Home » » LSM Desak Kejari Usut Tuntas Dana Tunjangan DPRD Prabumulih

LSM Desak Kejari Usut Tuntas Dana Tunjangan DPRD Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 17/09/13 | 17.9.13

PRABUMULIH, PP - Sejumlah pegiat antikorupsi di Kota Prabumulih kembali mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi Seinggok Sepemunyian. Lembaga penegakan hukum ini disorot lantaran dianggap tidak responsif dalam mengembangkan kasus dugaan penyelewengan keuangan negara hasil audit BPK RI pada anggaran Pemerintah Kota Prabumulih yakni dana tunjangan anggota DPRD Kota Prabumulih periode 2004 - 2009 senilai Rp. 4,6 miliar lebih.

Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2004 menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan anggaran pada sekretariat DPRD Kota Prabumulih yang tidak wajar sehingga BPK saat itu menyarankan Walikota Prabumulih untuk memerintahkan Sekretaris DPRD menagih kembali Tunjangan Kesehatan,Tunjangan Monitoring, Tunjangan Operasional dan Tunjangan Peningkatan PAD yang telah dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.927.500.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Apabila tidak dilaksanakan agar diproses secara hukum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih mengaku bahwa beberapa anggota dewan sudah ada yang menyetorkan atau mengembalikan sebagian dana tunjangan yang dibebankan pada APBD Kota Kota Prabumulih. Namun sayangnya hingga kini Kejaksaan Negeri Prabumulih belum menetapkan status penerima dana. Padahal menurut peneliti senior Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengatakan , sesuai undang- undang yang berlaku, pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak serta-merta menghapuskan unsur pidana.

“Seharusnya terhadap penerima dana tunjangan atau siapa saja yang memakai anggaran itu harus diperiksa oleh Kejaksaan. Sebab, pengembalian uang tidak menghapus kesalahan,” katanya.

Ditambahkan, Hal itu tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 4 disebutkan, “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” “Pengembalian uang nanti dipakai untuk hal yang meringankan tuntutan. Jadi jaksa harus tetap periksa tersangka yang belum diperiksa,” saran Hifdzil.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (LSM MRLB) juga mendesak Kejari Prabumulih untuk tegas dan profesional dalam upaya pemberantasan korupsi.Sebagai aparat penegak hukum, Kejari diminta untuk tidak tebang pilih dan segera pelajari rekomendasi BPK RI untuk memproses anggota DPRD Kota Prabumulih Periode 2004 - 2009.

Menurut Sastra selaku ketua LSM MRLB, pihaknya sudah menyurati Kejaksaan Negeri Prabumulih guna mempertanyakan permasalahan kasus dugaan penyelewengan Anggaran dan Tunjangan Anggota DPRD Kota Prabumulih Periode 2004-2009. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan berlama-lama bisa jadi pada pemilu legislatif Tahun 2100 yang akan datang tidak akan diproses juga, ujarnya.

“Ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Semangat pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Kejari harus usut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus dana tunjangan ini,” Tegas Sastra Amiadi ketua LSM MRLB Kota Prabumulih.(pp/01)
Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu