Home » , » Pemilik Ruko eks Terminal Tuntut Ganti Rugi

Pemilik Ruko eks Terminal Tuntut Ganti Rugi

Written By Posmetro Prabu on 26/02/14 | 26.2.14

Kuasa Hukum Darman saat menjelaskan kronologis kejadian. foto : adit
PRABUMULIH, PP- Salah seorang Warga yang mempunyai ruko dilokasi eks terminal jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih, H Darman dan didampingi istrinya Hj Nilawati menceritakan jika ruko yang menjadi tempat usahanya yang di cicil dalam kurun waktu 15 tahun adalah miliknya. Pasalnya ruko tersebut mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ),dan Hak Guna Usaha ( HGU )."Kami bayar cicilan 2,5 jt sebulan melalui BRI Muara Enim dari tahun 90, setelah lunas kami mendapatkan sertifikat," jelas H Darman.

Sebagai masyarakat dan warga Prabumulih, dirinya setuju dan mendukung pemerintah dalam pembangunan, namun jangan sampai masyarakat dirugikan."Kami harap pemerintah mempunyai niat baik untuk ganti rugi banguan ruko kami," harap warga yang beralamat di jalan A Yani ini.

Melalui  Tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Napoleon SH, Iskandar SH, Nasution SH dan Erlan SH Rabu (26/2) dalam konfrensi pers di RM Sederhana Lintau Prabumulih Timur, mengakui jika tanah tempat ruko tersebut berdiri milik Pemerintah Kota Prabumulih, namun bangunannya milik masyarakat. Mengingat kliennya memegang sertifikat,HGB dan HGU. "Itu semuakan yang nerbitkan pemerintah," tegas Napoleon.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah no 40 tahun 1996 tentang HGU,HGB dan Hak Pakai atas tanah Pasal 37 ayat (1) yang bunyinya apabila HGB atas tanah negara dihapus dan tidak diperpanjang/diperbaharui, maka pemegang HGB wajib membongkar bangunan dan bendaenda di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 1 tahun sejak HGB dihapus.

Ayat ( 2 ) berbunyi dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud di ayat 1 masih diperlukan, maka bekas pemegang HGB diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya di atur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Untuk itu, tim kuasa hukum menilai selama ini dalam proses mediasi Pemerintah Kota Prabumulih berlaku tidak adil dan semena-mena terhadap masyarakat."Semestinya yang digugat bukan masyarakat, melainkan PT Bina Summa Laksana selaku pengembang, jangan mau menang sendiri," ujarnya.
Akhirnya pihak kuasa hukum meminta pemerintah kota Prabumulih bertindak adil dan mempunyai niat untuk menganti rugi atas bangunan milik kliennya."Intinya kami minta ganti rugi yang sesuai," harapnya.

Sementara itu, Asisten III Kota Prabumulih M Kowi SSos mengakui bahwasanya proses mediasi selama ini tidak mengalami kata sepakat dan terpaksa dilanjutkan melalui pengadilan."Untuk mengetahui kebenaran harus melalui pengadilan, namun kita berharap apapun hasilnya tidak ada yang terciderai," jelas Kowi.

Dalam rangka menata kota dan pembangunan pasar modern dilokasi tersebut,lanjutnya bangunan akan dihancurkan dan kepada penyewa ruko blok A /pemegang eks HGB akan diprioritaskan untuk menyewa dan menempati pasar modern dan bersedia mengikuti semua ketentuan."Apabila mediasi yang dilakukan pengadilan negeri prabumulih tidak ada kata sepakat,maka proses hukumnya pemkot prabumulih minta melalui putusan pengadilan negeri Prabumulih.itu harga mati," tegas Kowi. (bmg/adit)



Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu