Home » , » Setop Angkutan Batubara? Gubernur Saja Tak Berani Apalagi Walikota.

Setop Angkutan Batubara? Gubernur Saja Tak Berani Apalagi Walikota.

Written By Posmetro Prabu on 22/09/14 | 9/22/2014



PRABUMULIH, PP - Bicara soal permasalahan sosial yang diakibatkan oleh angkutan Batubara di Bumi Seinggok Sepemunyian seolah tidak berkesudahan untuk dibahas dan tidak berujung sampai akhir zaman. Ada apa sebenarnya dengan pengusaha Batubara sehingga tidak satupun yang bisa mengatasinya di Sumatera Selatan. Tidak Bupati dan Walikota, Bahkan sekelas Gubernur Sumsel saja tidak bernyali untuk menyudahi penderitaan rakyatnya yang terkena imbas Batubara.

Seberapa kuat sih pemilik Batubara ini hingga Masyarakat saja pun seolah tak berkutik dibuatnya? 

Soal masalah yang tidak berkesudahan ini penulis mangajak kita sekalian menilik aksi-aksi penolakan dari tahun ke tahun. Sejak tambang batubara dihalalkan di Sumsel, Aksi penolakan kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tidak hanya tambangnya, angkutannya juga selalu ditentang lantaran melintas dijalan umum. Tak ayal, akibat angkutan Batubara yang melintasi jalanan umum, banyak sudah korban jiwa yang berjatuhan. Belum lagi kemacetan dan semberautnya arus lalulintas yang ditimbulkannya serta polusi udara yang tidak terhindarkan.

Di era Pemerintahan Rachman Djalili sebagai Walikota, masyarakat dari berbagai element saat itu pernah mendesak agar Pemko segera menerbitkan peraturan resmi perihal larangan bagi angkutan batu bara melintas di wilayah Prabumulih. Hal ini dimaklumkan mengingat Pemerintah kota memiliki kewenangan penuh menerbitkan peraturan sebagai daerah otonom.

Saat itu desakan tersebut disuarakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Menggugat Batu Bara (FMB).  Bahkan langkah penolakan tersebut saat itu sudah mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Prabumulih. Salah seorang koordinator aksi yakni Abi Samran saat itu mengungkapkan bahwa, kewenangan Pemerintah Kota itu sendiri telah diatur dalam Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya dia sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), tentang pembentukan dan susunan suatu daerah.

Dikatakan, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. “Sementara ayat (2) menyatakan daerah – daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain,” tegasnya.


Anggota DPRD Sumsel dari PPP Rizal Kenedi tahun lalu juga mengatakan, hampir seluruh fraksi di DPRD Sumsel sudah menyuarakan agar angkutan batu bara harus melintas di jalan khusus dan tidak lagi melintas di jalan umum. Begitu pula dengan larangan Gubenur Sumsel soal angkutan batu bara sejak awal 2013 sama sekali belum dicabut. 

“Tapi fakta di lapangan angkutan batu bara masih marak melintas di jalan umum. Kami berharap gubernur bisa bertindak tegas terhadap angkutan batu bara ini,” ujar Kenedi.

Dari penjelasan Rizal Kenedi diatas sebenarnya pantas dipertanyakan bahwa apabila hampir seluruh fraksi di Gedung DPRD Sumsel tersebut menolak angkutan batubara melintas dijalan umum maka sudah sepatutnya penulis mengangkat dua jempol kepada pengusaha batubara atas kekuatan yang dimilikinya sehingga penolakan fraksi di DPRD Sumsel itu hanya dimulut saja tanpa ada langkah konkrit atau bukti dari penolakan.

Diakhir tahun 2012 lalu, Gubernur Alex Noerdin pada acara jumpa pers akhir tahun di Griya Agung, Selasa (31/12/2012) juga pernah mengungkapkan bahwa ada lima alasan yang perlu dipertimbangkan untuk menghentikan operasioanl angkutan batubara melintasi jalan umum. Lima alasan tersebut adalah, rencana pengalihan  angkutan batu bara melalui jalan khusus itu sudah diprogramkan sejak satu setengah tahun yang lalu. Yang kedua, jalan khusus angkutan batu bara sudah selesai meskipun diakui belum sempurna 100 persen. 


Ketiga jika dipaksakan melalui jalan raya maka dikhawatirkan akan menyebabkan sering terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Dampaknya lagi, terjadi protes dari masyarakat bahkan mahasiswa hingga kemungkinan besar akan terjadi anarkis warga.

Keempat, jalan raya akan semakin cepat rusak dan kelima gubernur membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki Kuasa Penambangan (KP) dan atau angkutan batu bara seperti yang disangkakan sebagian orang.

"Ratusan ribu hektar saya sudah keluarkan izin untuk perkebunan tapi satu hektarpun saya tidak punya kebun karen atau sawit, begitu  juga puluhan izin KP yang sudah saya keluarkan tetapi saya tidak punya KP batu bara dan angkutan batu bara," tegas Alex Noerdin seraya mengaku jika bohong itu namanya bodoh.

Jadi, lanjutnya mulai besok tidak ada lagi truk batu bara yang melintas jalan raya. "Kalau masih berani melintas akan ditindak tegas.

Soal statment Gubernur, penulis beranggapan bahwa Alex Noerdin hanya berhitung saja dari satu sampai lima. Anak kecil saja sebenarnya tahu konsekwensi yang bakal terjadi jika angkutan batubara melintas dari jalan umum. Jika tidak macet berarti rawan kecelakaan dan jalanan cepat rusak. Soal KP yang tak dimiliki Gubernur itu sah-sah saja karna tidak menutup kemungkinan ada hitung-hitungan lain diluar KP. 

Bisa saja berbentuk fee atau bagi hasil dari izin KP yang diterbitkan. Semua bisa jadi mungkin karna buktinya Gubernur Alex Noerdin tak bernyali menghentikan penderitaan rakyatnya dari musibah yang diakibatkan angkutan Batubara. Nah.. permasalahan di daerah dibawah Gubernur seperti Walikota dan Bupati ditakutkan akan berujar "Gubernur saja tidak berani apalagi Bupati/Walikota" jika diminta untuk menyetop angkutan batubara.

Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu