Home » » Ganjar Iman : Penganggaran di SKPD Kota Prabumulih Sarat Kepentingan Politik

Ganjar Iman : Penganggaran di SKPD Kota Prabumulih Sarat Kepentingan Politik

Written By Posmetro Prabu on 27/07/15 | 27.7.15

PRABUMULIH, PP - Sejumlah Fraksi DPRD Kota Prabumulih memberikan Sorotan dan kritikan tajam kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Para wakil rakyat menilai kinerja eksekutif tidak maksimal, sehingga banyak anggaran yang terkesan dikorup akibat lemahnya pengawasan pengguna anggaran pada setiap pekerjaan proyek yang bersumber dari dana APBD.

Sorotan ini mengemuka di ruang Rapat saat rapat Paripurna pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Prabumulih tahun 2014 yang digelar di gedung DPRD Kota Prabumulih siang tadi Senin (27/07/2015).

H Ganjar Iman yang saat itu didaulat sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem untuk penyampaian pandangan fraksinya terhadap ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Prabumulih 2014 mengungkapkan bahwa BPK RI menemukan banyak sejumlah proyek pada tahun anggaran tersebut kekurangan volume namun dibayarkan 100 persen. Temuan itu memberikan kesan yang sangat jelas bahwa pemerintahan tidak berjalan sesuai mekanisme dan tidak professional.

Fraksi Kami dalam hal ini berkesimpulan bahwa pengajuan anggaran yang dilaksanakan pada tiap SKPD berbau politik tidak mengacu pada kebutuhan. Sehingga terkesan pengajuan anggaran dilaksanakan dengan pola  trial and error alias coba tak mengapa yang mengindikasikan ada praktek kolusi yang terstruktur dan terjadi hampir di seluruh SKPD dan berpotensi merugikan Negara, ujar Ganjar Iman.

Dalam temuan BPK, lanjut Mantan Perwira Polisi berpangkat AKBP ini, ada beberapa paket proyek yang di kerjakan oleh 5 SKPD di lingkungan Pemkot Prabumulih yang terkesan asal jadi namun tetap dibayarkan penuh oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Sementara khusus di Dinas Pekerjaan Umum, ada 19 kasus serupa. Beberapa pekerjaan proyek pembangunan yang dikerjakan rekanan PU banyak yang tidak sesuai dengan RAB.


“Tentunya ini tidak bisa dikatakan hanya unsur kelalaian melainkan ada  unsur kesengajaan. Sebab ada mekanisme dan aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek hingga serahterima pekerjaan" tegasnya seraya meminta kepada aparat penegak Hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Dalam rapat paripurna kali ini hampir seluruh fraksi menyoroti kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih 2014. Hal ini sangat dimaklumi mengingat banyak proyek tahun anggaran tersebut yang mengalami kerusakan di usia dini. 

Pelaksanaan kegiatan Proyek pembangunan juga menjadi catatan oleh Fraksi Demokrat. H Erwansyah SH dalam penyampaian pandangan fraksinya juga mengingatkan agar semua proyek yang mengalami kekurangan volume pekerjaan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya dibayar sesuai dengan volume pekerjaan.

Hal ini menurutnya untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada pelaksanaan kegiatan pemerintah dibidang pembangunan. 

"Kedepan kami berharap tidak ada lagi proyek yang kekurangan volume, tidak sesuai RAB, asal jadi dan lain sebagainya. Hal ini kami tekankan agar program pembangunan Kota Prabumulih kedepan dapat dijalankan sebaik mungkin sehingga tak ada lagi proyek yang bermasalah" ujar Herwansyah.

Terkait pandangan umum fraksi tersebut, Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH menuturkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang disampaikan para wakil rakyat tersebut. Menurut Fikri, pihaknya telah menindaklanjuti hasil temuan BPK. “Sudah kita tindaklanjuti. SKPD telah kita tegaskan untuk melakukan pembenahan penggunaan anggaran dan meningkatkan pengawasan,” pungkasnya
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu