Home » » Geber BUMN Desak Walikota Bentuk Dewan Pengupahan Kota

Geber BUMN Desak Walikota Bentuk Dewan Pengupahan Kota

Written By Posmetro Prabu on 16/12/13 | 16.12.13

PRABUMULIH, PP - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) sejumlah badan usaha milik Negara dan Lembaga Pemerintahan di Kota Prabumulih Senin (16/12). Di sekretariat PLN Kota Prabumulih di Jalan Sudirman, para pengunjuk rasa ini menuntut penghapusan outsourcing.

Koordinator Geber BUMN dalam orasinya menjelaskan masalah pekerja outsourcing di BUMN masih menggantung tanpa kejelasan. Rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN DPR belum berjalan sebagai mana mestinya. Salah satu rekomendasi ini adalah pengangkatan pekerja outsourcing menjadi pegawai tetap di BUMN tempat mereka bekerja dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Outsourcing.

Khusus di Kota Prabumulih Geber mendesak DPRD dan Walikota Prabumulih membentuk dewan pengupahan kota serta lembaga Bipartit/Tripartit. Menurut koordinator, hal ini penting pada setiap perselisihan buruh sering disudutkan. Akibatnya tidak ada keseimbangan keterwakilan kaum buruh dalam perundingan.

Yang kedua, Geber mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih untuk melanjutkan pembahasan rencana peraturan daerah alternatif, tentang penempatan buruh lokal, mengacu pada undang-undang otonomi Daerah dan UU 1945 yang sudah disempurnakan dengan satu sikap, satu tekad, satu tindakan. "Hancurkan Neoliberalisme perbudakan gaya modern berkedok buruh alih daya" tegas orator yang diikuti kata setuju oleh pendemo lainnya.

Sementara itu, Kepala kantor PLN Kota Prabumulih Saprilius menanggapi aksi unjuk rasa mengungkapkan menyambut baik rencana tersebut. Kepada posmetroprabu.com saat ditemui diruang kerjanya usai menyambut orasi pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa adalah haknya setiap orang. Soal tuntutan Geber, Saprilius mengaku dirinya tidak memiliki kewenangan memutuskan tuntutan tersebut. Kita hanya bisa menyampaikan tuntutan kepada atasan karna yang berhak memutuskan hal ini adalah Pemerintah dan DPRD, tandasnya.
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu