Home » , » Lagi, Aktivis LSM Datangi Kejaksaan Prabumulih

Lagi, Aktivis LSM Datangi Kejaksaan Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 29/10/14 | 29.10.14


PRABUMULIH, PP - Guna menindaklanjuti laporan dugaan upaya suap yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana Proyek Taman Kota Prabujaya, Belasan LSM di Kota Prabumulih mendatangi kantor Lembaga penegakan hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih Rabu (29/10/2014). Kedatangan belasan aktivis penggiat anti Korupsi di Bumi Seinggok Sepemunyian ini tidak lain adalah buntut penolakan penyerahan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.20 juta yang diduga sebagai imbalan kepada LSM untuk mencabut pengaduan pihak LSM.

Sekitar pukul 11.00 wib siang tadi rombongan LSM diterima secara langsung oleh Kejari Prabumulih yang terdiri dari Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan beberapa Jaksa lainnya di Ruang Rapat Kejari Prabumulih. Dalam pertemuan tersebut, pihak LSM sempat menyampaikan rasa kekecewaannya mengingat laporan dugaan suap berikut alat bukti yang mereka sampaikan kemarin Selasa (28/10/2014) tidak bisa diterima oleh pihak Kejaksaan dengan alasan pihak berwenang yang menangani kasus ini sedang berada di luar Kota.

"Mengingat yang bersangkutan (Kasi Pidsus-red) telah berada ditempat kami berharap ada jawaban yang memuaskan dari upaya yang dilakukan oleh element masyarakat dalam pengawasan keuangan Negara serta dugaan tindak pidana Korupsi yang dilaporkan kepada pihak Penegak Hukum" ujar Jun Manurung ketua LSM Gema Bakti Rakyat (Gebrak) Prabumulih dalam pertemuan tersebut.

Untuk itu, lanjut pria yang biasa dipanggil Bang Jun itu, pihaknya berharap agar penyidik bisa menerima laporan dugaan suap berikut barang bukti uang tunai Rp.20 juta untuk dijadikan alat bukti baru melakukan penyidikan seputar kasus dugaan penyimpangan keuangan Negara pada Proyek Pembangunan Taman Kota Prabujaya. Sebab lanjutnya, uang tersebut berkaitan langsung dengan laporan dugaan tindak pidana Korupsi yang diadukan 3 LSM pada 9 oktober lalu, paparnya.

Namun lagi-lagi pihak LSM tampaknya harus merasakan kekecewaan, dimana pihak Kejaksaan tidak bisa menerima barang bukti yang dilaporkan oleh Pihak LSM dengan alasan tidak ada UU yang mengatur Penyidik menerima barang bukti sekalipun itu dalam bentuk titipan. Artinya, pihak Kejaksaan secara langsung bisa melakukan proses penyidikan dimana jika penerima gratifikasi adalah pejabat Negara.

Pasalnya, lanjut Kasi Pidsus R Andra Kurniawan pihak LSM tidak termasuk sebagai Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara sehingga Pihak Kejaksaan tidak bisa menerima begitu saja barang bukti yang diduga bentuk suap terlebih kronologi atau bukti rekaman pemberian uang tidak disertakan dalam laporan, ujar Andra.

Kendati demikian lanjutnya, penyidik Kejaksaan akan melakukan tugasnya sesuai prosedur untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh rekan-rekan LSM. Intinya Kejaksaan dalam hal ini tidak menolak. Mengingat UU yang mengatur tentang itu belum ada jadi kita menyarankan agar uang tersebut biarlah berada pada pihak LSM karna sewaktu-waktu jika kami membutuhkan uang tersebut sebagai barang bukti kami akan melakukan pemanggilan.

"Yakinlah, Kejaksaan akan bekerja semaksimal mungkin dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi penyimpangan keuangan Negara baik yang dilakukan dalam bentuk Pembangunan maupun bentuk lain di Kota Prabumulih. Tolong Rekan-Rekan LSM jangan pesimis dulu soal ini. Berikan kami waktu untuk bekerja karna toh informasi ini sudah menyebar kemana-mana sehingga proses penyidikannya pun akan dilakukan secara transparan" tegas Andra meyakinkan.

Untuk diketahui, perkembangan pengaduan dugaan kasus tindak pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Taman Kota Prabujaya saat ini menurut Kasi Pidsus terus dikembangkan. Pihak penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait dalam Proyek tersebut untuk mengumpulan data (Puldata) dan pengumbulan bahan keterangan (pulbaket). Pihak-pihak yang telah dipanggil tersebut yakni Kontraktor, dan PPTK Dinas PU Kota Prabumulih. Selain melakukan pemanggilan, Pihak penyidik Kejaksaan juga telah meminta data pendukung seperti RAB, Dokumen Perencanaan, Profil Perusahaan pelaksana kegiatan dan lainnya untuk bahan pertimbangan bagi penyidik menemukan celah tindak pidana penyimpangan keuangan Negara pada pelaksanaan proyek tersebut, tandasnya. (pp/adit)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu