Home » , » Wawako : Tidak Hadir Dalam Paripurna itu Hak Legislasi Dewan

Wawako : Tidak Hadir Dalam Paripurna itu Hak Legislasi Dewan

Written By Posmetro Prabu on 07/09/15 | 7.9.15

PRABUMULIH, PP - Meski Rapat Paripurna penyampaian hasil kerja pansus terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggung jawabanWalikota pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 batal digelar akibat kuota kehadiran dewan yang tidak kuorum ditanggapi dingin oleh Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH.

Menurutnya, tidak hadirnya anggota DPRD dalam rapat paripurna tersebut adalah kewenangan daripada anggota Dewan. 

"Kita tidak bisa mengomentari ketidakhadiran Dewan. Pasalnya hadir tidaknya mereka dalam sidang adalah kewenangan anggota sebagai hak legislasi mereka sebagai anggota Dewan. Namun begitu pada rapat yang akan datang kita sangat berharap Anggota Dewan untuk dapat hadir secara keseluruhan sebab Paripurna ini adalah salah satu syarat pemerintah mengajukan APBD Perubahan. Jika Perda LKPJ Walikota ini tidak disahkan kita tidak bisa mengajukan KUA PPAS Perubahan" ujarnya.

Disinggung apakah pihaknya kecewa dengan ditundanya Paripurna pengesahan Perda LKPJ Walikota APBD 2014, Fikri mengungkapkan bahwa kejadian tersebut adalah dinamika Politik yang tidak bisa di interpensi oleh siapapun. 

"Ini Dinamika Politik yang tidak bisa di interpensi oleh siapapun. Itu hak mutlak oleh Anggota yang tak bisa diganggugugat sekalipun itu oleh partai. Sebab hak politik anggota legislatif kini telah dilindungi oleh undang-undang"tandasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kota Prabumulih H Ahmad Palo SE saat dimintai tanggapannya seputar ketidakhadiran sebahagian anggota dalam Sidang Paripurna menjelaskan bahwa hingga berakhirnya sidang dirinya belum mendapatkan informasi yang jelas penyebab ketidakhadiran para Anggota Dewan yang terhormat tersebut.

"Sampai sejauh ini kita belum tahu persoalan tidak kuorumnya rapat Paripurna hingga menyebabkan Rapat ditunda. Namun demikian besok mereka akan kita undang untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka dalam rapat hari ini"

Yang izin ada satu. Tidak bisa hadir karna sakit. Yang lainnya melalui pimpinan dan badan kehormatan (BK) DPRD akan memanggil dan mempertanyakan alasan mereka tidak hadir dalam Rapat. Sebab sesuai dengan Tatib DPRD Pasal 54 ayat 4 pelaksanaan paripurna maksimal tiga hari jika kehadiran tidak kuorum. Dengan demikian paripurna dijadwalkan kembali pada hari rabu mendatang (09/09/2015).

Disinggung mengenai sanksi bagi Anggota yang tidak Hadir, Palo mengungkapkan bahwa berdasarkan PP 16 tatib DPRD menyebutkan bahwa Anggota DPRD bisa dikenakan sanksi jika enam kali secara berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna.

Yang menentukan sanksi dalam PP tersebut adalah BK DPRD. Sejauh ini lanjut Paloh, ketidakhadiran anggota dalam rapat paripurna yang sejenis belum ada yang sampai enam kali. yang tercatat baru ada dua kali anggota dewan yang tidak hadir sesuai PP 16 Tatib DPRD. Artinya kita belum berhak memberikan sanksi, tandasnya.


Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu