Home » » Walikota Prabumulih Sambut Baik Pemberlakuan UU ASN

Walikota Prabumulih Sambut Baik Pemberlakuan UU ASN

Written By Posmetro Prabu on 02/10/14 | 10/02/2014


PRABUMULIH, PP - Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya MM pada sebuah kesempatan saat dimintai tanggapannya seputar RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh posmetroprabu.com mengaku sangat berharap RUU tersebut segera diberlakukan. Hal ini menurut Ridho Yahya sangat berdampak positif bagi PNS di daerah. Sebab lanjutnya, RUU ini meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan, khususnya eselon I dan II yang kelak disebut jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Dikatakan, dampak lain ASN ini ialah, bisa menempatkan jabatan tertentu kepada seorang yang betul-betul ahli tanpa menunggu eselon tapi berdasarkan kemampuan yang di miliki.

"Jika RUU ASN ditetapkan menjadi UU, pengisian jabatan pimpinan SKPD akan dilakukan secara terbuka atau di antara PNS yang memenuhi syarat-syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan. Dengan demikian, PNS daerah dapat memiliki kesempatan duduk dalam jabatan-jabatan tingkat pusat maupun daerah lainnya" ujar Ridho Yahya.

Disinggung soal pengaruh tingkat Golongan dan eselon, mantan wakil Walikota Prabumulih di Era Rachman Djalili ini mengungkapkan bahwa, logikanya tak perlu pandang senior, atau pandang golongan. Sebagai Kepala Daerah, secara pribadi saya sangat mendukung RUU ASN ini segera diberlakukan dimana dalam RRU ASN tersebut tidak ada yang mengatur soal Golongan dan esselon. 

"Meskipun seseorang itu memiliki golongan III C namun mampu dan cakep dalam melaksanakan tugas itu tidak masalah untuk didefinitifkan. Justru sekarang tanpa UU ASN kita selalu berbenturan dengan aturan yang ada karna harus menunggu pangkat dan golongan setimpal baru bisa menduduki Jabatan penting" tegasnya.

Sementara hal berbeda datang dari salah seorang Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemko Prabumulih. Pejabat yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan itu beranggapan bahwa pemberlakuan UU ASN mengebiri hak-hak PNS sebagai Abdi Negara. PNS akan dikebiri kala hendak berkarier untuk menduduki jabatan strategis. Sesuai UU ASN para PNS yang ingin menduduki jabatan negara memang harus mengundurkan diri.

Dikatakannya, aturan soal PNS itu tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pasal 119 dan 123 ayat (3). Sesuai isi aturan pasal itu, seorang PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri.

"PNS akan memikir seribu kali untuk bersaing memperebutkan jabatan negara tersebut jika mereka diwajibkan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS. Di satu sisi tanpa dinafikan PNS merupakan salah satu elemen yang ada di negara ini yang kontribusi pemikiran dan sumbangsihnya cukup signifikan dalam membangun negara, begitupun kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya. Ini adalah bentuk pengebirian, diskriminasi, dan pengamputasian hak profesi PNS selaku warga negara," tandasnya. (pp/01)

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu