Home » , , » Ridho Yahya : Program Pro Rakyat Tetap Jadi Prioritas

Ridho Yahya : Program Pro Rakyat Tetap Jadi Prioritas

Written By Posmetro Prabu on 06/04/15 | 6.4.15

PRABUMULIH, PP - Turunnya harga minyak dan gas (Migas) dunia membuat sejumlah Daerah Kabupaten Kota penghasil Migas dihantui kekhawatiran. Pasalnya program pro-rakyat di yang sudah terencana pada APBD terancam batal. 

Kota Prabumulih misalnya. Kota kecil di Sumatera Selatan ini merupakan salah satu daerah penghasil Migas yang cukup besar. Bahkan tidak salah jika APBD kota kecil ini layak disebut sebahagian besarnya berasal dari DBH Migas. Dengan APBD yang cukup besar Rp. 900 M yang bersumber dari PAD, DAK dan DAU, program pro-rakyat benar-benar dirasakan oleh warga Bumi Seinggok Sepemunyian. Mulai dari pendidikan gratis, biaya kesehatan, Bedah Rumah warga miskin, pemasangan jaringan gas gratis, proyek pembangunan, Modal Usaha, Intensif Bagi Guru Ngaji, Pemandi Mayat dan lain sebagainya.

Maka wajar jika Walikota Prabumulih khawatir program pro-rakyat di Prabumulih akan terganggu dengan pemangkasan DBH Migas oleh Pemerintah Pusat. Mengapa tidak? Bagaimana cara mewujudkannya jika program yang sudah disetujui terpaksa dibatalkan karena tak ada duitnya.

Bukan Ridho Yahya namanya Walikota Prabumulih jika hal seperti ini harus dipeningkan. Bak pepatah mengatakan, Banyak jalan menuju Roma. Tak ada rotan, akar pun jadi. Jika memang pemangkasan DBH Migas tetap dilaksanakan, program pro rakyat yang telah dimasukkan pada APBD 2015 Kota Prabumulih tidak boleh dihapuskan dan tetap dilaksanakan. Apapun alasannya kepentingan rakyat adalah diatas segalanya, bila perlu APBD yang telah disahkan direvisi kembali.

Demikian disampaikan Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya menjawab posmetroprabu.com terkait pemangkasan DBH Migas, seusai menggelar Diskusi tentang UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Kepala PPATK RI di Gedung Serbaguna Islamic Center beberapa waktu lalu.

Ridho Yahya mengungkapkan soal rencana pemangkasan DBH Migas bagi daerah penghasil Migas, pihaknya kini sedang mencari Formula untuk mengatasi masalah tersebut. Dikatakan, sejak informasi tersebut diterima, Pemerintah Kota Prabumulih sudah berencana mencari petunjuk diantaranya menemui BPKP untuk pembahasan seputar penggunaan anggaran agar tidak bermasalah dalam pelaksanaannya kedepan.

"Setidaknya kita meminta petunjuk. Apakah nantinya akan merevisi APBD, Atau Proyek tetap berjalan namun pembayarannya dilakukan pada APBD berikutnya atau membatalkan sebahagian proyek yang dianggap belum mendesak" ujarnya.

Sebagai Manusia biasa, Ridho Yahya juga berharap pada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita Berharap Pemerintah Psat memiliki kebijaksanaan dalam bentuk kompensasi pada daerah penghasil minyak. Pemkot Prabumulih tak keberatan DBH Migas dipangkas asalkan ada kompensasi melalui dana alokasi umum (DAU). Sebab Daerah juga memiliki program tersendiri untuk kesejahteraan rakyatnya, tegas Ridho Yahya.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu