Guna, PT Cakrawala Mandiri. PT Terra Resources dan PT Prima Sarana Anugrah tanggal 26 Agustus 2016. Dengan ini Dishub Kominfo Provinsi Sumsel memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban, ungkapnya.

Tidak luipa Nasrun dalam penyampaiannya dihadapan ribuan massa juga menegaskan bahwa hingga saat ini transportir belum ada yang mengajukan permohonan perizinan melintas dari jalan umum dan perlu diketahui Pemerintah Provinsi tidak pernah mengelurkan perpanjangan izin melintas angkutan Batubara.

"Apabila para transportir batubara masih melakukan kegiatan pengangkutan batubara melalui jalan umum berarti telah melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku" tandasnya.

Mendapat tanggapan yang demikian tegas dari Dishub Provinsi Sumsel, para pengunjuk rasa mengaku siap menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Sejak hari ini, jika masih ditemukan angkutan batubara melintas dari Jalan umum berarti Dishub setempat telah bermain mata dengan para transportir. Jika demikian, masyarakat siap menggelar aksi memaksa para transportir untuk memutar balik arah jika angkutan batubara masih ditemukan melintasi jalan umum, ujar koordinator aksi yang diamini oleh ribuan massa lainnya. (pp/rd)

Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu