Home » , » Ratusan Guru Honorer K1 Demo di Kantor Bupati OI

Ratusan Guru Honorer K1 Demo di Kantor Bupati OI

Written By Posmetro Prabu on 11/09/13 | 11.9.13

INDRALAYA, PP - Setelah menunggu sekitar 5 tahun, 106 tenaga honorer Kategori Satu (K1) resmi dilantik sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh bupati, kemarin.

Sementara, diluar kantor bupati, temannya sekitar 166 honorer K1 dari kalangan guru, melakukan aksi demo untuk meminta keadilan dan mempertanyakan kenapa mereka tidak dilantik.
Padahal menurut Sukadi, Guru SD 5 Rambang Kuang, tak ada beda dengan diri dan rekan-rekannya yang dilantik hari ini (kemarin).

"Kami ini satu perjuangan dan sudah bertahun-tahun menjadi honorer. Ada lebih 20 tahun dan belasan tahun juga. Kalau saya sendiri, sejak tahun 2000-an, lebih kurang 9 tahun," ujarnya  disela-sela aksi, kemarin.

Alasan dirinya dan rekan-rekannya tak dilantik dan belum mendapatkan NIP hanya terputusnya SK-Bupati. Padahal mereka hingga saat ini masih sebagai honorer.
"Patokan kami hanya SK itu, memang tak diperpanjang. Kami tidak tahu kalau harus diperpanjang setiap tahun. BKD atau Diknas tidak memberi tahu sama kita," bebernya.

Selama itu, pihaknya hanya menerima gaji Rp 250 ribu per-bulan. Itupun hanya beberapa tahun atau priode pertama Bupati Mawardi Yahya. "Pada 2005 sampai 2009 kalau tidak salah Rp250 ribu per-bulan atau periode kedua bupati, tidak ada lagi," jelasnya.
    

Sementara, koordinator aksi yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengabdian Putra Bangsa, Alamsyah dan Media Fakta, Drs Raito Ali mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan nasib para honorer K1 yang tak dilantik sampai ke Pusat.

"Pada pelantikan pagi tadi (kemarin pagi red), ada 4 orang seperjuangan dan senasib dengan mereka ini, (K1 yang tidak dilantik red), ini yang kita pertanyakan. Kenapa mereka dilantik dan NIP-nya keluar, sedangkan yang lain tidak dilantik," ujarnya dalam orasinya.

Terpisah, Bupati Kabupaten Ogan Ilir Ir H Mawardi Yahya mengaku, masalah K1 dan K2 adalah urusan Menpan RB dan BKN Pusat. "Kita melalui BKD Ogan Ilir hanya sebatas perlengkapan administrasi saja. Pihak yang menentukan dilantik atau tidaknya itu wewenang Pusat," tegas Bupati.

Namun, pihaknya siap memfasilitasi K1 yang tak dilantik untuk memperjuangkan haknya di Jakarta. "Segala biayanya akan kita tanggung. Kalau kita yang menentukan, jangkankan K1, K2, K3, hari ini juga kita lantik," imbuhnya. (pp/net)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu