Home » , » FITRA : Waspada Penyelewengan APBD Prabumulih Jelang Pilkada

FITRA : Waspada Penyelewengan APBD Prabumulih Jelang Pilkada

Written By Posmetro Prabu on 21/05/16 | 21.5.16

PRABUMULIH, PP - Kendati masih lama lagi pesta demokrasi pemilihan langsung Kepala daerah bumi seinggok sepemunyian Kota Prabumulih namun aroma politik dan berbagai gerakan bawah tanah sudah mulai tercium. Bukan hanya tokoh yang siap dicalonkan, bahkan konsituen juga tampak sudah mulai bersiap memberikan dukungan penuh dan membentuk komunitas sendiri baik lewat media sosial maupun asosiasi seperti tim pemenangan.

Di Kota Prabumulih sendiri, suhu politik menjelang Pemilukada Kota Prabumulih 2018 sedikit mulai hangat. Bahkan beberapa diantaranya sudah bersiap untuk meraih simpati pemilih yang disuarakan melalui media sosial. Mereka yang terlihat sibuk ada yang datang dari Kalangan Masyarakat non partai Politik serta Anggota Parlemen di DPRD Kota Prabumulih.

Namun bagi pengamat, di Negara Demokrasi seperti Indonesia hal itu sah-sah saja mengingat ketentuan dan UU yang berlaku yang menyebutkan setiap orang berhak memilih serta dipilih sebagai pemimpin. Justru yang perlu diwaspadai oleh kita semua adalah sistem pelaksanaanya serta proses sebelum pemilukada di gelar Kepala Daerah Incumbent atau Calon Petahana kembali maju dalam perebutan kursi Walikota. Karna di beberapa Daerah, Kepala Daerahnya ada yang terpaksa meringkuk di Jeruji besi lantaran tersandung kasus Korupsi APBD saat menggelar Pilkada.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai rawan diselewengkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai petahana. Demikian disampaikan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

"Biasanya sesuai Riset FITRA, petahana dalam Pilkada selalu memiliki nilai khusus, yaitu mempunyai ‘sumber daya' anggaran dan birokrasi untuk memenangi persaingan untuk terpilih kembali dan mempertahankan kekuasaan," kata Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto, melalui siaran persnya belum lama ini.

Berdasarkan catatan FITRA, ada tujuh celah yang biasa dimanfaatkan petahana untuk menggunakan APBD sebagai modal politik. Pertama, melalui pemberian bantuan dana sosial dan dana hibah.

Dana bansos dan hibah merupakan sumber daya anggaran yang paling sering digunakan petahana berkampanye. Dua pos anggaran tersebut cenderung dialirkan kepada basis-basis pemilih yang condong kepada petahana.

"Contohnya, di Banten tahun 2011, dana bansos dialirkan ke keluarga dan organisasi pendukung petahana. Selain itu, dalam Pilkada di Sumatra Selatan 2012, bahkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pilkada ulang karena petahana terbukti menggunakan dana bansos dan hibah untuk kepentingan mempengaruhi pemilih dengan pembagian barang dan jasa," tutur Yenny.

Modus kedua yang biasa dilakukan petahana adalah dengan membuat program-program populis mentoring pilkada. Program populis yang biasanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan ini cenderung mendadak dan tidak sesuuai dengan rencana pembangunan daerah. Program ini sengaja disusun untuk mempengaruhi warga agar kembali memillih petahana.

Modus ketiga yang biasa dilakukan kepala daerah di tingkat Kabupaten Kota dengan memberikan bantuan keuangan kepada kecamatan yang menjadi basis dukungan petahana. Dengan demikian, sering terjadi ketimpangan nilai bantuan keuangan di daerah pemilihan.

Keempat, dengan menambah tunjangan gaji birokrat atau pegawai negeri sipil di daerah. Menurut FITRA, beberapa daerah petahana disinyalir telah menaikkan anggaran belanja birokrasinya menjelang pilkada.

Kelima, mengalokasikan APBD untuk program pembangunan infrastruktur dadakan seperti pembangunan jalan. Menurut FITRA, sering ditemukan fenomena ketika petahana menjanjikan pembangunan jalan atau bahkan langsung membangun jalan yang rusak di daerah yang menjadi basis politiknya.

"Petahana ingin memengaruhi basis baru tersebut. Fenomena ini juga sering terjadi, di mana, di kampung-kampung, jalanan menjadi bagus menjelang pilkada. Namun, setelah pilkada rusak lagi namun tidak diperhatikan," kata Yenny.

Keenam, penyelewengan dana desa. FITRA mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai potensi penyelewenangan dana desa untuk kepentingan pilkada, khususnya oleh petahana. Modus ini rawan terjadi baik di level provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Modusnya, ada desa yang belum mendapatkan dana desa dan akan segera dicairkan jika penduduk desa tersebut memilih si petahana. Modus ini terbaru seiring dengan adanya alokasi dana desa sejak APBNP 2015," ujar Yenny.

Modus ketujuh adalah dengan menyusupkan kepentingan petahanan dalam menyusun APBD-Perubahan menjelang Pilkada. Momentum penyusunan APBD-P  jelang pilkada yang biasanya terjadi pada saat-saat tertentu rawan digunakan petahana untuk mengubah postur APBD sehingga mendukung program yang akan dilakukan petahana demi mengambil hati pemilih.

Dengan demikian, program-program populis cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pogram yang menjadi prioritas daerah. Sementara itu, dalam penyusunan RAPBD 2016, rawan terjadi deal deal politik antara pengusaha dengan para calon. "Di mana sumbangan berupa dana kampanye akan dikembalikan dengan alokasi anggaran proyek infrastruktur si pengusaha," kata Yenny.

Atas dasar itu, FITRA menilai perlu dilakukan pengawasan dan investigasi terhadap para petahana yang berpotensi menyalahgunakan APBD. Upaya ini dinilai perlu dilakukan untuk menyelamatkan politik anggaran sehingga hanya disusun atas kepentingan rakyat.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu