Home » » DPRD Prabumulih Tolak Pelonggaran Izin Peredaran Miras

DPRD Prabumulih Tolak Pelonggaran Izin Peredaran Miras

Written By Posmetro Prabu on 06/10/15 | 6.10.15

PRABUMULIH, PP - Terkait rencana Kementrian Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Republik Indonesia (RI) tentang adanya kelonggaran terhadap peredaran minuman keras (miras) mendapat tanggapan serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.

Politisi Partai Golkar H Daud Rotasi yang dimintai tanggapannya seputar rencana Kemen Perindag RI mengaku menolak rencana tersebut. Sosok senior di Partai berlambang Beringin yang juga Ketua Koni Kota Prabumulih ini mendesak agar Pemerintah Daerah tetap menjalankan aturan yang telah di Perdakan beberapa Tahun lalu.

"Secara pribadi maupun kelembagaan kita sangat menolak jika aturan peredaran minuman keras diberikan kelonggaran di Daerah. Sebab banyaklah mudaratnya daripada manfaatnya. Selain itu kita dari fraksi juga menghimbau kepada rekan-rekan di DPR untuk menolak segala bentuk peredaran miras di Daerah. Dan mendesak Pemerintah untuk tidak memberikan sedikutpun ruang terhadap peredaran Miras di Kota Prabumulih" tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Adi Susanto SE. Disambangi posmetroprabu.com seusai rapat Paripurna pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 pria yang biasa disapa Kak Santo ini dengan tegas menolak diberlakukannya kelonggaran peredaran miras.

“Kalau diberikan ruang untuk Masyarakat memberikan masukan, kita sebagai wakil rakyat kira-kira adalah orang yang pertama untuk menolak pemberlakuan peredaran Miras di Daerah" ujarnya.

Menurutnya, peredaran miras yang cukup terbatas saja, masih banyak dampak sosial terjadi. Memang belum diketahui pasti apakah miras mempengaruhi. Tetapi, menurut politisi Partai PKB ini menuturkan mengkonsumsi miras sangatlah berbahaya terlebih bagi kaula muda dan dapat dipastikan segala bentuk tindakan kejahatan biasanya salah satu penyebabnya adalah mengkonsumsi miras, dan pemerintah kota Prabumulih wajib lakukan langkah-langkah prefentif sebagai wujud nyata menentang segala bentuk perdagangan Miras.

“Upaya kita yang pasti itu adalah. Semangat untuk meminimalisir sekecil mungkin efek yang bisa ditimbulkan dari miras. Kita tidak ingin melihat pemuda tewas dengan mengkonsumsi miras oplosan dan hal lain yang disebabkan dengan yang namanya Miras" tegas Santo

Disinggung kira-apa dasar Kemendagri memberikan kelonggaran terhadap peredaran Miras, Santo mengaku belum mengetahui pasti apa yang mendasari pelonggaran peredaran ini, juga apakah kabar ini dari Menperindag untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan atau dari kementrian dalam negeri (kemendagri), untuk mengatur tata kelola peredaran miras, atau bisa saja dalam konteks lain untuk melakukan kontrol saja.

Namun apapun itu yang pasti kita di DPRD dengan tegas tidak setuju atau menentang jika Pemerintah melalui Kementrian perdagangan memberikan kelonggaran atau melegalkan peredaran miras di daerah. Yang kedua kita tidak ingin moral generasi penerus rusak oleh karna miras dijual bebas, tegasnya. (pp/rd)

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu