Home » , » Ridho Yahya Kecewa Dana Rp 5 M Hilang Lantaran Lambannya Kinerja Dewan

Ridho Yahya Kecewa Dana Rp 5 M Hilang Lantaran Lambannya Kinerja Dewan

Written By Posmetro Prabu on 14/09/15 | 14.9.15

PRABUMULIH, PP  –  "Yang pasti APBD Kota Prabumulih 2016 tidak bertambah. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp. 113 Miliar untuk 2016 Kota Prabumulih juga tidak dapat lagi. Dan yang sangat disesalkan adalah dana sebesar Rp. 5 Miliar sebagai intensif Daerah dari Pemerintah Pusat atau reward WTP juga dipastikan hilang" ujar Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM saat dibincangi awak media seusai penyerahan KUA PPAS ABPD Perubahan 2015 Kepada Tim Banggar DPRD Kota Prabumulih Senin (14/09/2015).

Kekecewaan Walikota tentu tidak tanpa alasan sebab, pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih sangat lamban dan menyebabkan molornya pengesahan perda tersebut.

"Secara kelembagaan kita merasa kecewa lantaran kota Prabumulih harus kehilangan atau tidak mendapatkan lagi dana insentif daerah sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah pusat yakni reward bagi daerah yang berhasil mendapatkan WTP lantaran pengesahan LPJ  tidak tepat waktu" ujar orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian itu dengan nada kecewa.

Untuk mengatasi hal serupa tidak terjadi di kemudian hari, Pemerintah Kota Prabumulih lanjut Mantan Walikota di era Rachman Djalili ini menjelaskan bahwa pihaknya akan mengubah system pengajuan. Dikatakan, pengajuan Ranperda LKPJ Walikota nantinya akan melampirkan tanggal pengantaran.

Dengan demikian jika terjadi keterlambatan pengesahan jangan Pemerintah yang disalahkan. Jadi kalau lambat dibahas itu bukan karena kesalahan Pemkot. Jadi kalau ada pihak yang mempertanyakan keterlambatan pengesahan APBD, jangan bertanya ke kami (pemkot, red). Pertanyakan langsung ke DPRD, ungkapnya.

Lebih lanjut Ridho mengatakan, pihaknya masih akan memperjuangkan agar dana insentif daerah tersebut tidak dipotong. “Kami akan mengajukan surat ke kementerian dalam negeri agar jangan dipotong karena itu bukan kesalahan Pemkot. Besok kita akan mengutus sekda ke kementerian, semoga saja usaha kita bisa berhasil,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Palo SE menjelaskan, akan menjadi pelajaran untuk kemudian dikoreksi secara bersama-sama oleh pemerintah kota dan juga DPRD Prabumulih. “Memang ada dinamika dalam pembahasan yang harus dimaklumi secara bersama-sama,” tuturnya.

Palo pun berharap, kejadian seperti itu tidak terulang lagi dikemudian hari sehingga. “diusahakan setiap pembahasan dan pengesahan anggaran harus sesuai waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga kita tidak mengalami kerugian lagi," pungkasnya.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu