Home » , , » Kisruh IPLT, DPRD Prabumulih Akan Turun Tangan

Kisruh IPLT, DPRD Prabumulih Akan Turun Tangan

Written By Posmetro Prabu on 30/03/14 | 30.3.14

PRABUMULIH, PP-Kantor Kebersihan dan Pertamanan Prabumulih tampaknya tak mau berlarut-larut dan menghindari permasalahan yang bisa timbul pada proyek pekerjaan penyempurnaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Medang. Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kota Prabumulih, dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat ke Satuan Kerja (Satker) Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PPLP) Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.

Hal itu diungkapkan Kepala KKP Kota Prabumulih, Toni Salfriansyah SH. Menurut ia, dalam surat itu pihaknya mempertanyakan proses serahterima pekerjaan bantuan dari Kementrian PU RI tersebut.


"Sekarang masih di konsep, mungkin dalam dekat ini kita kirimkan. Selain memuat masalah serahterima, juga kita mempertanyakan soal uji coba pekerjaan tersebut," ujar Toni Salfriansyah, kepada wartawan.


Disinggung besarnya anggaran pekerjaan untuk sanitase kota itu, Toni menyebutkan mencapai sekitar Rp 2,3 miliar. "Kalau tidak salah dananya sekitar Rp 2,3 miliar, tapi apa-apa item pekerjaannya saya baru dari koran inilah, sebelumnya saya tidak tahu," ujarnya.Sementara itu, pasca mencuatnya pembangunan instalasi pembuangan tinja langsung dari Jepang itu, mulai banyak mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan DPRD Kota Prabumulih.


Salah satunya, Tono (45). Menurut aktivis lingkungan ini, Pemerintah kota Prabumulih harus bertindak tegas dan mempertanyakan keterlambatan penyerahterimaan proyek IPLT yang sudah selesai dikerjakan pelaksana kontraktornya pada tahun 2013 tersebut.

"Kok aneh sudah selesai tapi belum diserahterimakan, dikhawatirkan sudah dibayar. Padahal semestinya, selesainya pekerjaan itu setelah dinyatakan adanya berita acara serahterima, baru pelaksananya dapat mengajukan penagihan. Apalagi infonya sudah masuk masa perawatan, artinya bisa jadi sudah dibayar," jelas pria yang juga menjabat Ketua LSM Peduli Lingkungan dan Pembangunan (PLP) Kota Prabumulih, belum lama ini.

Dia juga menyebutkan, soal sanksi terhadap PPK bila terjadi keterlambatan pembayaran kepada pelaksana kontraktor. "Kalau menurut Perpres No 54 tahun 2010, pasal 122 huruf (a) kalau tidak salah, PPK ini dapat dimintakan ganti rugi yang dihitung dari nilai tagihan. Bahkan bisa menimbulkan permasalahan serius bilamana proses pengadaan dan proses pembayarannya tak sesuai," katanya.


Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Prabumulih, Adi Susanto, juga menyayangkan keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan tersebut. "Kami mendesak agar Pemkot segera menyurati PU Cipta Karya Provinsi, jika benar bermasalah tolak saja," tegas Adi Susanto, ketika dibincangi diruang rapat Komisi III, Jumat (27/3).


Dia beralasan, sarana IPLT itu akan menjadi aset Pemkot dan dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Prabumulih. "Nanti dalam waktu dekat kita akan cros cek, tinggal menunggu koordinasi pak ketua saja. Karena nantinya IPLT itu akan menjadi milik Pemkot dan digunakan untuk masyarakat," pungkasnya, seraya juga akan memanggil pejabat Satker PPLP PU Cipta Karya dan pelaksana kontraktornya.(bmg)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu