Home » » Eddy Rianto : Apapun Alasannya Truk Batubara Harus Dihentikan

Eddy Rianto : Apapun Alasannya Truk Batubara Harus Dihentikan

Written By Posmetro Prabu on 09/02/15 | 9.2.15

PALEMBANG, PP - Sudah berulangkali angkutan batubara dilarang melintasi jalan umum namun berulangkali juga dilanggar, bahkan Pemprov Sumsel pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang UU Minerba dan Pergub namun tetap saja tidak diindahkan. 

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Eddy Rianto  tidak ada lagi alasan angkutan truk batu bara melintas dijalan umum dan harus dihentikan semua. Terlebih truk angkutan batubara kembali menelan korban jiwa di Jalan Jendral Sudirman, Kota Prabumulih yang terjadi pagi tadi.

Semua yang mengizinkan batubara melintas menurut Eddy adalah ilegal meskipun terlihat resmi. Terlebih lagi makin banyak korban yang berjatuhan akibat angkutan batubara tersebut. 

Politisi Partai Nasdem ini menganggap Pemerintah Provinsi Sumsel sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan angkutan batubara. Untuk itu dirinya mengusulkan untuk mengadukan masalah itu angkutan batubara yang tak kunjung rampung penyelesaiannya kepada Presiden RI, Joko Widodo.

"UU Minerba dan Pergub/surat edaran Gubernur Sumsel sudah jelas tidak boleh melintas dijalan umum. Untuk kedepan tutup terlebih dahulu. Semua tidak diperbolehkan, dan semua yang sepertinya memiliki izin tersebut adalah ilegal," kata Eddy Rianto yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel saat dibincangi Rakyat Merdeka Online Sumsel, Senin (09/02).

Menanggapi kecelakaan terbaru yang terjadi di Kabupaten Prabumulih, Eddy menegaskan hukum harus diberlakukan dengan sewajarnya. Dimana seharusnya mobil angkutan dan sopir ditahan." Banyak kejadian yang menabrak tidak sampai kepengadilan. Dilema yang kerap terjadi. Hukum tetap ditegakkan," tegas dia.

Dirinya pribadi juga mengajak rekan rekan komisi IV DPRD Sumsel menghadap langsung Presiden Jokowi, karena menilai permasalahan batu bara yang terjadi di Sumsel ini kebal hukum dan terkesan pembiaran.

"Semua intitusi di Sumsel ini tidak bisa menindak,artinya harus ketingkatan lebih tinggi.  Perusahaan disini juga seperti mengejar keuntungan bisnis mereka saja, PAD berapa besar, tak sesuai. Justru membuat banyak jalan rusak dan menimbulkan banyak korban," ungkapnya.

" Soal usulan menghadap Jokowi belum tahu disetujui rekan rekan atau tidak. Kemendagri sendiri mengatakan kebijakan daerah, namun tidak bisa diselesaikan," pungkasnya. (RMOL)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu