Home » , » FHI Desak Pemkot Prabumulih Akomodir K2 Untuk Diprioritaskan Menjadi PPPK

FHI Desak Pemkot Prabumulih Akomodir K2 Untuk Diprioritaskan Menjadi PPPK

Written By Posmetro Prabu on 19/10/13 | 19.10.13

PRABUMULIH, PP - Ketiak undang-undang aparatur sipil negara (UU ASN) diberlakukan, Forum honorer Indonesia (FHI) meminta pemkot Prabumulih agar mengakomodir 93 tenaga honorer yg tercoret dari daftar K2 untuk di prioritaskan menjadi PPPK. Pasalnya menurut ketua Dewan Pembina FHI pusat Hasbi, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dan penghargaan pengabdian kerja yang telah diberikan tenaga honorer selama bekerja di instansi pemerintah.

Selain itu, kedepan keberadaan tenaga honorer tidak ada lagi dan akan diganti menjadi pegawai pemerintah pekerja kontrak (PPPK) berdasarkan kemampuan pembiayaan daerah yg tidak boleh melampaui lebih dari 50% belanja pegawai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan formasi yang ada didaerah., ujar Hasbi.


Saat disinggung tanggapannya seputar langkah dan kebijakan yang diambil oleh DPRD Prabumulih yang memperjuangkan nasib honorer K2, FHI pusat menurut Hasbi, menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Komisi I DPRD Prabumulih yg telah berusaha memperjuangkan 93 tenaga honorer yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan temuan Inspektorat dan badan kepegawaian daerah (BKD) Kota Prabumulih.

Menanggapi pemberitaan yang dilansir media massa lokal seputar permasalahan 93 tenaga honorer yang dicoret karena tidak memenuhi ketentuan surat edaran (SE) Nomor 05 Tahun 2010, SE Menpan 03 dan PP No 56 Thn 2012 dan akan diusulkan kembali untuk mengikuti Tes K 2, Hasbi adalah, sebuah terobosan baru.

Jika pemerintah Pusat benar menyatakan memberi "Lampu Hijau dan dapat mengakomodir ke 93 Tenaga honorer tersebut " dimana sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan temuan inspektorat dan badan kepegawaian daerah (BKD). Maka seharusnya Pemerintah Pusat segera membuat aturan dan payung hukum baru pengganti peraturan pemerintah (PP) No 56 Thn 2012 dan Menteri pedayagunaan aparatur negara (Menpan) segeramembuat surat edaran baru mengenai petunjuk teknis pendataan tenaga honorer.

Jika ini tidak dilakukan maka Pemerintah telah melanggar PP NO 56 THN 2012 yg telah dikeluarkan Pemerintah Pusat mengenai penyelesaian Tenaga honorer secara Nasional dan Kementrian pedayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Menpan&RB) telah mengabaikan Surat Edaran SE NO 05 Thn 2010 dan SE MENPAN 03 yang dibuatnya sendiri.

FHI pusat beberapa tahun yang lalu juga telah memperjuangkan dan telah memberikan masukan kepada Panitia kerja (Panja) honorer gabungan Komisi II, VIII dan X DPR RI dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (Menpan RB) agar tenaga honorer di Indonesia diangkat menjadi CPNS 100% tanpa tes. Dimana lanjut Hasbi, pada waktu itu masih berupa draf  rencana peraturan pemerintah (RPP) tentang tenaga honorer dan pada proses selanjutnya Pemerintah Pusat dan DPR komisi II menghasilkan Draf/ rancangan peraturan pemerintah (PP) yang kemudian disyahkan Presiden pada bulan Mei Tahun 2012 menjadi PP Nomor 56 THN 2012 dimana didalamnya mengamanatkan penyelesaian tenaga honorer K1, K2 dan pegawai tidak tetap (PTT) dilanjutkan dengan petunjuk teknis pelaksanaanya melalui Kementerian dan instansi terkait, ujar Hasbi.

Terkhusus PTT selanjutnya direncanakan dalam RUU ASN Pegawai Pemerintah Pekerja Kontrak (PPPK) bagi tenaga honorer yang tidak lolos K1 dan K2. Oleh karena itu FHI pusat berencana mendatangi Menpan RB guna melakukan audiensi ke beberapa Fraksi Partai Politik di DPR RI berkaitan dengan berbagai permasalahan tenaga honorer khusus K1 & K2 secara nasional, termasuk berbagai kasus-kasus tenaga honorer diberapa daerah di Indonesia yg harus disikapi pemerintah pusat secara tegas, agar tidak menimbulkan multi tafsir dan gejolak di daerah-daerah

Selain itu lanjut Hasbi, pihaknya mendesak pemeritah untuk memproritaskan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam K1dan K2 untuk diangkat menjadi PPPK dalam rancangan undang undang aparatur sipil negara (RUU ASN) sebelum disyahkan menjadi UU ASN yg rencananya akan dirampungkan pemerintah dan Komisi II DPR RI pada akhir tahun ini. Sekedar informasi, dalam RUU ASN dimana istilah tenaga honorer tidak ada lagi diberlakukan. Yang ada adalah PPPK dimana tingkat kesejahteraanya cukup baik dan direncanakan setara dengan standar gaji golongan I pegawai negeri sipil (PNS).

Oleh karena itu FHI menghimbau tenaga honorer yg tidak terakomodir dalam K1 dan tes K2 sebaiknya menunggu PPPK pasca tes K2 dan setelah disyahkannya RU UASN menjadi UU ASN dari pada memaksakan diri masuk tes K2 dimana ada ambang batas kelulusan yang cukup tinggi dan harus dilampaui dengan tingkat persaingan cukup tinggi secara nasional dan di daerah dengan formasi secara nasional kurang lebih hanya 30%. (pp/01)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu