Home » » Ridho Yahya Sebut Pejabat Pusat Plin-Plan Bikin Aturan

Ridho Yahya Sebut Pejabat Pusat Plin-Plan Bikin Aturan

Written By Posmetro Prabu on 26/03/15 | 26.3.15

PRABUMULIH, PP - Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM menyatakan bahwa sebaiknya Pemerintah Pusat yang akan membuat aturan harus terencana dan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu, karena akibat dari aturan yang dibuat tersebut akan berakibat luas terutama bila diterapkan di daerah-daerah.

Hal itu disampaikan Wako terkait revisi larangan rapat di hotel yang membolehkan kembali bagi Pemerintah Daerah untuk rapat-rapat acara kedinasan yang menggunakan hotel atau restoran sepanjang dananya dari pihak ketiga, yang disampaikan lisan oleh Menteri PAN dan RB di media-media nasional, seusai Rapat Paripurna di DPRD Prabumulih, (25/3).

Menurut Ridho kajian mendalam sebelum membuat peraturan itu perlu supaya tidak membingungkan bagi Daerah - daerah, "Setiap akan buat peraturan harus kaji mendalam dahulu, bila perlu lakukan uji publik, serta harus terencana, jadi tidak asal buat aturan, karena kesannya plin-plan, sudah dilarang rapat di hotel, belum sampai beberapa bulan sudah diperbolehkan lagi, kalau tidak berdampak tidak masalah, tapi ini kan masalahnya dapat berdampak luas,"Ungkapnya.

Dia juga menuturkan salah satu dampaknya adalah berkurangnya pemasukan hotel atau restoran yang biasanya dikontrak pemerintah untuk kegiatan kedinasan, "Antara lain dampaknya pemasukan hotel berkurang, kalau demikian untuk menutupi biaya operasionalnya bisa saja dia merumahkan karyawannya yang tentu dapat menyebabkan pengangguran,"ujarnya.

Namun begitu orang nomor satu di Prabumulih ini menyambut baik perubahan aturan itu, "Edaran mengenai revisi larangan rapat di hotel yang isinya membolehkan kembali, memang belum sampai ke kita, tapi setidaknya kabar itu akan menggembirakan bagi kalangan yang berkecimpung di perhotelan, kita tentunya menyambut baik perubahan aturan tersebut,"Bebernya.

Sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun lalu mengeluarkan aturan mengenai larangan bagi instansi, Pemerintah Daerah dan PNS untuk menggelar rapat atau acara kedinasan di hotel-hotel dan restoran dengan alasan untuk efisiensi biaya, tetapi di bula maret ini kembali merevisi aturan itu yang kembali membolehkan untuk menggunakan hotel dan restoran tersebut sepanjang di danai oleh pihak ketiga dan bukan menggunakan anggaran negara
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu