Home » , » Kontraktor Prabumulih Resah, Paket Proyek Banyak Bermerk Bin DPRD

Kontraktor Prabumulih Resah, Paket Proyek Banyak Bermerk Bin DPRD

Written By Posmetro Prabu on 27/05/16 | 5/27/2016

PRABUMULIH, PP - Beberapa Kontraktor di Kota Prabumulih mengaku resah karna paket proyek yang akan dilelang pada unit layanan pelelangan (ULP) Kota Prabumulih telah di labeli dengan nama oknum Anggota DPRD Kota Prabumulih. Dengan demikian, Kontraktor mengaku mundur untuk melakukan penawaran terhadap paket yang telah dilabeli tersebut.

Salah seorang Kontraktor di Kota Prabumulih kepada posmetroprabu.com mengungkapkan kekecewaannya lantaran paket proyek yang di incarnya tersebut telah dilabeli merk "Bin Oknum DPRD", ujarnya.

Untuk sementara yang kita ketahui ada dua paket pekerjaan tahun anggaran 2016 yang di duga milik oknum anggota DPRD Kota Prabumulih. Keduanya lanjut Kontraktor yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan itu berupa bangunan fisik jalan. Pihaknya juga mengaku terpaksa merubah nama rencana penawaran paket dengan adanya label tersebut.

"Biarkanlah dulu untuk sementara ini, karna masih ada beberapa proyek pemerintah yang berpeluang bisa didapatkan untuk dikerjakan. Kecuali sudah tidak ada lagi mungkin lain ceritanya" ujar sumber seraya menyebutkan bahwa dugaan proyek milik oknum anggota DPRD Kota Prabumulih itu berada di Kelurahan Gunung Ibul dan Kelurahan Mangga Besar.

Kabar seputar oknum anggota DPRD Kota Prabumulih terlibat langsung dalam proyek Pemerintah di Kota Prabumulih memang sudah sangat santer terdengar. Terlebih Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo SE mengaminkan jika Anggota DPRD sah-sah saja bermain proyek pemerintah dengan alasan sebahagian besar anggota DPRD sebelum menjadi Wakil Rakyat adalah pengusaha dibidang jasa Kontraktor.

Padahal jelas dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bermain atau membagi-bagi jatah proyek bagi anggota dewan adalah tindakan merampok hak rakyat. Karna APBD itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat. APBD digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Anggota dewan memiliki kewajiban dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan perut mereka sendiri.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu