Home » , » Kantor Pemkot Prabumulih Belum Miliki Sertifikat

Kantor Pemkot Prabumulih Belum Miliki Sertifikat

Written By Posmetro Prabu on 07/09/13 | 7.9.13

PRABUMULIH, PP - Siapa sangka jika kantor semegah seperti tampak pada gambar di atas ini belum memiliki sertifikat. Anehnya, orang nomor satu di kota ini yakni Walikota dan Wakilnya beserta jajarannya tampak nyaman berkantor disana meski tergolong masih illegal karena belum memiliki kekuatan hukum. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Prabumulih mengaku prihatin karena hingga kini dokumen kepemilikan atau surat-menyurat aset Daerah milik Pemkot Prabumulih seoalah dikesampingkan. 

Seharusnya Pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat dalam kepemilikan dokumen dan pengurusan surat-surat seperti sertifikat aset milik daerah bukan malah sebaliknya. Dengan demikian
hal ini tentu berdampak pada kesimpangsiuran kepemilikan antara Pemkot dengan pihak lainnya. 

"Seharusnya, semua aset daerah harus sudah bersertifikat agar kepemilikannya jelas, sehingga saat pengelolaan dan pendataan kepemilikan daerah tidak mengalami penuntutan maupun pembengkakan" ujar Sastra Amiadi Ketua LSM MRLB Muara Enim - Prabumulih Sabtu (7/9) menanggapi minimnya perhatian pemerintah terhadap aset yang dimiliki.

Sastra menambahkan, hal-hal sepele seperti ini harusnya tidak diabaikan karna dampaknya cukup besar. Banyak temuan seperti dokumen yang merupakan aset Pemkot Prabumulih tapi kenyataannya tidak berbentuk.

Sastra mencontohkan pada kasus SDN 006 di Jln Jend Sudirman dan Ruko di bekas Terminal Prabumulih. Aset tersebut jelas milik pemerintah, hanya saja di lapangan dikuasai oleh orang lain. Lebih parah lagi, kata Sastra, Pemerintah seolah tidak bernyali ketika ada oknum yang mengklaim aset pemerintah menjadi milik pribadi, ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih. Dewan mendesak agar Pemkot Prabumulih untuk segera melakukan pendataan aset baik berupa barang bergerak maupun tak bergerak milik pemkot Prabumulih. 

Dimana Pendataan sangat vital dilakukan, mengingat masih banyaknya aset belum bersertifikat dan tidak terdata. Tidak hanya itu, carut marutnya sistem administrasi pendataan aset milik Pemerintah, membuat harta Pemerintah banyak diklaim oknum tertentu sebagai milik pribadi. 

"Hampir di setiap ruangan sekretariat dan SKPD tidak memiliki administrasi pendataan barang sebagai inventaris daerah. Karena setiap barang yang dimiliki daerah tidak boleh berpindah-pindah tanpa sepengetahuan pimpinan. Seharusnya perpindahan aset daerah itu harus dibarengi dengan berita acara perpindahan aset," ujar Wakil Ketua DPRD Ahmad Palo SE.

Palo berharap, SKPD dan Kesekretariatan mampu mengelola kepemilikan Pemkot agar tidak menjadi problem dimasa mendatang. (pp/01) .

Share this article :

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu