News Update :

Penjabat Bupati Pali Sambut Ratusan Umat Hindu Pali Gelar Prosesi Ibadah

3 Agt 2015

PALI, PP - Ratusan umat Hindu Bali kemarin (3/8), melakukan rangkaian kegiatan peribadatan di Candi Bumi Ayu yang  terletak di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Adi Siwaraja, Penjabat Bupati PALI, Drs H Apriyadi M Si, para pendeta dari luar daerah serta ribuan masyarakat. 

Dalam sambutannya, Anggota DPD RI, Adi Siwaraja mengatakan perayaan atau lebih dikenal masyarakat sebagai sedekah dusun di candi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur kerajaan Sriwijaya. "Ini bentuk penghormatan umat Hindu Bali kepada leluhur yang pernah beraktifitas di Candi," ujarnya. 

Adi mengatakan candi Bumi Ayu yang merupakan peninggalan leluhur harus dijaga sebaik mungkin. Pemerintah kabupaten maupun provinsi, bisa memanfaatkannya dengan mengubah wajah komplek percandian tersebut menjadi tempat pariwisata yang nantinya bisa menguntungkan masyarakat sekitar. 

"Candi ini merupakan tempat bersejarah dan menjadi tonggak kebesaran kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Dimana toleransi umat beragama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sudah ditunjukkan melalui pembangunan tempat ibadah bagi kaum yang dulunya menjadi minoritas," katanya. 

Penjabat Bupati PALI, Drs H Apriyadi M SI mengatakan pembangunan serta perbaikan fasilitas yang ada di Candi Bumi Ayu sebenarnya telah masuk dalam agenda pemerintah kabupaten. "Ke depan kami akan berupaya maksimal untuk menjaga peninggalan sejarah ini," tuturnya. 

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sumsel ini juga berharap umat Hindu Bali bisa beribadat dengan tenang. "Kami berharap umat Hindu Bali bisa menjalankan prosesi serta rangkaian ibadah lainnya dengan lancar," pungkasnya. (adv/pp/pd)

Cabub PALI Heri Amalindo Dan Cabub Sukarman Tes Kesehatan

PALI, PP - Kandidat Calon Bupati / Wakil Bupati, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), lakukan tahapan selanjutnya, untuk lolos menjadi calon harus lah mengikuti peraturan yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPUD), ada dua calon yang mengikuti tes kesehatan, calon dari Partai Politik, dan calon perseorangan.

Beberapa waktu yang lalu Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan ada tiga calon kandidat yang maju di Pilkada Kabupaten Pali, dari calon partai politik satu orang sedang dua calon perseorangan, diantaranya Ir Heri Amalindo MM pasangan Ferdian Andreas  Lacony, Eftiyani pasangan Mukhtar Jayadi, Sukarman pasangan Edi Hermanto.

Dikatakan Salah satu calon Kandidat Partai Politik, Ir Heri Amalindo MM, dirinya dengan pasangan mengikuti tes kesehatan, di Rumah Sakit Umum Mohammad Hosein, kota Palembang, disini hanya mengikuti aturan yang di tetapkan oleh KPU, ini merupakan syarat penting harus dilakukan.belum lama ini.

"Dirinya dengan pasangannya diperiksa langsung oleh Dokter ahli dibidangnya, sepengatahuannya langsung Ikatan Dokter Indonesia (IDI), provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), " ujarnya.

Dia menambahkan ada 17 kali melakukan tes kesehatan, khususnya didalam maupun diluar tubuh manusia, tidak mungkin ada kecurangan didalamnya, disini masih menunggu hasil laboratorium Rumah Sakit, melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kabupaten Muara Enim, pada tanggal 1 - 2 agustus mendatang.

"Sesudah melakukan tes kesehatan, ada tes yang harus dilalui, akan tetapi menunggu hasil tes terlebih dahulu, disini haruslah berpikir profesional, dan mendewasakan pada saat Pilkada nantinya, " tutupnya.(pp/dmw)

FHI Desak Pemda Realisasikan Hasil Panja DPR

31 Jul 2015

JAKARTA, PP - Menanggapi hasil rapat panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait recana pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, Ketua Dewan Pembina Forum honorer indonesia ( FHI ) Pusat Hasbi. S.Pd. MM , meminta dan mendesak pemerintah pemerintah segera merealisasikan janji mengangkat K2 menjadi CPNS sebagaimana hasil panja KOMISI II DPR RI bersama pemerintah beberapa waktu yg lalu.

"Karena itu kita meminta pemerintah segera merampungkan RPP Honorer yang dijanjikan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan pengangkatan tenaga honorer secara nasional. Pemerintah melalui Menpan & RB seharusnya segera melakukan langkah -langkah dan membuat Skenario rencana dalam menindaklanjuti hasil panja di DPR RI, baik mempersiapkan pembuatan draf RPP Honorer , menyusun tahapan - tahapan penyelesaian tenaga honorer, Anggaran, memutahirkan data yg memenuhi syarat dan lainnya" ujar Hasbi di Jakarta pagi tadi Sabtu (01/08/2015).

Dikatakan, sejauh ini FHI sangat berharap tahun 2015 ini pemerintah sudah mempersiapkan dan menyelesaikan hal tersebut, sehingga ditahun 2016 tenaga honorer sudah mulai diangkat secara bertahap. Selain itu FHI kembali mengingatkan pemerintah daerah segera menyelesaikan usulan tenaga honorer yg telah di verval dilengkapi SPTJM dari Pejabat yg berwenang didaerah sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengetahui tenaga honorer Asli bukan bodong.

Menyikapi kesiapan Pemerintah daerah terkait lambannya pengajuan usulan K2 menjadi CPNS, menurut Hasbi pihaknya sangat menyayangkan lambatnya beberapa daerah memproses kelengkapan ADM yg diminta oleh pemerintah pusat. Tidak lupa pria kelahiran Kota Prabumulih ini meminta adanya kerjasama serta keseriusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional.

" Dalam waktu dekat ini FHI PUSAT dan Daerah telah mengagendakan serangkaian kegiatan untuk mendorong proses penyelesaian pengangkatan tenaga honorer untuk mendatangi dan mengingatkan fihak - fihak terkait agar penyelesaian tenaga honorer dapat berjalan bukan mundur kebelakang" pungkasnya.

Pantauan dilapangan, proses penyelesaian tenaga honorer baik yg sudah lulus maupun EX K2 telah menimbulkan kegalauan dan keresahan tenaga honorer secara nasional. Menyikapi hak ini, FHI pun meminta pemerintah agar memperhatikan status & kesejahteraan tenaga honorer non kategori (non K) karena ini merupakan sesuatu yg tak terpisahkan dari masalah tenaga honorer dimana tenaga honorer non K telah ikut memberi konstribusi dalam roda pemerintahan didaerah dan dipusat dimana kekurangan Aparatur negara bisa ditutupi dengan adanya tenaga honorer dalam melakukan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat baik didaerah terpencil maupun dikota. (pp/rd)

Stop BABS, Koramil Gelumbang Bangun Seribu Jamban

GELUMBANG, PP - Semangat gotong royong terus digalakan di tengah masyarakat desa dalam membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan.  Sebagai bentuk peningkatan kesadaran cinta lingkungan  masyarakat, Koramil 404-01 Gelumbang dibawah kepemimpinan Danramil  Kapten Inf Agus Sanjaya bersama sejumlah anggota TNI, kamis terjun langsung ditengah masyarakat dalam rangka membangun seribu jamban bagi warga di beberapa desa teritorial Gelumbang Kamis (30/07/2015).


Peran TNI selalu siap dekat dengan masyarakat, dalam membangun inrastruktur yang sangat dibutuhkan. Menurutnya, Jamban ini sebagai sanitasi dasar penting, dan itu harus dimiliki setiap masyarakat.

‘’Masyarakat harus sadar serta mengerti pentingnya mempunyai jamban sendiri di rumah. Kita siap membantu masyarakat secara bergotong royong dalam membangun infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,’’ungkap Dandim 0404 Muara Enim Letkol.Inf.Jamaludin melalui Danramil 404-01 Gelumbang Kapten,Inf.Agus Sanjaya kepada wartawan, Kamis (30/07/2015).

Diakuinya, dalam kegiatan membuat jamban, pihaknya memberikan bantuan Kloset dan semen kepada Sugiharto (60) warga Rt,06 lingkungan I Kelurahan Gelumbang dan Jhon Men (55) warga Desa Sigam Kecamatan Gelumbang.

Menurutnya, alasan utama yang selalu diungkapkan masyarakat yang hingga kini belum memiliki jamban keluarga di desa tersebut, karena faktor ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan jamban bagi masyarakat di maksudkan agar masyarakat dapat mencegah segala hal penyakit yang di sebabkan dari pembuangan air besar/kotoran  di sembarang tempat. Dengan adanya pembangunan jamban ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan sebaik-baiknya serta selalu dapat menjaga kebersihan di lingkunganya masing-masing ,’’terang Agus S.

"Kita mengajak  masyarakat membuat jamban di rumahnya sendiri, agar masyarakat memahami pola hidup yang sehat untuk keluarga dan masyarakat lain. Kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mendukung program pemerintah program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" pungkasnya

Sementara itu, salah seorang warga yang mendapatkan bantuan pembangunan jamban bernama Sugiharto (60) mengaku keluarganya gembira dan senang, karena dari pihak TNI sudah membantu mendirikan jamban di rumahnya.

‘’Kami bangga, TNI selalu dekat dengan rakyatnya.Ini merupakan Anugrah dari yang maha Esa melalui program seribu Jamban TNI ini kedepan Danramil beserta Anggota diberikan kesehatan serta Rezeki karena telah mau melihat dan membuat Jamban kepada masyarakat yang kurang mampu, tukasnya. (pp/jn)

Beralih Jadi Bandar Shabu, Penjaga Warung Dibekuk Polres Prabumulih

PRABUMULIH, PP – Puryadi bin Selamat (36) penjaga warung yang beralih jadi bandar shabu dibekuk petugas satuan narkoba (Sat Narkoba) Polres Prabumulih Kamis (30/07/2015) sekitar pukul 23.00 wib di jalan lintas tengah Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

Warga Desa Talang-Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini terpaksa harus merasakan dinginnya sel tahanan Polres Prabumulih karna tertangkap tangan membawa barang haram Narkoba jenis shabu seberat 2,7 gram atau senilai Rp 3 juta saat melintas di Jalan Jendral Sudirman dekat perbatasan Lembak-Kota Prabumulih.

Penangkapan bermula saat Polisi menerima informasi dari masayarakat, dimana dalam laporan tersebut petugas diberitahu bandar besar sabu-sabu segera masuk ke Prabumulih menggunakan sepeda motor pada tengah malam.

Mendapat informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan pengintaian terhadap para pengendara, hingga pukul 23.00 pelaku Puryadi melintas dengan mengendarai motor dan kecepatan lambat. Petugas yang mencurigai pelaku mencoba menghentikan kenderaanya. Saat disetop oleh petugas, pelaku malah menambah laju kenderaannya.

Tak ingin buruannya Kabur, Petugas mencoba mengelurakan tembakan peringatan. Meski telah diperingatkan, pelaku malah memutar habis gas kenderaanya. Apes bagi pria bertato ini, Polisi akhirnya berhasil membekuk dirinya setelah dikepung oleh petugas dan pelaku pun dijebloskan ke sel tahanan Polres Prabumulih untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih, AKBP Arief Adiharsa SIK MTCP melalui Kasat Narkoba, AKP Deslie Darsyah ketika dikonfirmasi membenarkan penagkapan terhadap bandar sabu-sabu tersebut.

“Pelaku telah kita amankan dan terus menjalani pemeriksaan, kita juga terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Atas perbuatannya sendiri pelaku akan kita jerat pasal 112 dengan ancaman minimal 5 tahun penjar,” tegasnya

Ridho Yahya : Suka Atau Tidak Harus Siap

PRABUMULIH, PP - Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya menyambut positif rencana Pusat Penilaian Kompetensi Apartur Sipil Negara (Puspenkom-ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan penilaian kompetensi dan potensi 1.000 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada awal Agustus 2015.

"Kalau kita sih siap siap saja. Apapun petunjuk pusat, kita didaerah mau tidak mau harus ikut aturan tersebut," ungkapnya.

Namun, meskipun demikian, orang nomor satu dikota Prabumulih ini menilai jika uji kompetensi tersebut tidak menjamin jika pejabat yang lolos uji tersebut dapat menjalankan program Pemerintahan dengan baik.

"Yang akan menggunakan jasanya ini kan Pemerintah kota, percuma orang itu hebat tapi tidak satu komado dengan kita, artinya tidak jalan juga pemerintahan kita. Pemerintahan itu akan jalan kalau satu komando antara Kepala daerah dan bawahannya. Nanti karna dia merasa pintar dibidang ini dan lulus tes uji kompetensi mereka akhirnya tidak loyal dengan kita," ujarnya.

Lebih lanjut, ayah tiga anak ini menuturkan jika pemerintah daerah semestinya dilibatkan dalam proses uji kompetensi tersebut mengingat setiap daerah memiliki kriteria tersendiri.

"Kita juga kepala daerah harus dilibatkan dan berdasarkan pertimbangan kita juga kan. saya lebih baik menerima orang bodoh asal dia bisa diajak kerjasama dibandingkan orang pintar tapi nyeleneh dan tidak bisa diajak kerjasama," tuturnya.

Disinggung mengenai apakah terdapat pejabat nyeleneh di Pemerintahannya saat ini, Wako tak menampik jika pejabat semacam itu masih ada dipemerintahannya namun hanya sebagian kecil.

"Ada, satu dua pejabat yang nyeleneh, itu juga yang sedang kita fikirkan. Pintar dikuliah belum tentu pintar dalam bekerja. Mungkin kita akan lakukan pergeseran, termasuk dengan yang pensiun pensiun ini juga kan," tambahnya.

Ini Kata MUI Prabumulih Soal Hukuman Mati Homosex

PRABUMULIH, PP - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Prabumulih mendukung penuh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang menyerukan berbagai hukuman seperti seperti hukuman mati dan cambuk terhadap  kepada pelaku penyimpangan homoseksual dan lesbi.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI Pusat, lantaran meningkatnya penyimpangan seksual, bahkan saat ini telah menyusup ke sekolah-sekolah.

"Kita sangat dukung sekali fatwa itu, karenakan sudah jelas kalau agama melarang perbuatan homo dan lesbi. Bahkan diharamkan, karena bukan pasangannya," ungkapnya.

Ali begitu ia disapa menerangkan jika sejumlah negara yang menerapkan hukum agama seperti Arab Saudi menjatuhkan hukuman rajam bagi pelaku zina.

"Seperti Negara Arab kan masih menerapkan hukuman itu. Dengan fatwa tersebut tentunya masyarakat khususnya pelaku penyimpangan seksual berfikir ulang untuk berbuat zina," terangnya.

Ali menjelaskan dengan adanya fatwa tersebut juga memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan seksual seperti homo dan lesbi yang saat ini tengah menjamur disejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kota Prabumulih.

"Paling tidak untuk indonesia ada efek jera. Karena kalau tidak begitu maka tindakan penyimpangan seksual akan terus menjamur. Bahkan yang ditakutkan seperti negara barat itu sudah melegalkan pasangan sesama jenis," jelasnya.











rmolsumsel

Empat Pelaku Pungli Batubara Prabumulih Dijebloskan ke Sel Tahanan

PRABUMULIH, PP - Setelah sebelumnya pihak Polres Prabumulih menggelar sosialisasi dan pembinaan terhadap para pelaku pungutan liar terhadap truk angkutan batubara yang melintas di Kota Prabumulih maka, untuk kali ini Semalam Kamis (30/07/2015) sekitar pukul 22.00 tim terpadu mulai menertibkan para pelaku pungli.

Malam itu, dari operasi yang digelar tim terpadu berhasil mengaamankan empat orang pria pelaku pungli dengan modus chek point di tiga tempat berbeda. Dua orang diantaranya di amankan di depan BLK Disnakertrans Kota Prabumulih, Satu orang di tangkap di pertigaan Batu Raja Dusun Prabumulih dan satu orang diamankan di Jalan Dusun Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Adapun ke empatnya adalah Tuta Herianto (23) warga kelurahan mangga besar, Dari tangannya juga turut diamankan senjata tajam jenis pisau. Sapri (32) warga jalan angkatan 45 Gunug Ibul Prabumulih Timur dan darinya juga trut diamankan senjata tajam jenis piasu yang terbuat dari kuningan. Amri alias Ari (39) warga dusun prabumulih. Pria ini diamankan berikut barang bukti hasil pungutan liar sebesar 15 ribu rupiah. Sementara satunya adalah Hendry Apriyadi (46) warga kebun duren dan darinya turut diamankan barang bukti hasil pungli berupa uang pecahan Rp 5 ribu.

Begitu keempatnya berhasil ditangkap, pihak Polres Prabumulih bekerjsama dengan Polsek Prabumulih Timur langsung menjebloskannya ke dalam sel tahanan sementara Polsek Prabumulih Timurguna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih AKBP Arief Adiharsa SIK yang dikonfirmasi posmetroprabu.com melalui Waka Polres Prabumulih Kompol FX Irwan Arianto SIK membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Waka Polres, kegiatan penertiban ini adalah bentuk lanjutan dari sosialisasi dan pembinaan yang sebelumnya telah dilaksanakan dan di ikuti oleh mereka yang tertangkap.

"Benar bahwa Polres Prabumulih berdasarkan giat yang dilakukan Kamis Malam tadi berhasil mengamankan 4 orang pelaku pungli berikut barang bukti berupa 2 senjata tajam jenis pisau dan uang tunai sebanyak Rp 25 ribu rupiah yang diduga hasil pungutan liar yang dilakukan terhadap sopir truk angkutan batu bara dengan modus chek poin" ujar FX Irwan Arianto.

Dikatakan, penertiban ini dilakukan bentuk dari tindaklanjut sosialisasi dan pertemuan yang digelar di Polres Prabumulih dan dihadiri para pemilik chek poin, Polres Prabumulih, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Kesbanglinmas Kota Prabumulih. Dalam pertemuan tersebut Polres telah berupaya menjelaskan sedetil mungkin bahwa pungutan liar adalah pelanggaran hukum. Selain itu Polres juga telah menghimbau kepada pemilik chek Poin untuk segera membubarkan lapak chek poinnya bila tidak ingin berurusan dengan hukum, ungkap mantan Kasat Narkoba Polresta Palembang ini saat ditemui diruang kerjanya siang tadi.

Keempat pelaku bakal ditindak tegas terutam bagi pelaku yang tertangkap tangan membawa senjata tajam akan dikenakan pasal Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman kurungan penjara selama sepuluh tahun, tegasnya.

Apriyadi: Kadisnakertrans Belum Dinonaktiifkan

30 Jul 2015

PALI, PP - Terkait ditahannya Kadisnakertrans Kabupaten PALI yang ditahan di Rutan LP Muara Enim perihal kasus pidana korupsi, Penjabat Bupati PALI Drs. H. Apriyadi, M.SI akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kasus tersebut memang sudah berdasarkan proses hukum yang berlaku, melalui penyelidikan, penyidikan, dan penahanan oleh pihak berwajib. Dan itu sudah benar mekanismenya,” jelas Apriyadi, Rabu (29/7).

Untuk tugasnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lanjut Apriyadi, itu tidak akan berpengaruh pada tupoksi Disnakertrans. Karena, menurutnya ini adalah sebuah system yang berjalan, maka ketika dia (kadisnakertrans, red) tidak bisa melaksanakan tugasnya lagi, secara otomatis ada pejabat yang langsung menghandle tugas tersebut.

"Untuk sementara ini, tugas dan kerja Dinas yang dibawahinya akan langsung berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, dan proses kerja di dinas tersebut akan tetap seperti biasa, toh yang tidak ada kan hanya satu orang,” jelasnya. Untuk penon-aktifan pejabat tersebut, mantan Kadinsos SumSel ini mengaku belum akan melakukan hal itu dikarenakan proses hukumnya masih berjalan.

"Kita lihat nanti, kita tetap akan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kemudian untuk sekarang ini kan beliau (kadisnakertrans,red) masih melaksanakan proses asimilasi dengan KAJARI, dan kita serahkan semua kepada pihak yang berwajib,” jelas Apriyadi.

Tidak lupa ia menghimbau kepada seluruh rekan-rekan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten PALI agar dapat melaksanakan tiga hal, pertama taat waktu, taat asas, dan taat administrasi.

"Dengan taat waktu, taat asas, dan taat administrasi, maka insya Allah kita akan tenang melaksanakan tugas kita. Soal euphoria, resiko dalam bekerja itukan hal biasa, tinggal bagaimana kita bisa melaksanakan dan konsisten pada tiga ketaatan tersebut,” pungkasnya. (pp/pd)

PUM Netherland Senior Expert Tawarkan Kerjasama ke Pemkot Prabumulih

Dari kiri Kekanan Kepala DPPKAD Jauhar Fahri SE,  Asisten I M Kowi dan Mr Rolf  PUM Netherland Senior Exper
 PRABUMULIH, PP - Guna meningkatkan kinerja dalam memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan infrastruktur pembangunan yang sejauh ini ingin ditingkatkan oleh Pemkot Prabumulih, PUM Netherland Senior Expert menawarkan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis.

PUM Netherland Senior Expert sendiri merupakan sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak 40 tahun lalu yang didalamnya terdapat pensiunan ilmuan dari beberapa negara yang mencoba kembali mengabdikan diri berbagi ilmu kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satunya Kota Prabumulih.

Dalam pemaparan yang dilakukan diruang rapat lantai 1 Kantor Pemerintahan Kota Prabumulih, Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya menyambut positif tawaran dari perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Mr Rolf Soedjak.

"Kota Prabumulih sebenarnya dalam bidang Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan dan pembangunan Infrastruktur. Namun untuk berbagi pengalaman serta menambah ilmu ilmu baru dibidang tersebut tidak ada salahnya jika kita belajar dari perusahaan tersebut, ujarnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas PPKAD Kota Prabumulih Jauhar Fahri yang dikonfirmasi posmetroprabu.com seputar tujuan Mr Rolf Soedjak datang ke Prabumulih mengungkapkan bahwa kedatangan PUM Netherland Senior Expert untuk memperkenalkan organisasi nirlaba PUM Netherland. 

Mereka teridiri dari para pensiunan profesional Belanda. Siap membantu merumuskan masalah dan membantu memberikan saran perbaikan setiap usaha di Prabumulih. Gaji selama di Prabu menjadi beban kerajaan belanda, sedangkan pihak Pemerintah Kota Prabumulih dibebani akomodasi dan transport selama di Prabumulih. 

Dikatakan Jauhar, banyak daerah lain di Indonesia merekrut tenaga ini (PUM Netherland Senior Expert-red) dan semoga masyarakat maupun lembaga yang ada di Kota Prabumulih bisa memanfaatkan tenaga profesional ini untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Kota Prabumulih ke arah yang lebih baik, tegasnya.

Namun sangat disayangkan, pemandangan tidak enak terlihat saat Mr Rolf memberikan materi dan kata sambutan. Ada beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendadak meninggalkan ruang rapat.

Tidak diketahui pasti penyebab sejumlah pejabat meninggalkan pemaparan tersebut, namun kuat dugaan hal itu terjadi lantaran sejumlah Kepala SKPD kurang nyaman dengan penyampaian Mr Rolf yang menggunakan bahasa inggris. Padahal pihak perusahaan telah menyediakan penerjemah. Saat ditemui, salah seorang Kepala SKPD yang meninggalkan tempat beralasan menyelesaikan pekerjaan yang mendesak untuk diserahkan ke atasan. "Ini ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan hari ini dan diserahkan ke atasan" ujar salah seorang Kepala SKPD beralasan.

Kendati demikian ada juga beberapa pegawai yang memanfaatkan bimtek tersebut. Salah seorang staf di Bappeda Kota Prabumulih dengan berbahasa Inggris mencoba bertanya tentang kelayakan tambang Batubara di Kota Prabumulih.

Pertanyaan yang singkat dan sederhana ini langsung ditanggapi oleh Mr Rolf Soedjak dari country Coordinator PUM Netherland Senior Expert . Menurut Rolf, sulit bagi kota kecil seperti Kota Prabumulih beroperasi tambang batubara terbuka. Pengalaman di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya, dibutuhkan penanganan khusus dan butuh biaya tak sedikit mengoperasikan tambang ini. Selain resikonya yang tinggi juga sangat tidak baik bagi lingkungan hidup, pungkas mantan Kepala Cabang ABN Amro Bank Nethetland itu.

Polsek Prabumulih Timur Bekuk 5 Pelaku Begal

PRABUMULIH, PP - Tim Buser Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih tadi malam Rabu (29/07/2015) sekitar pukul 23.00 wib berhasil membekuk 5 orang diduga pelaku begal. 

Komplotan begal bersenpi ini ditangkap di depan SDN 49 simpang MAN jalan Angkatan 45 Gunung Ibul prabumulih timur Kota Prabumulih saat ingin beraksi di tengah malam melakukan pembegalan terhadap pengendara sepeda motor yang melintas di jalan sepi.

Dari tangan para pelaku diamankan sepucuk senjata api rakitan jenis pistol, dua butir peluru kaliber 55,6 mm, dua bilah senjata tajam jenis pisau dan dua unit sepeda motor Honda Revo BG 4105 CQ dan Honda Blade tanpa plat. Berdasarkan informasi yang dapat dihimpun, para pelaku sebelumnya malam itu juga telah beraksi di Jalan Lingkar. Namun karena disana tidak menemukan mangsa mereka kemudian bergerak ke arah jalan angkatan 45.

Gerak gerik para pelaku yang sudah terdeteksi oleh Kepolisian Sektor Prabumulih timur ini lantas mengikuti para Komplotan. Benar saja, saat di Jalan Sudirman dari tugu air mancur para komplotan dengan menggunakan dua sepeda motor mengikuti salah seorang perempuan yang mengenderai sepeda motor hingga sampai ke simpang dieng arah RS Ar Bunda. 

Beruntung, saat komplotan memepet kenderaan wanita yang jadi target mereka tersebut, Polisi yang sudah mengikuti dari belakang berhasil menghentikan niat jahat para pelaku. Kelima pelaku lantas dibekuk. Namun satu dari pelaku yang mencoba melawan polisi dengan senjata api terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas ke kaki kiri pelaku.

Data yang berhasil dihimpun, adapun nama para pelaku adalah Syahrial (35) Warga Kelurahan Karang Raja 3, Ilpan Abuzari, Andi Utomo, Gunawan dan Haris yang ke empatnya berasal dari Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

Kapolres Prabumulih AKBP Arief Adiharsa SIK yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Prabumulih Barat Iptu Sugeng Pranoto membenarkan peristiwa tersebut. Dikatakan para pelaku diamankan saat ingin beraksi di Jalan Angkatan 45 dekat SDN 49 Gunung Ibul. Dari tangan pelaku diamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol, dua butir peluru kaliber 55, 6 mm, 2 bilah senjata tajam berupa pisau bergerigi dan dua unit sepeda motor yang digunakan para pelaku melakukan aksi perampokan.

Kepada pelaku lanjut Kapolsek akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Barang siapa yang tanpa hak  menguasai, membawa, mempunyai mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata api dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, tegas Iptu Sugeng seraya berharap bagi warga Prabumulih yang pernah menjadi korban penjambretan dipersilahkan untuk datang ke Polsek Prabumulih untuk mengenali para pelaku.

Enam Anggota Polres Prabumulih Jalani Sidang Disiplin

29 Jul 2015

PRABUMULIH, PP - Enam orang Anggota Polisi Resort (Polres) Prabumulih yakni HS, BN, DR, FE DA dan SL menjalani sidang disiplin kepolisian, Rabu (29/07/2015). Masing-masing diduga melakukan pelanggaran dan kesalahan saat menjalankan tugasnya sebagai anggota Polisi di tengah masyarakat.

Sidang disiplin yang digelar mulai dari pukul 09.00 wib di Aula Serbaguna Polres Prabumulih dipimpin langsung oleh Waka Polres Prabumulih Kompol FX Irwan Arianto SIK.

Wakapolres disela-sela sidang disiplin kepada wartawan menjelaskan, dari enam anggotanya yang menjalani sidang disiplin kali ini, tiga diantaranya terbukti menggunkan narkoba, dua orang dengan kasus pungli dan satu orang dengan kasus disersi atau tidak pernah masuk kantor.

"Kepada dua orang anggota yang melakukan pungli kita akan jatuhkan vonismen penempatan di ruang khusus dan satu diantaranya telah dilakukan demosi. Sementara sanksi terhadap anggota yang terbukti memakai narkoba akan di masukkan ke dalam sel tahanan Polres Prabumulih selama 14 hari. Demikian juga terhadap anggota yang disersi akan menjalani hukuman kurungan selama 21 hari" ujarnya

Sanksi tegas yang diberikan ini lanjut Waka, untuk memberikan efek jera terhadap anggota personel lainnya sebab tugas Polri kedepannya sangat berat. Jika dalam prbadinya saja tidak ditanamkan disiplin untuk masuk kantor, bagaimana menjalankan disiplin lainnya? Jadi perlu adanya tindakan tegas untuk mencegah agar perilaku serupa tidak terulang kembali, imbuhnya.

Disinggung kabar yang beredar bahwa satu dari anggota polisi pelaku pungli yang menjalani sidang hari ini tertangkap tangan oleh Paminal Mabes Polri, mantan Kasat Narkoba Polresta Palembang ini membenarkan penangkapan tersebut. 

"Benar salah satu dari anggota kita yang akan menjalani sidang saat ini tertangkap tangan saat operasi Polri bersih program seratus hari kerja Kapolri pada bulan juni lalu. Oknum tersebut tertangkap tangan menerima uang dari sopir truk sebesar Rp 20 ribu. Tertangkap tangan oleh Paminal Mabes Polri dan kepada anggota tersebut telah dikenakan sanksi demosi yakni mutasi jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah" pungkasnya. (jun)

Mayat Tanpa Busana Ditemukan Mengapung di Sungai Lematang

PALI, PP - Masyarakat Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) mendadak heboh. Pasalnya ditemukan mayat yang mengapung di Sungai Lematang, Rabu (29/7) pukul 13.00 WIB. Diketahui mayat tersebut bernama Lukman (39) warga Desa Setia Jaya kecamatan Sungai Keruh kabupaten Musi Banyuasin (Muba).


Kepala Desa (Kades) Alek Sander mengatakan Lukman sebelumnya sudah menghilang satu minggu lalu. “Informasinya korban berpamitan dengan keluarga hendak pergi kerja,” ujarnya.


Penemuan mayat itu sendiri dijelakannya, ditemukan salah satu warga yang hendak berkebun. “Warga itu  terkejut dengan sosok mencurigakan di tepian Sungai Lematang yang sedang surut. Melihat sosok yang mencurigakan itu seperti manusia, warga pun mencoba mendekat,” ungkapnya.


Ketika ditemukan mayat itu tanpa busana mengapung di Sungai Lematang. “Sekujur tubuh sudah membengkak dan telentang. Hanya mengenakan celana dalam berwarna kuning. Bahkan tubuhnya terikat tali, berkemungkinan mayat ini dibanduli batu biar berat dan tenggelam. Sepertinya dibunuh dan sengaja dibuang,” jelasnya.


Mendengar hal itu warga langsung menghubungi perangkat desa. “Ya, warga menghubungi kepala desa Siku. Dan langsung kami memberitahu keluarga dan aparat kepolisian,” pungaksnya.
 Alek menaruh curiga mayat ini meninggalnya secar tidak wajar. “Mengingat saat ditemukan, Lukman hanya mengenalkan celana dalam. Apalagi dibagian belakang kepala ada luka seperti dipukul benda," ungkapnya.

 Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Nuryanto SIK melalui Kapolsek Tanah Abang AKP Roni Romli ‎membenarkan penemuan mayat tersebut. “Pihaknya bekerja sama dengan Polsek Rambang Dangku langsung mengevakuasi mayat dan membawanya ke Puskesmas Tanah Abang.
 Karena mayat itu ditemukan di wilayah Rambang Dangku maka saat ini ditangan Polsek Rambang Dangku, " ujar Roni. (Aug)

Kacabjari Pali Jebloskan Kadisnakertrans ke Penjara

PALI, PP - Setelah melakukan penetapan sebagai tersangka 10 April 2015 yang lalu akhirnya Kejaksaan Negeri Cabang Pendopo melakukan penahan kepada Mantan Kepala Disdikbudpora Drs M Amin MM, terhadap Penyidikan tindak pidana korupsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) M Amin, resmi ditahan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Muaraenim, di Pendopo, Kabupaten PALI, mulai pukul 12.00 (28/7).

Dia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka  atas dugaan kasus tindak pidana korupsi saat menjabat kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten PALI tahun 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan Kacabjari Muaraenim di Pendopo, Arif ‎Syafriyanto, SH MH saat mengelar jumpa pers bersama awak media, Selasa siang (28/7), usai memeriksa M Amin selama 4 jam

"Pak Amin kami periksa mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 (28/7),  selanjutnya  kami tahan  dan   dititipkan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan Muaraenim selama 20 hari kedepan,"

Dikatakan Arif, pihaknya sudah menetapkan M Amin, sebagai tersangka pada 10 April 2015 lalu, setelah  lebih dari 10 orang  meminta keterangan s‎aksi.

"Tiga kegiatan di Disdikbudpora menggunakan APBD tahun 2014, ‎yang merugikan uang negara sebanyak Rp 240 juta, tiga kegiatan di Disdikbudpora, diantara kegiatan Paskibraka, anggaran ujian nasional, dan sertifikasi profesi guru," katanya.

Lanjut Arif, Amin dijerat undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi dan sebagaimana di rubah dan di sempurnakan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

"Kita jerat UU tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara paling lama dan 4 tahuan paling rendah," jelasnya

Disinggung apakah ada kemungkinan TSK lain yang bakal menyusul, Arif menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.

 "sementara waktu kasus ini baru Amin sendiri yang sudah kita jadikan tersangka dan lakukan penahanan, masalah ada orang lain kita masih lakukan pengembangan dan peyelidikan apakah ada orang lain atau tidak" pungkas Ariif

Sementara, Kuasa Hukum Drs M Amin yang menangani perkaranya, Muhamad Fadli SH di kantor Kacabjari Pendopo mengatakan, bahwa dirinya akan berkomunikasi terlebihdahulu dengan klienya itu. "Kita belum ada komfirmasi dari beliau. Yang jelas kita akan mengikuti proses hukum yg sedang berjalan," singkatnya. (M2n)Teks Foto : Drs M Amin MM (baju putih berkacamata) saat dibawa ke Rutan Muara Enim(Maman)

Bappeda Prabumulih Terima 12 Pengajuan DAK dari SKPD

PRABUMULIH, PP - Sebanyak 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2016,  melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih.

"Untuk Kota Prabumulih terdapat 12 SKPD yang telah mengajukan DAK, antara lain Diskoperindag, Kesbangpol, Satpol PP, BLH, BKBPPPA, Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertanian dan Dinas PU," ungkap Kepala Bappeda Kota Prabumulih Elman, Rabu (29/7).

Elman menuturkan, berkas-berkas pengajuan tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan oleh SKPD masing-masing.

"Jadi sudah diserahkan Kementerian Keuangan. Nantinya berkas pengajuan tersebut akan diverifikasi untuk menyaring serta menilai setiap pengajuan bantuan sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan," tuturnya.

Elman menerangkan, dari ke-12 SKPD yang mengajukan DAK,  Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan dan Peternakan (DP2KP) tercatat sebagai SKPD yang paling besar melakukan pengajuan DAK yakni Rp 21 miliar.

"Besarnya pengajuan DAK tersebut mengingat DP2KP memiliki banyak bidang bidang, jadi setiap bidang mengajukan DAK untuk kemajuan program kerjanya," terangnya.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kota Prabumulih  Jauhar Fahri menjelaskan, bantuan DAK yang disalurkan Pemerintah Pusat tersebut nantinya akan diserahkan ke DPPKAD selaku pengelola keuangan.

"Selaku pengelola keuangan kita diberi mandat, jika dana yang diajukan sudah cair maka akan kita serahkan ke masing-masing instansi. Kita berharap pengajuan DAK tersebut terealisasi, sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan guna kelancaran pembangunan kota Prabumulih," jelasnya.










rmolsumsel.com

Ini Kata Pelaku Pungli Batubara Menaggapi Panggilan Polres Prabumulih

PRABUMULIH, PP - Pertemuan antara pemilik titik-titik chek point dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Prabumulih yang digelar di Aula Serbaguna Polres Prabumulih siang tadi Rabu (29/07/2015) berlangsung alot. Pasalnya, keinginan Polres Prabumulih yang meminta seluruh aktivitas chek point dihentikan ditentang oleh sebagian kelompok masyarakat.

Mereka mengaku taat kepada aturan hukum yang berlaku di Negara ini dan berterimakasi kepada pihak Polres Prabumulih yang mau menjembatani dan mengumpulkan seluruh pihak terkait dalam pertemuan kali ini. 

Secara Pribadi kami berterimakasih kepada pihak Kepolisian dimana saat ini bisa dipertemukan dan saling dengar pendapat soal pungli terhadap angkutan batubara di Kota Prabumulih. Kami selaku warga pernah meminta pertimbangan ke polsek prabumulih barat untuk menindaklanjuti cek poin di titik patih galung sampai alai batu yang dipegang Joi Rahman.  Kami minta satu titik saja di tengah Kota tidak bisa, sementara di tugu nanas bisa, di Muara Dua juga bisa. Mengapa di Dusun Prabumulih yang notabene asli penduduk Prabumulih tidak bisa, ujar Sali

"Silahkan dilarang seluruhnya dan jangan tebang pilih. Jika ditutup seluruhnya kami siap mendukung Polres Prabumulih dengan catatan tidak sebutirpun Batubara bisa melintas di Prabumulih" tegas Sali perwakilan kelompok masyarakat di Dusun Prabumulih.

Namun sayangnya pernyataan perwakilan pemilik cek poin ini di mentahkan oleh Kepala Badan Kesbang Linmas Kota Prabumulih Martodi SH. Dalam kesempatan itu Martodi mengungkapkan bahwa cara-cara atau perbuatan pungli yang dilakukan ini telah melanggar hukum dan tidak dibenarkan. Selain telah merugikan pihak lain, juga membuat resah pengguna jalan dan telah merusak citra kota prabumulih dimata masyarakat luar.

"Tujuan LSM yang sebenarnya bukanlah melakukan pungli dan ini jelas pemalakan yang bertentangan dengan Hukum. Saya sangat mengerti AD/ART LSM. Karna saya yang menandatangani permohonan pengajuan berkasnya di Kesbanglinmas. Dalam ADART LSM Tidak satu kalimatpun tertulis soal kegiatan pungli. Jadi Kami berharap mari kita bersama-sama menjaga kemanan dan ketertiban demi nama baik Kota yang kita cintai ini" ujarnya.

Hal Senada juga ditegaskan oleh Wakapolres Prabumulih Kompol FX Irwan Ariyanto SIK. Perwira menengah dengan pangkat melati satu dipundaknya itu mengungkapkan bahwa urusan melintas atau tidaknya angkutan Batubara di Kota Prabumulih bukan urusan Kapolres dan Pemkot Prabumulih. Sebab lanjutnya, yang berwenang melakukan pelarangan terhadap angkutan Batubara itu adalah Kementrian.

Kasus premanisme dan pemalakan atau pungutan liar di Kota Prabumulih lanjut mantan Kasat Narkoba Polresta Palembang ini sudah menjadi perhatian nasional. Dan kami berharap melalui pertemuan dan diskusi singkat kita pada hari ini dapat dipahami oleh kita sekalian untuk segera menghentikan aktivitas pungutan liar di Jalanan. Mari kita merubah mainset mulai dari sekarang untuk bekerja secara logika tanpa harus merugikan orang lain, tegas Wakapolres.
 

© Copyright Posmetro Prabu 2010 -2011 | Design by Jun Manurung