Home » » Digugat PJKA, Pemkot Siap Tempuh Jalur Hukum

Digugat PJKA, Pemkot Siap Tempuh Jalur Hukum

Written By Posmetro Prabu on 12/11/15 | 12.11.15

PRABUMULIH, PP - Rencana PT KAI yang akan mengamankan asset berupa lahan yang diatasnya dibangun  Tugu Pancoran dan Tugu Adipura oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih tampaknya akan mengalami kendala, pasalnya, Pemkot Prabumulih siap mempertahankan kedua bangunan itu
dari PT KAI, termasuk bila Pemkot Digugat oleh PT KAI melalui jalur Hukum.

Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH mengatakan bahwa pihaknya siap jika PT KAI menempuh jalur Pengadilan, “Kita siap hadapi segala kemungkinan tersebut, termasuk bila lewat jalur hokum sekalipun, karena kita dalam membangun tugu di dua tempat tersebut, tentunya sudah melalui kajian dan perencanaan yang mendalam, jadi kita tidak asal bangun saja, “Ungkapnya pada wartawan, (4/11).

Menurut Wawako, PT KAI tidak bisa secara sepihak mengklaim lahan tersebut milik mereka, tetapi harus didasari bukti dan dasar hukum yang jelas, “PT KAI mengklaim lahan itu milik mereka hanya berdasarkan peta zaman belanda dulu, bagi kita itu tidak bisa dijadikan acuan, kita kan sudah di alam merdeka, jadi kalau memang mereka punya bukti
kuat seperti sertifikat atau akta jual beli, mungkin kita yang salah tapi hingga saat ini, bukti itu tidak pernah ada, “Ujarnya.

Dilanjutkan Fikri, PT KAI tidak bisa mengatakan 100 meter dari rel ke kiri maupun ke kanan punya mereka, “Aturan apa itu ke kanan dan kiri dari rel dengan jarak sekian punya PT KAI, tidak bisa itu dijadikan
patokan, sebagai contoh PT Pertamina itu sudah sejak zaman belanda sudah ada, dan mereka setiap asetnya jelas ada sertifikat dan bukti akta jual belinya, itu baru kita akui, kalau pihak PT KAI, tidak punya dasar itu, “Bebernya.

Ditambahkannya, klaim kepemilikan lahan oleh PT KAI juga tidak disertai kewajiban terhadap Negara, “Kalau memang itu lahan asset
mereka, pernah tidak mereka bayar pajak bumi dan bangunannya, tidak ada, dulu waktu PBB masih kewenangan pemerintah pusat, mungkin mereka bisa omong sudah bayar di pusat, nah sekarang kewenangan PBB sudah
didaerah, dan sepanjang itu belum ada bukti PT KAI bayar PBB ke kita, jadi dasar kepemilikan itu harus ada, kita saja gedung kantor Walikota, ada sertifikatnya, padahal kita pemerintah, apalagi mereka harusnya ada, “Tandasnya.

Disinggung dengan pernyataan PT KAI yang tidak diundang ketika pada perencanaan pembangunan kedua tugu itu, Fikri menyatakan bahwa itu tidak benar, “Mereka kita undang, seluruh yang berkepentingan kita
undang semua, dan semuanya hadir, kecuali PT KAI itu, jadi tidak benar kalau kita tidak mengundang mereka, coba kalau hadir kita tahu bahwa PT KAI kedepannya akan membangun double track atau tidak, dan yang
kita tahu double track itu akan dibangun di sebelah kiri rel jika arah Palembang, yang sebelah kanan tidak mungkin lagi karena sudah ada jalan sudirman, hal itu semua sudah kita kaji dan pikirkan jadi tidak ada yang asal membangun tugu, karena itu apapun kemungkinannya kita akan hadapi, “Pungkasnya

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu