Home » » Lima Ribuan Massa Kepung Kantor Gubernur Sumsel

Lima Ribuan Massa Kepung Kantor Gubernur Sumsel

Written By Posmetro Prabu on 30/10/14 | 10/30/2014


PALEMBANG, PP - Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)  akan melakukan demo ke kantor gubernur palembang serta ke dewan DPRD provinsi palembang untuk menuntut upah mininum provinsi yang layak bagi mereka.

Menurut salah satu pendemo, Rasyid mengatakan upah minimum yang hanya tahun ini naik sebesar Rp 50.000 tidak cukup untuk kebutuhannya.

"Tahun ini UMR nya cuman naik Rp 50.000 jadi Rp 1.974.346, BBM juga nanti naik jadi Rp 9.000 ribu, dengan UMR yang sekarang amat tidak cukup," ujarnya.

Seluruh anggota KASBI Sumsel berkumpul di Benteng Kuto Besak pagi tadi dengan jumlah pendemo sampai 5000 ribuan orang. Mereka akan melakukan Longmarch menuju kantor DPRD Sumsel kemudian baru ke kantor Gubernur Sumsel.

Sementara itu, menanggapi adanya tuntutan dari ribuan massa yang menamanakan dirinya dari front buruh rakyat Sumsel bersatu, yang menolak UMP Sumsel 2015 sebesar Rp 1,9 juta perbulan, dan menuntut upah layak sebesar Rp 3,4 juta perbulan dianggap sejumlah legislator berlebihan.

Menurut Sekretaris fraksi partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD Sumsel, Eddy Rianto UMP yang diajukan dewan pengupahan dianggap upah tersebut saat ini tidak layak dari kondisi kebutuhan hidup mendasar yang sudah sangat tinggi.

"Ya paling tidak saat ini upah layak itu minimal Rp 2,5 juta perbulan. Kalau dibawah itu sulit untuk hidup layak dan ini tugas pemerintah memperjuangkannya,"kata Eddy, Kamis (30/10/2014).

Dijelaskan Eddy, dengan kebutuhan dasar yang besar, dirasa akan menyulitkan kaum buruh untuk hidup sejahterah.

"Jangankan untuk menabung, untuk hidup sehari-hari mereka akan sulit, sehingga perlu diperhatikan juga nasib mereka,"ujanya.

Ditambahkan wakil ketua DPW NasDem Sumsel ini, buruh juga tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menuntut UMP yang besar, karena penetapan UMP tersebut harus juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kesepakatan dari dewan pengupahan.

"ika diikutkan tuntutan buruh sebesar Rp 3,4 juta, apakah perusahaan mampu, dan penetapan UMP juga harus memperhatikan perusahaan apakah bisa memenuhinya, karena bisa bangkrut dan menjadi PHK bagi buruh. Makanya harus ada titik temu dengan dewan pengupahan dan pihak-pihak terkait,"tandasnya.





Sumber : tribun Sumsel
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu