Home » , » Rp.1 M PAD dari IMB Prabumulih Dinilai Terlalu Kecil

Rp.1 M PAD dari IMB Prabumulih Dinilai Terlalu Kecil

Written By Posmetro Prabu on 26/04/14 | 4/26/2014

PRABUMULIH, PP - Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) kini sudah disahkan oleh deawan perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Prabumulih Rabu (23/04) kemarin. Beragam pendapat pun bermunculan terlebih Walikota kepada sejumlah awak media mengungkapkan bahwa dengan disahkannya Perda IMB maka akan mampu mendongkrak PAD Kota Prabumulih sebesar 1 Miliar.

Dengan telah disahkannya ranperda IMB menjadi Perda, Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM berharap seluruh jajarannya, segera menindaklanjuti Perda IMB tersebut dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang proses pungutan dan kewajiban pemilik bangunan terhadap pemerintah. Termasuk segera menata apa saja yang dibutuhkan agar bisa secepat mungkin menarik retribusi dari bangunan yang tersebar di Kota Prabumulih.

Dengan demikian lanjutnya, PAD Kota Prabumulih dipastikan akan meningkat paling tidak Rp. 1 Miliar Pertahun.

Bagi sebahagian kalangan menilai angka Rp 1 Miliar dari retribusi IMB tersebut sangat terlalu kecil. Target pendapatan dari retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Prabumulih sebesar Rp 1 miliar per tahun terlalu kecil dibandingkan potensi pertumbuhan ekonomi di Kota Prabumulih.

Aktivis LSM Gerakan masyarakat arus bawah (Gemasab) Kota Prabumulih Harson ST saat dibincangi Posmetro Prabu diruang kerjanya Sabtu (26/04) menyimpulkan bahwa meski masih sebatas prediksi namun angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya Walikota dalam melakukan prediksi harus memilih angka yang besar guna memicu semangat petugas dilapangan, ujarnya.

Menurut Harson, Jika petugas retribusi dilapangan bekerja dengan sungguh-sungguh PAD IMB diprediksi mampu memberi pemasukan ke kas daerah setiap tahun sekitar Rp 3-4 miliar. Icon sapaan akrab Harson juga menghimbau Walikota untuk melakukan penekanan khusus bagi petugas pungut IMB dan petugas pengawas pendirian bangunan tanpa izin. Selain itu lanjutnya Pemerintah juga harus membuat aturan perbedaan pengenaan tarif IMB berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan sehingga antara petugas dan wajib pajak bisa memahami kewajibannya, tegas Icon. (pp/01)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu