Home » , » Banyak Korban Berjatuhan, DPRD Sumsel Cabut IUP Batubara

Banyak Korban Berjatuhan, DPRD Sumsel Cabut IUP Batubara

Written By Posmetro Prabu on 13/04/15 | 13.4.15

PRABUMULIH, PP - Permasalahan angkutan batubara yang melintas di jalan umum kota Prabumulih, rupanya telah menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel perwakilan Dapil IV Muara Enim, Prabumulih serta PALI.

Salah satunya, H Eddy Rianto SH MH. Sebagai perwakilan Dapil VI di parlemen, pihaknya telah mendesak ke 75 orang anggota DPRD lainnya guna melakukan pembahasan terkait permasalahan tersebut hingga terbentuklah Pansus 4.

Hasilnya, dewan telah menyepakati untuk meminta pihak eksekutif yakni pemerintah Provinsi Sumsel mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan kepada perusahaan tambang yang melakukan pengangkutan produksinya melewati jalan umum.

 "IUP yang telah dikeluarkan kami minta untuk ditarik. Perizinan IUP baru juga kami minta untuk ditunda penerbitannya apabila perusahaan masih memaksakan untuk melalui jalan umum," ujar H Edy Rianto SH MH ketika disambangi di kediamannya Sabtu malam (11/4).

Penarikan serta penundaan IUP sementara ini dilakukan untuk memutus rantai beroperasinya angkutan batubara. "Apabila tambang masih terus beroperasi dan berproduksi, angkutan batubara masih akan terus ada dan terus menjadi permasalahan bagi warga daerah yang jalanannya dilintasi," terangnya.

Pria yang menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumsel ini menjelaskan penarikan serta penundaan sementara IUP tersebut akan terus dilakukan hingga perusahaan tambang telah memiliki jalan khusus batubara.

"Perusahaan kami minta membangun jalan khusus tersebut. Sehingga tidak merugikan masyarakat banyak karena telah melalui jalan umum," tegasnya.

Lebih jauh, Edy juga mendukung kebijakan pemerintah kota (pemkot) Prabumulih yang melakukan pelarangan eksplorasi batubara di wilayahnya. "Dan akan kami jaga terus kebijakan ini. Sebab, kebijakan pemerintah pusat kan penerbitan IUP beralih dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi," terangnya.

 Sementara itu, anggota DPRDkota Prabumulih, Adi Susanto SE menuturkan permasalahan angkutan batubara ini sudah sejak lama menjadi polemik di wilayah Prabumulih. Efek domino dari lalu lalangnya angkutan tersebut juga sangat dirasakan masyarakat.

 "Mulai dari kemacetan, polusi udara, maraknya pungli hingga berakhir dengan banyaknya warga kota Prabumulih yang tewas akibat angkutan tersebut," ujar Adi.

 Masih kata Adi, pendapatan daerah dari melintasnya angkutan tersebut juga tidak terlalu signifikan. "Prabumulih hanya kena buruknya saja. Kalau kita lihat plat no kendaraannya saja banyak berasal dari luar daerah. Wilayah lain yang dapat hasilnya tapi Prabumulih yang terkena imbasnya," keluhnya.

 Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pihaknya akan tetap di garis depan dalam menentang masuknya angkutan batubara melewati jalanan kota Prabumulih. "Kami akan layangkan surat ke Gubernur untuk menindak angkutan yang membangkang," pungkasnya. (pp/tio)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu