Home » » Kapitalisme Media Massa di Indonesia Semakin Merajalela

Kapitalisme Media Massa di Indonesia Semakin Merajalela

Written By Posmetro Prabu on 18/12/14 | 12/18/2014

Penulis : Rory Novia Fitriani
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP


Media massa kebanyakan ini adalah milik swasta dan pemiliknya adalah serombongan orang kaya di negara. Seperti misalnya di Indonesia stasiun televisi  TV One,ANTV,MNC TV dan METRO TV Terdapat tiga konsep tentang media massa, yaitu: 

1. Media massa merupakan bisnis yang menguntungkan
2. Perkembangan teknologi merupakan integral dari perubahan, tentang bagaimana media masa sampai dan di”konsumsi” atau digunakan oleh masyarakat 
3. Media massa merefleksikan dan mempengaruhi masyarakat politik dan kultur.

Media massa mengalami kontradiksi sebagai institusi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal. Media massa harus berorientasi pada pasar dan sensitif terhadap dinamika persaingan pasar agar selalu mendapat tempat di hati pemirsanya sehingga mendapat benyak pemasukan dari iklan-iklan. 

Di lain pihak media massa juga sering dijadikan alat atau menjadi struktur politik negara yang menyebabkan media massa tersubordinasikan dalam mainstream negara. Contohnya, pada masa Orde Baru media massa menjadi agen hegemoni dan alat propaganda pemerintah.

Ideologi media massa yang takluk di bawah cengkeraman kapitalisme media massa membentuk sikap dan perilaku pekerja media yang memosisikan informasi semata-mata sebagai komoditas. Informasi tanpa bobot komoditas dinilai jauh dari rasa ingin tahu (sense of curiosity). 

Padahal, pemenuhan keingintahuan manusia pada umumnya sangat bergantung kepada kemauan baik pengelola lembaga media massa dalam menyajikan informasi.

Berkaitan dengan media massa, maka kegiatan yang berada di kota kecil dapat disiarkan langsung oleh televisi nasional yang berpusat di Jakarta untuk kemudian dikomoditaskan. 

Dengan kekuatan modal besar untuk berinvestasi pada tehnologi komunikasi, pengusaha media Jakarta akan melibas pengusaha media kota-kota lain yang kemungkinan memiliki modal lebih kecil. Dengan demikian, semua kegiatan yang ada dalam sebuah negara, akan diliput oleh  jurnalis yang sama.

Padahal, sebuah kegiatan di daerah misalnya, bila diliput oleh jurnalis televisi daerah akan menghasilkan siaran yang berbeda karena kemungkinan memiliki ‘angle’ yang berbeda. ‘Angle’ berbeda karena ideologi dan filosofi wartawannya berbeda. Liputan-liputan langsung oleh media jakarta menghasilkan strukturasi atau menyeragaman ideologi. Dalam kasus ini adalah idelogi yang dianut pengusaha media Jakarta.

Media  mampu menghasilkan pendapatan dalam perekonomian dan menjadi faktor penghubung antara produk barang dan jasa. Dan yang paling penting dalam media massa adalah media juga bisa menyebarkan dan memperkuat struktur ekonomi dan politik. 

Menurut teori Marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalis modern, teori tersebut mengatakan bahwa media massa merupakan kelas yang mengatur dalam arti kelas yang dapat mengendalikan ekonomi maupun politik.

Seperti hal nya media yang sedang marak dibicarakan akhir akhir ini. Yaitu perbedaan alur antara Metro tv dan TV One. Selama kampanye Pilpres beberapa bulan yang lalu, dengan terang-terangan, TV One dan Metro TV telah memperlihatkan wajah aslinya, memperlihatkan bahwa mereka adalah alat produksi mental milik dua kelompok borjuis yang sedang melakukan kontestasi politik menuju kekuasaan. TVOne—bersama RCTI, MNC TV, dan Global TV menjadi pabrik ilusi bagi kelompok Prabowo, dan Metro TV menjadi pabrik ilusi bagi barisan Jokowi.

Keterlibatan dua stasiun TV besar ini dalam kampanye Pilpres, tentu, tidak atas nama ibadah atau sebagai kerja sukarela. Selain untuk kepentingan jangka panjang dalam proses akumulasi kapital, juga untuk kepentingan memperoleh kekuasaan politik, yakni untuk  membawa dua bos stasiun TV dan kroninya ini masuk ke dalam arena kekuasaan.

Media massa di dalam masyarakat kapitalis adalah ‘alat produksi’ ilusi bagi kelas yang berkuasa. Media massa adalah pabrik pengolah ide-ide milik kelas yang berkuasa. Perspektif ini sejalan dengan apa yang pernah ditulis oleh Karl Marx di dalam Ideologi Jerman, bahwa kelas yang memiliki alat produksi material, pada saat yang sama, memiliki kontrol atas alat-alat produksi mental.

TVOne dan Metro TV, sebagai alat produksi mental yang dikendalikan oleh dua kelompok borjuis besar Indonesia ini, pada Pilpres kali ini berfungsi sebagai pabrik pengolah ‘kesadaran palsu’.‘Kesadaran palsu’ yang diproduksinya mampu membentuk histeria politik dan cara pandang yang sangat ekstrem. Kubu merah putih misalnya, oleh pendukungnya telah dianggap sebagai  seorang “nabi” yang akan menyelamatkan segala macam persoalan bangsa. 

Hal yang sama juga terjadi pada Jokowi, yang telah dianggap sebagai calon penyelamat rakyat kecil dari keterpurukan. 

Melihat situasi faktual yang sedang terjadi, berkaitan dengan hiruk-pikuk kampanye Pilpres beberapa bulan silam, media massa telah menjadi alat produksi mental yang sangat vital. Media massa akan menjadi jembatan vital di dalam proses integrasi antara kekuasaan ekonomik dan kekuasaan politik. Dan pada kenyataannya, para kapitalis besar sudah mulai melirik industri mental ini, atau setidaknya, mereka sudah mulai menanamkan modalnya di industri pengolah ‘kesadaran palsu’ ini.

Hal ini melanggar peraturan undang undang pers karena media bersikap tidak adil dan berpihak dalam salah satu pihak. Seharusnya media bersikap netral. Selain itu media juga tunduk pada pemilik modal sehingga merugikan masyarakat. 

Kasus ini melanggar UU Pers (No. 40/1999) dan UU Penyiaran (No. 32/2OO2) serta Kode Etik Jurnalistik (KEO) mengamanatkan independens media.
1) Menurut ketentuan dan UU:

a. Media penyiaran dalam pemberitaannya tidak boleh bersikap partisan, tetapi harus independen. Media penyiaran yang partisan melanggar UU. Media cetak boleh
memilih partisan atau independen.

b. Media cetak profesional, kebijakan editorialnya independen. Bila media seperti ini memihak dalam pemberitaan, yang- dilanggar adalah public trust,kredibilitas dan obyektivitas. citra pers profesional yang berdiri di atas segala golongan keindependenannya. 

Dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut dengan independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Solusi pada suatu paham tertentu yang dapat mengakibatkan sempitnya cara pandang kita terhadap dunia adalah kita harus mampu melihat yang dimiliki oleh media tersebut. Dan hal ini sangatlah sulit bila dilakukan sendirian, namun akan menjadi mudah ketika dilakukan bersama dengan menggalakkan diskusi terus menerus dan selalu meneliti berita yang sampai pada kita serta memperluas pengetahuan kita sehingga kita bisa memahami masalah yang sebenarnya terjadi serta mengambil langkah yang tepat untuk meresponnya.

Jika perlu kita bisa mengusulkan dibentuknya sebuah badan pemerintah yang mengawasi hal ini. Saat ini kita telah memiliki KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang bertugas mengawasi siaran televisi.

Dari kasus yang saya ambil,saya menawarkan beberapa solusi yang ditujukan kepada pemerintah khususnya kepada dewan pers : 
1. Teguran tertulis terhadap stasiun tv yang terlibat.   
2. Penghentian sementara acara yang melanggar kode etik.   
3. Denda                              
4. Pembekuan kegiatan pemberitaan,penyiaran,dan iklan kampanye.   
5. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan.   
6. Pencabutan izin penyelenggara siaran atau pencabutan izin media cetak.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu