HEADLINE NEWS

Pemkot : Pelaku Usaha di Prabumulih Wajib Miliki Amdal

PRABUMULIH, PP - Setiap pelaku usaha baik industri besar maupun kecil wajib memperhatikan lingkungan sekitar, terutama dengan akibat limbah yang dihasilkan oleh proses industri dengan dampaknya terhadap lingkungan di tempat usaha tersebut berdiri, karena hal tersebut Pemerintah Kota (pemkot) Prabumulih mewajibkan agar para pelaku usaha harus memiliki dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan), yang dapat dijadikan acuan bahwa kegiatan usaha tersebut telah mengelola limbahnya sesuai aturan lingkungan hidup yang berlaku, Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Prabumulih, Ir Dwi Koryana, kepada sejumlah wartawan, (7/5).

Menurutnya, dokemen Amdal itu juga mencakup izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL), “Dokumen amdal penting dimiliki oleh para pelaku usaha, karena berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan masyarakat sekitar, dimana setiap kegiatan usaha atau kegiatan industri yang menghasilkan limbah harus memiliki UPL, UKL, dan SPPL tersebut,”Ungkapnya.

Dwi menyatakan untuk saat ini setiap industri dengan skala besar rata-rata telah memiliki dokumen amdal, namun sebaliknya usaha dengan skala kecil atau skala rumahan masih banyak yang belum memilikinya, “Industri skala kecil atau industri rumahan banyak yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, seperti industry makanan yang banyak ada di kota nanas ini, tetapi belum memiliki sehingga masih jadi pertanyaan industri itu juga menghasilkan limbah, lalu kemana mereka membuang limbahnya,”Ujarnya.

Kemudian lanjut Dwi, pihaknya terus untuk melakukan sosialisasi mengenai perlunya dokumen amdal tersebut, kedepan akan disasar juga industri kecil lainnya seperti warung makan, apotik, cucian steam, mereka juga kan menghasilkan limbahnya, dikemanakan saja limbahnya, harus kita ketahui, dan mereka wajib melaporkan, supaya kita bisa menerbitkan dokumen pengelolaan lingkungannya, lagipula untuk mengurusnya tidak kita pungut biaya,”Bebernya.

Dwi juga menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi jika para pelaku usaha tersebut tidak memiliki atau tidak mengurus dokumen pengelolaan lingkungannya, “Kita akan sanksi bagi pelaku usaha atau pelaku industri yang masih membandel, karena itu kita berusaha terus mendorong merekan untuk memilikinya,”Jelasnya.

Dia menambahkan saat ini masih minim dari pelaku usaha tersebut yang memerhatikan masalah lingkungannya, “Namun berangsur-angsur kita akan menyadarkan mereka, karena setiap pelaku usaha baik industri besar maupun industri kecil wajib mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengelola lingkungannya,”Pungkasnya.

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments
2 komentar:
Tulis Komentar
  1. setuju,, mohon di tertibka juga pelaku usaha yang membangun perumahan tidak mempunyai dokumen Lingkungan min SPPL, karena setiap pembangunan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar yang berakibat banjir dan berbagai penyakit Ligkungan, .
    Pelaku usaha harus Memperhatikan Dampak Penting Lingkungan Hidup....

    BalasHapus
  2. Sip, jangan cuma regulasi di buat,,

    BalasHapus

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011