Home » » Tak Ingin Berkantor di Samping DPRD, Walikota Tarik Perda Nomor 3 Tahun 2004

Tak Ingin Berkantor di Samping DPRD, Walikota Tarik Perda Nomor 3 Tahun 2004

Written By Posmetro Prabu on 23/01/15 | 1/23/2015

PRABUMULIH, PP - Tahun 2015 ini, Gedung Kantor Walikota di Jalan Jendral Sudirman samping Kantor DPRD Kota Prabumulih bisa dipastikan masih akan terbengkalai alias belum dimanfaatkan. Pasalnya, Pemerintah Kota saat ini telah mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke legislatif untk dilakukan pembahasan.

Menariknya, satu diantara ranperda tersebut yakni pencabutan Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang rencana umum tata ruang kota Prabumulih 2002-2011 yakni tentang pusat Pemerintahan Kota Prabumulih. Dengan dicabutnya Perda tersebut maka dipastikan Walikota tidak akan pernah lagi berkantor di sebelah DPRD Kota Prabumulih.

Hal ini juga dipertegas oleh Kabag Hukum Pemko Prabumulih Beny Rizal SH saat di konfirmasi posmetroprabu.com di Kantor Walikota Prabumulih Jumat (23/01/2015). Menurut Beny, dibatkannya Ranperda pencabutan Perda No 3 tahun 2004 agar mempermudah pemerintah untuk memanfaatkan gedung tersebut. "Semisal difungsikan untuk Dinas yang belum memiliki kantor yang layak kan bisa saja daripada terbengkalai begitu. Ranperda tersebut nantinya yang akan menjadi dasar hukum Pemerintah mengelola Gedung tersebut" ujar Beny.

Selain Ranperda pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2004, Pemko Prabumulih juga mengajukan 14 Ranperda lainnya seperti Ranperda Pencabutan Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadakah Kota Prabumulih. Ranperda tentang keuangan desa dan sumber pendapatan.

Lalu Ranperda tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral kota Prabumulih. Ranperda kawasan tanpa asap rokok. Ranperda pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Prabumulih. Kemudian Ranperda bangunan gedung, Ranperda biaya penunjang operasional Walikota dan wakil walikota.

Selain itu Pemerintah Kota juga merencanakan agar pemilihan Kepala desa secara serentak. Hal ini tertuang dalam Ranperda Pemko Prabumulih yang telah diserahkan kepada DPRD Prabumulih untuk segera dibahas dan diundangkan menjadi peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahn 2015.

Bukan itu saja, menurut Kabag Hukum ada juga Ranperda tentang pemekaran Kelurahan dalam Kota Prabumulih, Ranperda Maksiat, Ranperda Strategi penanggulangan kemiskinan. Ranperda pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan air tanah. Kemdian Ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Ranperda kesenian tradisional Kota PrabumulihMuLIH, PP - Tahun 2015 ini, Gedung Kantor Walikota di Jalan Jendral Sudirman samping Kantor DPRD Kota Prabumulih bisa dipastikan masih akan terbengkalai alias belum dimanfaatkan. Pasalnya, Pemerintah Kota saat ini telah mengajukan 15 Rancangan Peratran Daerah (Ranperda) ke legislatif ntk dilakkan pembahasan termasuk satu diantara ranperda tersebut yakni pencabutan Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang rencana umum tata ruang kota Prabumulih 2002-2011 yakni tentang pusat Pemerintahan Kota Prabumulih.

Hal ini juga dipertegas oleh Kabag Hukum Pemko Prabumulih Beny Rizal SH saat di konfirmasi posmetroprabu.com di Kantor Walikota Prabumulih Jumat (23/01/2015). Menurut Beny, dibatkannya Ranperda pencabutan Perda No 3 tahun 2004 agar mempermudah pemerintah untuk memanfaatkan gedung tersebut. "Semisal difungsikan untuk Dinas yang belum memiliki kantor yang layak kan bisa saja daripada terbengkalai begitu. Ranperda tersebut nantinya yang akan menjadi dasar hukum Pemerintah mengelola Gedung tersebut" ujar Beny.

Selain Ranperda pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2004, Pemko Prabumulih juga mengajukan 14 Ranperda lainnya seperti Ranperda Pencabutan Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadakah Kota Prabumulih. Ranperda tentang keuangan desa dan sumber pendapatan.

Lalu Ranperda tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral kota Prabumulih. Ranperda kawasan tanpa asap rokok. Ranperda pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Prabumulih. Kemudian Ranperda bangunan gedung, Ranperda biaya penunjang operasional Walikota dan wakil walikota.

Selain itu Pemerintah Kota juga merencanakan agar pemilihan Kepala desa secara serentak. Hal ini tertuang dalam Ranperda Pemko Prabumulih yang telah diserahkan kepada DPRD Prabumulih untuk segera dibahas dan diundangkan menjadi peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahn 2015.

Bukan itu saja, menurut Kabag Hukum ada juga Ranperda tentang pemekaran Kelurahan dalam Kota Prabumulih, Ranperda Maksiat, Ranperda Strategi penanggulangan kemiskinan. Ranperda pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan air tanah. Kemdian Ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Ranperda kesenian tradisional Kota Prabumulih
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu