Home » » PT BSP PHK Dua Karyawannya Secara Sepihak

PT BSP PHK Dua Karyawannya Secara Sepihak

Written By Posmetro Prabu on 11/09/13 | 11.9.13

PRABUMULIH, PP – Habis manis sepah dibuang, mungkin pepatah kuno sangat tepat ditujukan kepada bekas dua karyawan perusahaan perkebunan sawit PT Bumi Sawit Permai (BSP) yakni, Syamsuriadi (40) dan Rusdiyanto alias Adam (28).

Bagaimana tidak, setelah mengabdi dan bekerja hingga belasan tahun, keduanya dipecat atau di PHK (Putus Hubungan Kerja) oleh management perusahaan group Sinar Mas ini, tanpa alasan yang jelas dan sepihak.
Pemecatan sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia ini terungkap, saat keduanya ditemui dirumah salah satu bekas karyawan PT BSP lainnya yang juga bernasib sama yakni, Rahmat Safari alias Ari (28), di Jalan Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Rabu (11/9) sore.

“Pemecatan mereka lakukan karena gara –gara saya tidak masuk kerja sehari. Padahal saya saat itu sudah berencana mau kerja, namun setibanya disini tidak bisa lewat karena jalan disini ditutup, katanya ada semburan gas (blow out, red) sumur dekat sini,” ungkap Syamsuriadi, ketika ditemui didampingi istrinya Soti (36), dengan nada sedih.
Syamsuriadi katakan, pasca pemecatan sepihak dari PT BSP, dirinya bersama rekannya Rusdiyanto, sempat mengadukannya ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan. Namun upaya mencari keadilan dan anjuran petugas Disnakertrans tersebut seperti tidak diindahkan oleh pimpinan PT BSP.

Bahkan salah satu oknum pimpinan perusahaan yang berkantor di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini ketika itu menantang dan mempersilahkan kedua bekas anak buahnya tersebut melapor ke manapun. “Silahkan kalian mau melapor dan mengadukan hal ini ke mana pun kami tidak takut,” kata Syamsuriadi, menirukan ucapan bekas pimpinannya tersebut, kala itu.
Masih dikatakan Syamsuriadi, berdasarkan penyelidikan dan pertimbangan Tim mediator dari Disnakertrans Provinsi Sumsel dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (LPPHI) yakni RM Edy Aly SH, dengan mengacu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesalahan yang mereka lakukan belum memenuhi ketentuan Pasal 168 dalam UU Tenaker tersebut.

Tim mediator juga menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT BSP cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena dilakukan tanpa melalui penetapan LPPHI, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011.
“Tidak hanya itu, Tim mediator juga menyebut PT BSP telah melanggar Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 yakni membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum, yang juga diatur dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 yakni sebesar Rp 1.630.000 /bln, sementara upah yang kami terima Rp 1.462.476 /bulan,” sebut warga Kelurahan 16 Ulu, Plaju, Palembang yang mengaku sudah bekerja selama 15 tahun tersebut.

Keluhan serupa juga dikatakan Rusdiyanto. Menurut warga Desa Talang Beliung, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim ini, seharusnya berdasarkan keputusan Tim mediator yang dibentuk Disnakertrans Provinsi Sumsel, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja, serta uang lainnya yang mereka terima dari PT BSP yakni, Rp 31.224.589 untuk dirinya, dan Rp 34.832.168 untuk rekannya Syamsuriadi.

“Tapi nyatanya kami hanya dibayar satu bulan gaji, yaitu sebesar Rp 1.462.476 masing – masing dari kami. Kami bingung mau mengadu kemana lagi, pihak Disnakertrans Sumsel saja mereka lawan,” ucap Rusdiyanto yang mengaku sebagai sopir dan bekerja sudah hampir 9 tahun di perusahaan sawit tersebut.

Nasib sama juga dialami Rahmat Safari alias Ari. Sudah bekerja sudah hampir 11 tahun, namun gara – gara masalah sepele dirinya dikualifikasikan mengundurkan diri seperti kedua rekannya Syamsuriadi dan Rusdiyanto. Namun bedanya jika kedua rekannya itu diberhentikan PT BSP baru bulan Juni 2013 lalu, sementara dirinya sudah sejak Januari 2013.

“Juga keduanya masih beruntung masih dikasih pesangon, saya tidak ada sama sekali. Karena gara – gara merusak mesin gengset, saya diberi dua pilihan mau berhenti bekerja tanpa pesangon atau bekerja tapi harus membayar ganti rugi sebesar Rp 400 juta lebih, makanya saya pilih berhenti pak,” kenang Ari, menyesalkan tindakan sepihak PT BSP tersebut. (dino)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu