Home » » Tak Diindahkan, Ridho Minta Larangan Batubara Melintas Dicabut

Tak Diindahkan, Ridho Minta Larangan Batubara Melintas Dicabut

Written By Posmetro Prabu on 30/09/14 | 9/30/2014

PRABUMULIH, PP - Hingga kini truk angkutan batubara masih saja melintas, padahal sebelumnya Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sudah mengeluarkan surat pelarangan bagi seluruh angkutan batubara untuk melintas. Hal ini membuat sejumlah warga Kota Prabumulih hanya bisa mengelus dada. Serta Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM pun mengaku kewalahana menghadapi para pengusaha pengusaha batubara tersebut.

Tak hanya itu sejumlah elemen masyarakat pun sudah sering kali melakukan penyetopan terhadap truk angkutan batubara, tapi tetap saja mereka melintas. Ridho mengatakan hingga kini pihaknya belum memiliki solusi terkait batubara tersebut. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengan sejumlah Muspida kota Prabumulih siang tadi, selasa, (30/9).

"Sudah bertahun tahun dihadapi, dishub, polres, bahkan wartawan dan LSM masyarakat pun sudah berbuat. Tapi sepertinya ya masih seperti itulah. Pak gubernur pun pernah berjanji, ya janji tinggal janji. Tp sampe saat ini belum ada titik cerah, secara seksama," ungkapnya.

Ridho menegaskan, jika memang angkutan batubara tersebut tidak bisa distop, legalkan saja dan cabut saja larangan melintas bagi armada batubara yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel. Pasalnya, larangan itu tidak membuat armada batubara takut melainkan makin merajalela.

"Kalau memang orang diatas itu serius untuk menghentikan batubara melintas itu sangat mudah. Tidak sulit bagi mereka, tinggal cabut saja izin tambangnya, kan selesai. Karena kalau seperti ini, kita yang dimarahi rakyat. Padahal kita sendiri tidak bisa berbuat, karena ini keputusan gubernur," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Prabumulih, AKBP Denny Yono Putro SIK mengatakan jika penyetopan dan pelarangan angkutan batubara tidak memberikan jaminan angkutan batubara tersebut tidak melintas lagi.

"Batubara ini tidak ada henti hentinya, walaupun ada yang menyetop, pemerintah mencegat juga. Kalau tidak ada solusinya. Kalau memang serius dan berani, stop langsung pertambangan batubara di Lahat dan muara enim. Karena kalau disana di stop. Tidak mungkin mereka melintas Di Prabumulih," ungkapnya.

Untuk itu Denny menegaskan Pemerintah Provinsi harus cepat mencarikan solusi. Karena menurutnya selama ini rakyat dan pemerintah daerahlah yang merasakan akibatnya.

"Iya mereka yang diatas enak enakan, sedangkan kita yang dibawah sampe gontok gontokkan. Masa saya mau jadi polisi batubara, tiap hari harus mengawasi truk batubara. Pemerintah Provinsi harus mencari solusi yang tepat," tegasnya.

Denny juga menuturkan kalau aturan batubara itu tidak bisa dihentikan, kalau memang dilegalkan ya dilegalkan saja. Sebab menurut Denni, kita yang dibawah ini kasihan karena masyarakatnya jadi korban.

"Kalau kita dari segi hukum bila ada melanggar kita tindak. Tapi kalau semuanya ditindak mau diletakan dimana armada batubara, tempatnya tidak ada. Mestinya yang diatas itu berpikir, kalau memang mau dilegalkan yang legalkan saja," pungkasnya.


Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu