Home » » Kejar Dana Bantuan Pusat, Prabumulih Rencanakan Pemekaran

Kejar Dana Bantuan Pusat, Prabumulih Rencanakan Pemekaran

Written By Posmetro Prabu on 31/12/13 | 31.12.13

PRABUMULIH, PP - Guna mengejar dana Bantuan Pusat yang bersumber dari APBN tiap satu desa 1 miliyar, Pemerintah kota Prabumulih hingga saat ini terus mendorong pemekaran Kecamatan dari sebanyak enam akan dimekarkan menjadi 10 kecamatan, selain itu juga wacana pemekaran desa akan dilakukan.

"Nanti tiap desa akan mendapat dana bantuan dari APBN sebesar Rp 1 miliar, kita Prabumulih hanya punya 13 desa, rugi kan kita. Coba kalau dari dulu dimekarkan pasti banyak desa dan dana masuk ke kota Prabumulih khususnya desa akan banyak," ujar Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM belum lama ini.

Menurut Ridho, jika desa-desa di Prabumulih telah dimekarkan dan mendapat dana Rp 1 miliar tiap desa, maka pembangunan di bumi Seinggok Sepemunyian tersebut akan lebih cepat dan merata.
"Tentu jika wilayah-wilayah di Kecamatan yang sudah layak dimekarkan harus kita mekarkan, karena dengan banyaknya desa selain membuat rentan pemerintahan dekat juga akan mempercepat pemerataan pembangunan di desa-desa," jelasnya.

Untuk itu suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu tersebut berharap, seluruh pihak dan berbagai elemen masyarakat agar dapat mendukung rencana pemekaran desa dan Kecamatan, agar kota Prabumulih tidak tertinggal dari daerah lain.

"Karena kalau kita tidak memekarkan wilayah yang rentan pemerintahan jauh, selamanya daerah itu akan lambat maju dan berdampak ke kota kita yang akan ikut tertinggal dari Kabupaten dan kota lain," ungkapnya seraya keterlambatan dalam hal pembangunan, pelayanan masyarakat serta berbagai hal lainnya.

Lebih lanjut Ridho mengatakan, terkait rencana desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar dari APBN tersebut, pihaknya hingga kini terus melakukan pelatihan terhadap unsur pimpinan desa tentang menyusun rancangan anggaran biaya (RAB) pembangunan serta cara pembuatan pertanggungjawaban penggunaan dana.

"Kita tidak ingin nantinya justru para jajaran pemerintah desa justru menggunakan dana untuk hal tidak benar atau kepentingan pribadi," lanjutnya.

Ditanya rencana pemberian uang satu desa satu miliar tersebut nantinya justru akan memperbesar peluang korupsi di tingkat kepala desa, Walikota menegaskan pihaknya tentu akan memikirkan tentang payung hukum agar hal itu tidak terjadi.

"Tentu kita tidak mau nanti ada kades kita yang terjerat masalah hukum dengan adanya dana Rp 1 miliar tersebut, kita selalu mengingatkan dari sekarang. Intinya kita tidak mau korupsi di tingkat kades nantinya terjadi, kita akan bentuk payung hukum nantinya termasuk tindakan tegas yang akan dilakukan," tegasnya.








Sumber : tribunsumsel
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu