Home » » Defisit. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKD Gagal

Defisit. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKD Gagal

Written By Posmetro Prabu on 23/02/16 | 23.2.16

PRABUMULIH, PP - Ruangan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih pagi menjelang siang Senin kemarin (22/02/2016) tampak dipenuhi oleh tenaga kepagawaian dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Kehadiran mereka tentu saja untuk mengurusi dokumen administrasi kepegawaian mereka sebagai PNS, baik itu masalah kepangkatan, diklat, pensiun, mutasi dan lainnya.

Menurut Kepala BKD Kota Prabumulih Drs M Ali M.Si keadaan tersebut hampir setiap harinya terjadi. Bahkan ia juga merasa prihatin sebab sebahagian diantara mereka (PNS-RED) banyak yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BKD. Bukan bermaksud menuduh, ada kecurigaan beberapa staf kita di BKD yang diduga belum maksimal melakukan kinerjanya dan masih berharap imbalan saat melakukan pelayanan terhadap pegawai yang berurusan.

"Dengan permasalahan ini, tahun kemarin (2015-red) sudah kita usulkan Anggaran untuk mengadakan loket administasi kepegawaian. Tujuannya agar pelayanan bisa maksimal. Para pegawai yang mengurus administasi kepegawaiannya bila perlu tidak bersentuhan langsung dengan staf BKD. Dengan demikian pelayanan administrasi kepagawaian menjadi mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel" ujarnya.

Dikatakan, wacana pembuatan loket pelayanan administrasi kepegawaian terpadu ini masih harus disimpan rapat-rapat dikerenakan untuk tahun ini tampaknya belum bisa terealisasi akibat devisit anggaran. Beberapa program SKPD yang telah direncanakan tahun sebelumnya banyak mengalami pemangkasan yang memaksa Kepala SKPD harus menahan diri untuk menggunakan anggaran.

"Masalahnya ada pada minimnya anggaran. Dalam pengunaannya Pemerintah lebih memilih mengucurkannya kepada kegiatan atau program yang lebih mendesak. Pembuatan loket pelayanan kepegawaian juga sebenarnya perlu untuk diadakan karna secara eksplisit UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa serta pelayanan administrasi" imbuh Ali.

Dengan belum terwujudnya wacana pembuatan loket pelayanan kepegawaian ini menurut Ali, dirinya terpaksa rutin melakukan kontrol ke bawah melakukan pengawasan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pegawai yang berurusan dokumen administrasi kepegawaian. Tidak lupa ia berharap program yang ia wacanakan tersebut bisa terwujud di Tahun mendatang demi peningkatan pelayanan guna menghindari segala bentuk pungli dan birokrasi yang bertele-tele. (pp/jun m)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu