Home » , » Tanah Dicapolok PTPN, Warga Sugih Waras dan Desa Rambang Demo DPRD Sumsel

Tanah Dicapolok PTPN, Warga Sugih Waras dan Desa Rambang Demo DPRD Sumsel

Written By Posmetro Prabu on 17/02/15 | 17.2.15

PALEMBANG, PP - Menyikapi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sugih Waras Rambang Bersatu (FM-SRB), Selasa (17/2), Komisi I meminta mereka bersabar.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi didampingi Wakil Ketua Komisi I Husni Thamrin yang menyambut massa aksi di halaman Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka akhirnya mengajak 10 perwakilan massa untuk berdialog di Ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel.

Usai mendengar tuntutan massa, Ketua Komisi I meminta massa untuk bersabar. Pihaknya akan mencari solusi atas masalah yang diadukan masyarakat Sugih Waras.

"Karena Komisi I ini baru terbentuk dan kami baru pertama menerima aspirasi masyarakat Sugih Waras, kami akan tampung dulu semua tuntutan masyarakat. Kami tidak bisa memutuskan karena menyangkut banyak pihak, kami mohon bersabar," ujar Kartika.

Politisi Gerindra inipun berencana memanggil pihak terkait dan rapat dengan anggota Komisi I, membahas masalah ini. 

Sementara itu Koordinator Aksi Junial Komar mengatakan, selama tanah seluas 5000 hektar tersebut dicaplok oleh PTPN VII dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit PTPN VII Suni, menyebabkan  masyarakat Sugih Waras kehilangan mata pencarian, bahkan akunya selama 31 tahun PTPN VII tidak pernah memberikan kompensasi atau CSR kepada masyarakat.

Untuk itu atas nama masyarakat Sugi Waras, Junial Komar menuntut, PTPN VII mengembalikan tanah yang merupakan hak masyarakat atau dengan mengganti kerugian Rp 35 juta per hektare.

"Kami minta DPRD mendorong untuk mengembalikan hak masyarakat. PTPN VII harus kembalikan tanah masyarakat Sugi Waras atau mengganti rugi Rp 35 juta perhektare," katanya.

Sementara itu, untuk menyikapi permasalahan sengketa lahan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan rapat tertutup untuk penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Sugih Waras dan Desa Rambang dengan PTPN VII. 

Masyarakat kedua menuding, lahan seluas 5000 hekter dicaplok oleh PTPN VII dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit PTPN VII Suni. Akibatnya masyarakat Desa Sugih Waras kehilangan mata pencarian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, belum adanya titik temu setelah rapat yang memprtemukan pihak-pihak terkait. Pihaknya perlu melakukan pembicaraan antar perwakilan saja. Karena rapat yang diikuti ratusan warga, yang mengaku lahan mereka diserobot oleh PTPN VII tidak menemukan jalan damai.

"Akan kami tawarkan, untuk coba dibicarakan terlebih dahulu antara Pemkab Muara Enim, Pemkab Prabumulih, PTPN VII, Perwakilan Masyarakat, dan Pemprov Sumsel di ruang rapat saya," tegasnya di sela-sela rapat di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (17/2).

Dia mengharapkan, masyarakat yang tidak mengikuti rapat terbatas yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda untuk bersabar menunggu keputusan pertemuan tersebut. Kemudian, hasil dari rapat antar perwakilan tersebut akan disampaikan kepada seluruh masyarakat kedua desa tersebut yang hadir di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.

"Sementara, masyarakat duduk manis saja, ngopi-ngopi dulu di ruangan ini (Graha Bina Praja. Nanti, kita sambung lagi rapat di sini," pinta Sekda  (rmol)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu