Home » » Soal Kenaikan Gaji PNS. DPPKAD dan Walikota Beda Pendapat

Soal Kenaikan Gaji PNS. DPPKAD dan Walikota Beda Pendapat

Written By Posmetro Prabu on 04/04/14 | 4/04/2014

PRABUMULIH, PP - Jika dalam pemberitaan portal ini beberapa waktu lalu mempublikasikan pencairan kenaikan gaji PNS terkendala peraturan menteri keuangan (PMK) yang disampaikan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD) kota Prabumulih maka lain lagi dengan Walikota Prabumulih.

Ridho Yahya yang dikonfirmasi seputar kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 6 persen seusai melantik jajaran pengurus badan permusawaratan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Jumat (4/4) malah mengaku tidak mengetahuinya. 

"Saya belum belum menerima laporan atau format tentang kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen. Jika formatnya sudah sampai ke saya akan segera dicairkan. Yang bantuan siswa dan bansos saja cepat dicairkan apalagi menyangkut PNS" tegasnya.

Sementara DPPKAD Prabumulih beralasan belum bisa mencairkan kenaikan gaji tersebut karena salinan peraturan menteri keuangan RI sebagai dasar hukum perealisasian kenaikan gaji tersebut belum sampai ke Pemerintah Kota Prabumulih.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kepala Dinas DPPKAD Prabumulih Drs Ujang Sukarman melalui Kabid Keuangan DPPKAD Prabumulih mengungkapkan bahwa kenaikan gaji kali ini, rencananya gaji terendah akan naik Rp63.000. Kenaikan tersebut diberikan kepada PNS golongan satu dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara kenaikan gaji tertinggi Rp 398.000. (pp/01)


Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu