News Update :

LSM Desak Walikota Tindak Kontraktor Proyek Taman Kota Prabu Jaya

23 Sep 2014

PRABUMULIH, PP - Sejumlah kalangan masyarakat Kota Prabumulih menyayangkan sejumlah Proyek yang di duga dikerjakan asal-asalan di Kota Prabumulih. Pasalnya proyek tersebut menurut warga adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jika dikerjakan asal-asalan tentu sangat menciderai hati masyarakat khususnya warga Prabumulih.

Seperti kasus yang menghebohkan belum lama ini. Lengan patung Taman Kota Prabujaya patah lantaran diduga dikerjakan asal-asalan. Beruntung kerusakan tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum diserahkan sepenuhnya untuk dimanfaatkan. 

Kendati demikian, masyarakat Kota Prabumulih tetap tidak percaya lagi dengan bangunan tersebut dan ditakutkan peristiwa lebih besar lagi bisa saja menimpa warga jika toh proyek tersebut dipertahankan. Lebih baik sedini mungkin Pemerintah menarik kembali pengerjaan tersebut sebelum hal-hal yang tidak di inginkan terjadi akibat kualitas bangunan yang tidak terjamin.

Demikian disampaikan oleh aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau pembangunan dan penyelamat aset daerah (LP3AD) Mulwadi menyikapi lemahnya pengawasan pemerintah pada kegiatan pembangunan di Bumi Seinggok Sepemunyian sehingga dikhawatirkan sebagian anggaran yang dukucurkan banyak dikorupsi dengan cara pengurangan volume bangunan.

Hal ini sudah terbukti di beberapa proyek yang sudah berlangsung di Kota ini dari tahun ke tahun. Dimana lanjut Mulwadi mengatakan bahwa banyak proyek di Kota Prabumulih yang rusak di usia dini. Selain itu lanjut kemong sapaan akrabnya, beberapa proyek di Kota Nanas banyak yang tidak masuk akal. Dimana ada proyek berjudul rehabilitasi namun jumlah anggarannya melebihi dari harga bangunan. Artinya nilai bangunan yang akan direhab hanya mencapai satu miliar namun biaya rehabilitasi lebih dari satu miliar dan sangat tidak masuk akal.

Salah satu proyek tersebut menurut Kemong adalah pembangunan rehabilitasi gedung olahraga Prabujaya. Sejauh ini menurut pengamatannya, bangunan tersebut sudah dua tahap pelaksanaan. Dimana tahap pertama anggaran yang dikucurkan mencapai Rp, 2 miliar sementara tahap ke 2 bernilai Rp 4,6 miliar. Sementara jika ditotal biaya rehab gedung olahraga Prabujaya mencapai Rp. 6 miliar lebih dan dinilai terlalu mengada-ada dan sarat muatan politis.

Mengusut pelaksanaan proyek taman Kota Prabujaya, Pria yang akrab dengan wartawan ini mengungkapkan bahwa sudah sepantasnya Walikota menindak kontraktor pelaksana kegiatan sebelum masyarakat beranggapan miring terhadap Walikota. Pasalnya proyek tersebut sangat sensitif lantaran diperuntukkan sebagai fasilitas umum. 

Intinya lanjut Kemong warga Kota Prabumulih sudah tidak percaya lagi dengan proyek tersebut sehingga mendesak Walikota untuk menarik atau menghentikan kegiatan proyek sebelum masa pelaksanaannya habis, tegasnya.

Sementara itu, pelaksana kegiatan proyek taman kota Prabujaya Temi saat ditemui hanya bisa menyalahkan tukang. Temi mengungkapkan, bahwa pihaknya selaku pelaksana pembangunan telah menyiapkan segela sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek pembuatan patung tersebut namun tidak digunakan oleh tukang.

"Kita sudah siapkan besi, semen dan hal lain yang diperlukan untuk pembuatan patung, tetapi tukang yang kita bayar langsung dari Jogja tidak memakai besi," ujarnya.

Sayangnya Pria yang mengaku juga sebagai pengawas ini tampak enggan berbicara banyak saat disinggung apakah dalam pengerjaan proyek tidak ada pengawasan dari Dinas terkait. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pkerjaan Umum (PU) Kota Prabumulih Ir Ardi Supratman belum bisa memberikan komentar masalah proyek Taman Kota Prabujaya. Saat ditemui diruang kerjanya sang Kepala Dinas tidak berada dikantor. Salah seorang staff di Dinas PU lantai 4 Sekretariat Kota Prabumulih itu kepada portal ini mengaku bahwa Kepala Dinas sedang keluar dalam rangka peninjauan lahan pameran pembangunan di jalan lingkar bersama Walikota Prabumulih. (pp/01)


Rumah Mantan Ketua RT Karang Endah Ludes Dilalap Sijago Merah


KARANG ENDAH, PP - Warga dusun 1 Desa Karang Endah Utara ,Kecamatan Gelumbang ,Kabupaten Muara Enim, minggu malam [21/9] pukul 22.20.wib. tiba –tiba mendadak geger dan ramai.

Pasalnya, salah  satu rumah  mantan ketua  RT. 02 kampung 01 Desa Karang Endah  bernama Sugimin [50] ludes terbakar oleh si jago merah hingga nyaris menghabiskan isi dalam rumahnya , menurut keterangan beberapa warga dilokasi terjadinya kebakaran , bahwa kondisi rumah pada saat terbakar, penghuninya sedang tidak berada ditempat , dan pada saat kejadian tuan rumah sedang kondangan atau menghadiri pembentukan panitia perkawinan dirumah Saudaranya ,’’ terang warga setempat.

Sementara sijago merah yang berkobar dikediaman mantan RT tersebut ,berdasarkan informasi yang dihimpun , pada saat kejadian sempat mendapat pertolongan  oleh warga untuk menjinakan api, namun karena keadaan panik, serta keterbatasan alat maupun air terbatas , api tidak dapat di jinakkan , begitupun mobil pemadam kebakaran dari paldam 2 Sriwijaya Gudmurah Karang Endah , walaupun  sempat memberi pertolongan untuk menjinakkan api dari rumah tersebut , namun kobaran api yang telah persekian menit ini telah berkobar , rumah mantan ketua RT yang disebut-sebut telah dijual orang lain ini, tetap  ludes dilalap oleh sijago merah dan nyaris rata dengan tanah .

Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik , sementara dari pantauan di lapangan warga sekitar yang membantu menjinakkan api dirumah tersebut terlihat sibuk menyelamatkan harta benda, seperti lemari,tv , motor vespa , dan barang kecil lainya.

Sementara atas insiden kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah , sedangkan korban yang mendengar seta melihat kondisi rumahnya yang ludes terbakar oleh sijago merah tersebut terlihat syok dan pasrah dikediaman ketua RT.02 Heriyanto.

Kapolres Muara Enim  AKBP  M.Aris,  Sik ,melalui Kapolsek Gelumbang AKP.Mulyono,SH ketika dikonfirmasi membanarkan peristiwa kebakaran tersebut, pihaknya telah meminta keterangan kapada beberapa saksi dan korban , dugaan sementara insiden ini disebabkan berasal dari arus pendek listrik  ,’’ terangnya. 

Penyaluran Dana PKH Diduga Bermasalah


INDRALAYA, PP - Niatan pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ternyata selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dicanangkan setahun terakhir disinyalir menuai banyak permasalahan.

Permaslahan yang ada, Informasi yang didapat portal ini, seperti mulai dari sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM)  banyak yang tidak tepat, masih banyak keluarga yang tidak tepat menerima dana PKH, ironisnya masih banyak keluarga yang benar-benar tepat sasaran justru tidak terdata dan tidak tersentuh dan tidak ikut menikmati bantuan dari pusat tersebut.

Belum lagi saat pencairan dana PKH yang sasarannya Keluarga Sangat Miskin (KSM) justru banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab  melakukan pungli terhadap KSM.
Di Bumi Caram Seguguk sendiri sudah terjadi tiga kali, pencairan pertama pada bulan desember 2013, sementara untuk tahun 2014 baru terjadi dua kali pencairan April dan yang kedua pada bulan September 2014.

Nah, hampir setiap pencairan terjadi masalah, kendati dinas terkait dalam hal ini dinas sosial kabupaten Ogan Ilir sering menyatakan bahwa saat pencairan tidak ada pemotongan sedikitpun, tapi sayang kenyataannya dilapangan berbeda.

Seperti yang dialami Neli Suryani warga Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja, sasaran KSM yang berhak menerima Dana PKH secara utuh, Menurut Ujang suami dari Neli Suryani kepada koran ini mengaku, istrinya Neli Suryani pada tanggal 16 September yang lalu mencairkan dana PKH di kantor Pos Tanjung Raja sebesar Rp400 ribu.

“Waktu itu, saat mau pulang dicegat oleh oknum TKS (Tenaga Kerja Sukarela red) tiga orang dengan meminta bagian sebesar Rp30 ribu,” tuturnya pada Palembang Ekspres, Minggu (21/09) kemarin.
Masih menurut Ujang, pada sore harinya Budi yang mengaku  pendamping dari dinas sosial Kabupaten datang ke rumahnya untuk meminta uang Rp50 ribu dengan alasan untuk membayar formulir, dengan berat hati dan rasa terpaksa istrinya memberikan uang sebesar Rp50 ribu kepada Budi yang mengaku sang pendamping.

“Pada hari Jumat (19/9 red), saya ke kantor camat Tanjung Raja  bermaksud mengembalikan dana PKH yang sudah diterima istrinya. Ya, dari pada kejadiannya begini, banyak pemotongan, lebih baik tidak usah menerima dana ini,” ungkapnya saraya mengaku dalam waktu dekat dirinya dan sasaran KSM lainnya yang berjumlah 21 orang akan menemui bupati untuk melaporkan terjadinya pungli pada dana PKH di kecamatan Tanjung Raja khususnya dikelurahan Tanjung Raja Utara.

Sementara itu, salah satu sasaran KSM di desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Sumairo mengaku kecewa dengan adanya pungli kepada sasaran KSM yang dilakukan oleh Oknum ketua kelompok yang mengatas namakan hasil dari pungli tersebut akan diberikan kepada pendamping dan camat.

“Pungli dana PKH ini bukan pertama kalinya, karena waktu pencairan dana PKH pada akhir 2013 yang lalu, kami (penerima PKH red) dimintai uang sebesar Rp70 ribu per-KSM, pungli ini juga dilakukan oknum ketua kelompok yang sengaja menyuruh orang lain untuk mendatangi ke rumah rumah setiap sasaran KSM untuk meminta uang dengan besaran nominal sudah ditentukan yaitu sebesar Rp.7 0ribu rupiah,” paparnya.

Menurutnya, Pungli dana PKH ini bukan tidak mungkin juga terjadi pada kecamatan lainnya, kendati kepala dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sudah mewanti-wanti kalau terjadinya pemotongan terhadap dana PKH dan berharap kalau terjadi adanya pemotongan ataupun pungli segera laporkan.

Namun sayangnya saat awak media mengkonfirmasikan prihal adanya pungli saat pencairan dana PKH beberapa hari yang lalu, dengan terang-terangan Kabid bantuan dan jaminan sosial dinas Sosial Kabupaten OI Muhammad Basid malahan tidak percaya dengan adanya informasi adanya dugaan pungli untuk dana PKH ini, bahkan menurutnya pihaknya sudah turun langsung saat pencairan dana PKH di beberapa kantor pos dan menanyakan langsung pada pendamping yang sudah ditugasi.

“Terus terang saya tidak percaya dengan siapapun termasuk, saya sudah tanyakan langsung sama pendamping dan menurut pendamping mereka tidak pernah melakukan pungli atau potongan, saya lebih percaya dengan pendamping kami, saya tau mereka dan saya yakin sama mereka,” tukasnya dengan yakinnya.

25 Persen Perusahaan di Prabumulih Belum Berikan Jaminan Kesehatan Pekerjanya

SUDIRMAN, PP - Dari 418 perusahaan yang terdaftar di kota Prabumulih, baru sekitar 75 persen perusahaan saja, yang telah mendaftarkan karyawannya ke pemberi jaminan kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) kota Prabumulih, Drs Zulkifli AB seusai membuka acara Sosialisasi Peraturan Norma Ketenaga Kerjaan di aula Hotel Grand Nikita, selasa (23/9).

"Sampai saat ini baru sekitar 75 persen saja perusahaan yang telah memberikan jaminan kesehatan pada karyawan," ungkapnya.

Zulkifli mengatakan, memberikan jaminan kesehatan terhadap pekerja merupakan kewajiban perusahaan. Karena itulah pihaknya selama ini terus melakukan Pengawasan serta pemantauan terhadap perusahaan perusahaan tersebut.

"Jika perusahaan perusahaan tersebut tetap bersikukuh tidak mau menjamin kesehatan karyawannya, maka perusahaan itu bisa dikenakan sanksi sesuai undang undang ketenagakerjaan," ujarnya.

Disinggung terkait sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang belum memberika jaminan kesehatan pada pekerjanya, Zulkifli menuturkan jika hal tersebut ada tahapan tahapannya.

"langkah awal kita beri himbauan terlebih dahulu,  dan jika sudah dihimbau juga belum maka akan kita berikan pembinaan, setelah pembinaan jika memang belum juga akan kita lakukan pemanggilan dan langkah terakhir adalah  pencabutan izin," tuturnya.

Diterangkan Zulkifli, sesuai peraturan presiden No 111 Tahun 2013, perusahaan dideadline untuk mendaftarkan karyawan ataupun pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 1 Januari 2015 mendatang.

"Untuk itulah kita mengundang sejumlah prusahaan keacara ini untuk sosialisasi. Selain itu, kita juga turut mengundang pihak BPJS untuk menerangkan mekanisme pendaftaran jaminan kesehatan tersebut," jelasnya.

Jemaah Haji Kota Prabumulih Keluhkan Transportasi di Mekkah

PRABUMULIH, PP - Sebanyak 201 jemaah haji asal Kota Prabumulih yang telah diberangkatkan 16 september lalu, kini tengah berada ditanah suci Mekkah dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini diungkapkan oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Mukarrom SAg.

"Alhamdulillah semua jemaah kita dalam keadaan sehat semua. Sekarang mereka tengah berada di Mekkah," ungkapnya.

Mukarrom juga menjelaskan jika sebelumnya jemaah haji asal Kota Prabumulih telah melaksanakan umroh wajib dan saat ini berada dimekkah untuk menunggu wukuf.

"Saat ini jemaah kita sedang menunggu wukuf. Sebelumnya sudah melakukan umrah wajib," jelasnya.

Untuk penginapan, Mukarrom menuturkan Jemaah asal Kota Prabumulih mendapatkan penginapan di Hotel Rahal Mina kampung Syah.

"Masalah penginapan jangan khawatir. Jemaah kita menginap dihotel Rahal Mina kampung Syah nomor D 12, lantai dua mulai dari kamar 206 hingga kamar 212 yang rata-rata berisi 4 sampai 6 jemaah. Disana penginapannya bagus dan pelayanannya juga sangat memuaskan," tuturnya.

Namun walaupun demikian, diungkapkan Mukarrom, Jemaah asal Kota Nanas tersebut mengeluhkan jauhnya jarak penginapan dari Masjidil Haram. Selain itu, tidak ada bus khusus dari penginapan ke Masjidil Haram.

"Mereka mengeluhkan jauhnya jarak penginapan ke Masjidil Haram, sekitar 6 KM dari penginapan. Ditambah lagi tidak ada bus khusus yang dari penginapan ke Masjidil Haram," ungkapnya.


Tolak RUU Kepala Daerah, Gemmapara Serbu Kantor DPRD Kota Prabumulih

22 Sep 2014




Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD, Belasan pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Muda-Mudi Prabumulih (Gemmapara), menggelar aksi unjuk rasa kekantor DPRD Kota Prabumulih.

Selain melakukan orasi, sejumlah pemuda pemudi yang ikut dalan rombongan tersebut juga membagikan selebaran berisikan pernyataan sikap kepada pengguna kendaraan yang melintas,

Ketua Umum Gemmapara, Febri Zulian, mengungkapkan jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama dengan kemunduran demokrasi.

"Jangan jadikan suara rakyat menjadi tidak berarti
oleh pemilihan melalui DPRD. Kami mengingikan pemilihan secara demokrasi, dimana rakyat yang memilih langsung," ungkapnya.

Febri juga mengatakan hak konstitusi rakyat akan hilang apabila, pemilihan kepala daerah tersebut dikembalikan ke DPRD.

"Padahal, Indonesia baru saja memulai demokrasi
dengan cara pemilihan langsung sejak tahun 2009. Ini merupakan salah satu fasilitas yang baik bagi rakyat untuk menuangkan rasa demokrasinya," ujarnya.

Namun, keinginan para pengunjuk rasa untuk menemui para wakil rakyat tersebut pupus sudah. Pasalnya, seluruh anggota dewan sedang dinas luar. Mendapati hal tersebut, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan rasa kecewa.


Ratusan Photografer Beradu Kemampuan di Lomba Foto KFVP



PRABUMULIH, PP - Ratusan Photografer pemula maupun profesional dari berbagai daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) beradu kemampuan di ajang lomba foto yang digelar oleh komunitas foto video Prabumulih (KFVP) di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih Sabtu (20/09/14).

Berbagai peralatan Photography tampak dikeluarkan satu persatu dari dalam tas peserta seperti lensa berbagai ukuran, Flash atau Blitz dan alat pendukung lainnya guna memaksimalkan hasil pemotretan. Hal itu dilakukan para peserta lomba saat panitia menampilkan 2 orang model cantik untuk diexplorer para photografer dengan berbagai gaya yang dinginkan.

KVFP sendiri mengadakan kegiatan ini guna menambah wawasan para photografer Kota Prabumulih serta menjadi wadah bagi para pecinta Photography di bumi seinggok sepemunyian. 

Ketua umum KFVP Teno Andaf yang dibincangi posmetroprabu.com mengungkapkan bahwa ia juga tidak menyangka jika acara Tahunan KFVP yang diselenggarakan bakal seramai itu. "Jujur kita tidak menyangka bakal banyak peminat. Awalnya kita berfikir hanya akan dihadiri oleh pecinta Photography Prabumulih saja dan ternyata Alhamdulillah photografer Musi Banyu Asin serta yang dari lahat juga hadiri disini" ujar Teno Bangga.

Pada kesempatan tersebut Panitia sengaja membagi dua kegiatan. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua peserta lomba foto yang hadir dari kalangan profesional. Peserta sengaja tidak dibatasi jenis kameranya untuk mengikuti kegiatan ini. Bagi yang membawa kamera poket atau kamera Gadget/HP dipisah dari photografer yang memiliki kamera DSLR. Namun untuk penjurian tetap fokus pada hasil terbaik tanpa memandang fotyang dihasilkan kamera DSLR ataupun kamera Gadget.

Peserta diwajibkan menyerahkan 2 lembar foto berbentuk digital hasil karyanya kepada panitia untuk dilakukan penilaian. Bagi karya terbaik berhak mendapatkan uang tunai dari panitia dan hadiah menarik bagi juara 2, 3 dan juara harapan 1. 

Setop Angkutan Batubara? Gubernur Saja Tak Berani Apalagi Walikota.



PRABUMULIH, PP - Bicara soal permasalahan sosial yang diakibatkan oleh angkutan Batubara di Bumi Seinggok Sepemunyian seolah tidak berkesudahan untuk dibahas dan tidak berujung sampai akhir zaman. Ada apa sebenarnya dengan pengusaha Batubara sehingga tidak satupun yang bisa mengatasinya di Sumatera Selatan. Tidak Bupati dan Walikota, Bahkan sekelas Gubernur Sumsel saja tidak bernyali untuk menyudahi penderitaan rakyatnya yang terkena imbas Batubara.

Seberapa kuat sih pemilik Batubara ini hingga Masyarakat saja pun seolah tak berkutik dibuatnya? 

Soal masalah yang tidak berkesudahan ini penulis mangajak kita sekalian menilik aksi-aksi penolakan dari tahun ke tahun. Sejak tambang batubara dihalalkan di Sumsel, Aksi penolakan kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tidak hanya tambangnya, angkutannya juga selalu ditentang lantaran melintas dijalan umum. Tak ayal, akibat angkutan Batubara yang melintasi jalanan umum, banyak sudah korban jiwa yang berjatuhan. Belum lagi kemacetan dan semberautnya arus lalulintas yang ditimbulkannya serta polusi udara yang tidak terhindarkan.

Di era Pemerintahan Rachman Djalili sebagai Walikota, masyarakat dari berbagai element saat itu pernah mendesak agar Pemko segera menerbitkan peraturan resmi perihal larangan bagi angkutan batu bara melintas di wilayah Prabumulih. Hal ini dimaklumkan mengingat Pemerintah kota memiliki kewenangan penuh menerbitkan peraturan sebagai daerah otonom.

Saat itu desakan tersebut disuarakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Menggugat Batu Bara (FMB).  Bahkan langkah penolakan tersebut saat itu sudah mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Prabumulih. Salah seorang koordinator aksi yakni Abi Samran saat itu mengungkapkan bahwa, kewenangan Pemerintah Kota itu sendiri telah diatur dalam Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya dia sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), tentang pembentukan dan susunan suatu daerah.

Dikatakan, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. “Sementara ayat (2) menyatakan daerah – daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain,” tegasnya.


Anggota DPRD Sumsel dari PPP Rizal Kenedi tahun lalu juga mengatakan, hampir seluruh fraksi di DPRD Sumsel sudah menyuarakan agar angkutan batu bara harus melintas di jalan khusus dan tidak lagi melintas di jalan umum. Begitu pula dengan larangan Gubenur Sumsel soal angkutan batu bara sejak awal 2013 sama sekali belum dicabut. 

“Tapi fakta di lapangan angkutan batu bara masih marak melintas di jalan umum. Kami berharap gubernur bisa bertindak tegas terhadap angkutan batu bara ini,” ujar Kenedi.

Dari penjelasan Rizal Kenedi diatas sebenarnya pantas dipertanyakan bahwa apabila hampir seluruh fraksi di Gedung DPRD Sumsel tersebut menolak angkutan batubara melintas dijalan umum maka sudah sepatutnya penulis mengangkat dua jempol kepada pengusaha batubara atas kekuatan yang dimilikinya sehingga penolakan fraksi di DPRD Sumsel itu hanya dimulut saja tanpa ada langkah konkrit atau bukti dari penolakan.

Diakhir tahun 2012 lalu, Gubernur Alex Noerdin pada acara jumpa pers akhir tahun di Griya Agung, Selasa (31/12/2012) juga pernah mengungkapkan bahwa ada lima alasan yang perlu dipertimbangkan untuk menghentikan operasioanl angkutan batubara melintasi jalan umum. Lima alasan tersebut adalah, rencana pengalihan  angkutan batu bara melalui jalan khusus itu sudah diprogramkan sejak satu setengah tahun yang lalu. Yang kedua, jalan khusus angkutan batu bara sudah selesai meskipun diakui belum sempurna 100 persen. 


Ketiga jika dipaksakan melalui jalan raya maka dikhawatirkan akan menyebabkan sering terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Dampaknya lagi, terjadi protes dari masyarakat bahkan mahasiswa hingga kemungkinan besar akan terjadi anarkis warga.

Keempat, jalan raya akan semakin cepat rusak dan kelima gubernur membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki Kuasa Penambangan (KP) dan atau angkutan batu bara seperti yang disangkakan sebagian orang.

"Ratusan ribu hektar saya sudah keluarkan izin untuk perkebunan tapi satu hektarpun saya tidak punya kebun karen atau sawit, begitu  juga puluhan izin KP yang sudah saya keluarkan tetapi saya tidak punya KP batu bara dan angkutan batu bara," tegas Alex Noerdin seraya mengaku jika bohong itu namanya bodoh.

Jadi, lanjutnya mulai besok tidak ada lagi truk batu bara yang melintas jalan raya. "Kalau masih berani melintas akan ditindak tegas.

Soal statment Gubernur, penulis beranggapan bahwa Alex Noerdin hanya berhitung saja dari satu sampai lima. Anak kecil saja sebenarnya tahu konsekwensi yang bakal terjadi jika angkutan batubara melintas dari jalan umum. Jika tidak macet berarti rawan kecelakaan dan jalanan cepat rusak. Soal KP yang tak dimiliki Gubernur itu sah-sah saja karna tidak menutup kemungkinan ada hitung-hitungan lain diluar KP. 

Bisa saja berbentuk fee atau bagi hasil dari izin KP yang diterbitkan. Semua bisa jadi mungkin karna buktinya Gubernur Alex Noerdin tak bernyali menghentikan penderitaan rakyatnya dari musibah yang diakibatkan angkutan Batubara. Nah.. permasalahan di daerah dibawah Gubernur seperti Walikota dan Bupati ditakutkan akan berujar "Gubernur saja tidak berani apalagi Bupati/Walikota" jika diminta untuk menyetop angkutan batubara.

Marak Kasus Pembunuhan, Walikota Prabumulih Himbau Pelajar Berhati Hati



Meninggalnya Sella Dwi (16), yang diduga merupakan korban pemerkosaan yang menyebabkan pembunuhan mendapat perhatian serius Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM. Ia mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa salah satu pelajar di SMK Negeri 1 Kota Prabumulih tersebut.

Untuk itu, Ridho menghimbau kepada seluruh pelajar yang ada dikota Prabumulih untuk lebih waspada dalam bergaul maupun menjalankan aktifitas sehari hari.

"Kita harap anak anak kita lebih berhati hati lagi, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari," ungkapnya saat dibincangi diruang kerjanya.

Selain itu, Ridho juga mengingatkan kepada para orang tua untuk lebih cepat tanggap jika terjadi sesuatu hal yang menimpa anak anaknya. Agar hal tersebut dapat diatasi.

"Buat orang tua juga, jika mengetahui anaknya tidak pulang. Harus cepat cepat dicari dan lapor kepihak kepolisian agar cepat mendapatkan bantuan," ujarnya.

Ridho juga menuturkan pendekatan orang tua dengan anaknya harus senantiasa terjalin agar anak lebih tansparan terhadap orang tuanya jika mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya.

"Orang tua juga harus lebih dekat dengan anak dan membantu anak anak dalam menyelesaikan permasalahannya. Karena, anak anak akan lebih terbuka kepada orang tua jika kita merespon baik setiap permasalahan yang dihadapinya," tuturnya.


Lengan Patung Taman Kota Patah, Kinerja Kontraktor di Pertanyakan

PRABUJAYA, PP - Sejumlah warga Kota Prabumulih mengaku kecewa. Pasalnya, salah satu patung selamat datang di taman kota yang berada di kelurahan prabujaya kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, mengalami patah pada bagian lengan sebelah kanan.

Akibat patahnya patung tersebut membuat sejumlah warga masyarakat meragukan kekuatan kontruksi bangunan yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Tak hanya itu, keseriusan pihak kontraktor dalam membangun taman kebanggaan kota Prabumulih itu dipertanyakan.

Sumarten (25) warga sukajadi kecamatan Prabumulih Timur mengaku menyayangkan atas rusaknya patung selamat datang tersebut. Mengingat, patung itu baru saja dipasang oleh pihak kontraktor.

"Sayang nian. Baru dibangun la patah mematah, cakmano bangunan itu nak tahan betahun tahun, baru dipasang bae la cakitu. Kami sebagai warga kota Prabumulih kecewa nian liatnyo," ungkapnya.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku kecewa dengan kinerja kontraktor tersebut yang dianggap tidak serius dalam mengerjakan taman kota tersebut.

"Tapi inikan baru tahap pembangunan, mungkin bisa jadi karena kepanasan tangan patung tersebut jadi patah. Kita berharap mereka secepatnya memperbaiki rusaknya patung tersebut," ungkapnya.

Ridho juga menegaskan apabila pengerjaan taman kota tersebut tidak sesuai harapan, pihaknya tidak mau membayar kontraktor tersebut.

"Kita lihat saja nanti kalau sudah selesai. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya kita tidak mau menerimanya," tegasnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Penyelamat Aset Daerah (LP3AD) Kota Prabumulih, Mulwadi menuturkan pihak pemkot Prabumulih harus mengambil sikap atas insiden rusaknya patung taman kota Tersebut.

"Jangan sampai pembangunan taman kota itu hanya menghambur hamburkan uang saja tapi hasil tidak jelas. Pihak pemerintah seharusnya mengganti kontraktor tersebut dengan yang lebih berkompeten. Dan lebih serius, guna apa yang dibangun tersebut memang sesuai dengan apa yang diharapkan," tutur Mulwadi.

Meriahkan HUT Kota, Pemkot Harapkan Peran Serta Masyarakat

Kabag Pemerintahan Pemko Prabumulih
Agar peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Prabumulih dapat berjalan meriah, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Kepala Bagian (kabag) Tata Pemerintahan (tapem) Kota Prabumulih, Mulyadi Musa mengharapkan peran serta masyarakat kota Prabumulih.

"Inikan acara setahun sekali, kita himbau masyarakat untuk ikut juga berpartisipasi dalan memeriahkan HUT kota Prabumulih nanti. Kalau bisa perayaan HUT kota tahun ini lebih ramai dari tahun kemarin," ungkapnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kecamatan serta kelurahan untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

"Kita sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah, supaya memberitahukan kepada masyarakat untuk memasang umbul umbul pada perayaan HUT kota nanti," ujarnya.

Selain itu, Mulyadi juga menghimbau agar sejumlah perusahaan serta bank bank untuk ikut ambil bagian dalam perayaan tersebut.

"Seperti kita ketahui bank yang ada di Prabumulih ini ada 22 bank, dan perusahaan perusahaan juga banyak. Kita himbau mereka buat sepanduk ucapan HUT Kota, mereka kan bekerja dikota Prabumulih, seharusnya mereka juga ambil bagian disitu," terangnya
 

© Copyright Posmetro Prabu 2010 -2011 | Design by Jun Manurung