Home » » Mengusut Anggaran Biaya Plesiran BKD Prabumulih

Mengusut Anggaran Biaya Plesiran BKD Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 17/04/14 | 17.4.14

PRABUMULIH, PP - Langkah pemerintah kota Prabumulih yang berusaha keras mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan terhadap badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI) ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh lembaga yang bernaung dibawahnya. Ketika pimpinannya berjibaku menekan kebocoran arus keuangan Daerah dari hal-hal yang tak penting malah diperparah oleh bawahannya.

Anehnya hal ini selalu saja terjadi tanpa adanya tindak lanjut yang berarti. Keuangan Daerah pun kian tergerus oleh kegiatan plesiran berkedok dinas luar (DL) seperti yang dilakukan oleh sejumlah pegawai di badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Prabumulih belum lama ini.

Dikabarkan, belasan pegawai yang mengurusi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih ini mengadakan plesiran ke Jogja dan Jawa Timur berkedok DL. Kepala BKD Kota Prabumulih Drs H Sobban Asmuni saat dikonfirmasi membantah jika pihaknya disebut plesiran. Menurutnya sejumlah pejabat dan staf BKD yang berangkat sedang mengikuti kajian antar daerah di Jogja dan Jawa Timur. 

Sementara dipihak lain, kegiatan plesiran pejabat BKD ke luar kota ditentang habis-habisan oleh aktivis LSM di Kota Prabumulih. Harson ketua LSM Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gemasab) mengaku gerah dengan bahasa "DL" para Pejabat di Kota Prabumulih. Menurutnya, sejak Kota Prabumulih berdiri tegak bahasa DL ini tak pernah berkesudahan dan parahnya lagi, DL kini menjadi ajang oknum pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Anggaran di BKD Kota Prabumulih tiap tahunnya merupakan salah satu yang terbesar. Semestinya itu bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Menurutnya, biaya perjalanan dinas yang memberangkatkan 19 orang pegawai di BKD untuk keperluan kajian antar daerah sangat tidak masuk akal. "Kajian apa itu namanya? sejauh ini saya belum pernah mendengar kegiatan atau diklat "Kajian antar Daerah" sungguh tidak masuk akal" ujar Harson setengah bertanya.

Dikatakan, pihaknya akan mendesak Pemko Prabumulih untuk menindaklanjuti kegiatan plesiran pejabat BKD. Segala bentuk kegiatan kedinasan yang berpotensi merugikan keuangan negaraharus segera ditin­daklanjuti. “Tidak ada alternative lain, harus segera ditindaklanjuti ini menyang­kut keuangan negara” ujarnya. Semestinya, lanjut Harson yang akrab disapa Icon ini, BKD bisa mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan, karena hal itu bisa meminimalisir tindakan perjalanan dinas fiktif. 

Terpisah, Wakil Wali Kota Prabumulih Adriansyah Fikri SH menanggapi dugaan plesiran belasan pejabat BKD mengatakan,  telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, Drs H Djoharudin Aini untuk menindaklanjuti informasi sejumlah pejabat dan staf BKD plesiran ke Jogja dan Jawa Timur. Menurutnya informasi tersebut juga telah disampaikannya kepada Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya MM.

Ditambahkannya, jika berdasarkan klarifikasi nanti, isu tersebut benar. Maka Pemerintah akan mengambil langkah tegas dan tidak tertutup kemungkinan akan digiring ke jalur hukum jika ditemukan ada tindak pidananya, tegas Fikri. (pp/01)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu