Home » » Menilik Permasalahan Relokasi Pedagang Pasar Impres Prabumulih

Menilik Permasalahan Relokasi Pedagang Pasar Impres Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 26/01/14 | 26.1.14


Oleh : Jun Manurung
GM Posmetro Prabu


PRABUMULIH, PP - Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap penetapan kebijakan ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Kasus yang sering muncul ke permukaan tidak lain adalah pro dan kontra. Biasanya jurus yang ampuh mengatasi permasalahan yang diakibatkan kebijakan adalah perinsip. 

Kembali ke permasalahan utama dimana kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan merehabilitasi pasar inpres tradisional ke pasar modern yang sedikit mengalami kendala relokasi pedagang. Soal Relokasi tentunya banyak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menolak.

Sesungguhnya, kebijakan publik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Karna pada intinya kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyaknnya kepentingan dan menjadi sebuah upaya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. 

Selain kompleksitas subyek kebijakan yang sangat beragam, kompleksitas kebijakan juga menyangkut kepentingan pembuat kebijakan itu sendiri yang mempunyai rasionalisasi dan logika tersendiri.

Kali ini Redaksi posmetroprabu.com mencoba melakukan pendalaman atas permasalahan yang dihadapi oleh pedagang dan sejauh mana ketakutan pedagang yang enggan direlokasi serta sebaliknya bagi yang pro terhadap relokasi ini apa saja harapan yang dinanti bakal terwujud.

Pada minggu pagi ini (26/01) redaksi akan membahas bagaimana kebijakan publik tersebut berperan sebagai bentuk multidimensi yang diperlihatkan melalui pendekatan dan fakta dilapangan. Kebijakan publik pada masalah relokasi ternyata tidak hanya menyangkut tingkat keputusan atau ketegasan yang dilakukan Pemerintah, namun lebih pada pendekatan secara persuasif serta interaksi antara pemerintah dan pedagang.

Kendati secara administasi pemerintah telah menyedikan lahan baru yang bersifat sementara bagi para pedagang menunggu proyek rehabilitasi pasar selesai namun masih banyak pedagang yang menolak direlokasi dengan berbagai alasan? maka redaksi menyimpulkan masalah ini sudah sangat kompleks. Kebijakan dalam kasus ini bukan hanya merupakan tahapan untuk mencapai tujuan pembuat kebijakan, tetapi juga merupakan kesepakatan visi atau permufakatan bersama.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemangku Kebijakan agar kebijakan dapat berjalan tanpa gangguan? Jawabannya adalah memberikan mereka yang kontra sedikit ruang untuk berpendapat dan mencarikan solusi yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Nah yang jadi pertanyaan mampukah si pembuat kebijakan mewujudkannya? Mari pecahkan masalah dibawah ini,

"Alasan pro dan kontra dalam relokasi pedagang bisa mengurangi penghasilan" Sepele saja bukan? Tidak ada alasan pemerintah tidak mampu memecahkan kasus sekecil ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Redaksi justru merasa geli dimana persoalan yang kecil saja masih menunggu waktu lama untuk menyelesaikannya. Lantas apa saja yang dilakukan badan perencanaan pembangunan dan rencana strategisnya yang dalam perencanaannya tidak sedikit menghabiskan dana?
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu