Home » » Kejari Prabumulih Naikan Status Kasus Pupuk Bersubsidi

Kejari Prabumulih Naikan Status Kasus Pupuk Bersubsidi

Written By Posmetro Prabu on 14/07/14 | 14.7.14


PRABUMULIH, PP – Setelah sempat mencuat dan menjadi pemberitaan hangat sejumlah media cetak beberapa minggu lalu, kasus dugaan penyelewengan sebanyak 1.575 ton pupuk bersubsidi tahun 2013, kini dinaikan statusnya ke tahap penyidikan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih.

Hal ini diketahui setelah tim dari tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih memeriksa saksi dari enam kelompok tani (poktan), untuk kebutuhan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata-pulbaket).

“Kasus ini masuk dalam tahap penyidikan. Kita akan terus lanjutkan dan sampai saat ini sudah enam kelompok tani yang dimintai keterangan. Kasus ini jadi fokus pihak Kejari Prabumulih,” terang Kasi Pidsus Kejari Prabumulih, R Andra Kurniawan SH, Senin (14/7).

Andra mengatakan, dari hasil sementara pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada indikasi kerugian negara. Akibat dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, yang menjadi distributor pupuk bersubsidi tersebut.

"Sprint penyidikannya sudah keluar sejak dua minggu kemarin. Sampai saat ini kita fokus mengumpulkan puldata dan pulbaket dahulu," ujarnya.

Masih kata Andra, selain melakukan pengumpulan data dan keterangan saksi, pihaknya juga meminta pihak BPKP untuk melakukan audit terkait adanya penyelewengan dana. “Sejauh ini kita telah meminta pihak BPKP untuk mengaudit ulang. Jadi kita tunggu saja hasilnya, sembari mengumpulkan data dilapangan,” ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, pada tahun 2013 lalu kota Prabumulih mendapatkan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 1.575 ton, yang diperuntukan kepada enam kelompok tani (poktan) di enam kecamatan di Prabumulih. Selanjutnya, sebelum disalurkan Pemkot Prabumulih terlebih dahulu menerbitkan perwako. Setelah perwako terbit, kemudian ditunjuklah pihak ketiga yakni perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor, untuk mengajukan penyaluran pupuk dengan rekomendasi pemerintah.

Namun seiring jalan, ternyata poktan tetap kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi meski kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sesuai RDKK. Selain itu, diduga terjadi indikasi penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Dan parahnya lagi, pupuk bersubsidi itu diduga dijual dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp 1.800 dari yang terdaftar di RDKK (pp/dn)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu