Metro Insident

Latest Post

Desak Tindak ASN Prabumulih Terlibat Politik

Written By Posmetro Prabu on 11/07/18 | 11.7.18

PRABUMULIH, PP - Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2018 telah usai digelar ternyata tak lantas menyelesaikan segala permasalahan dan seluruh proses penyelenggaraan juga juga turut selesai. Segudang pekerjaan rumah (PR) justru menumpuk saat pesta lima tahunan sekali itu selesai digelar. Seperti kasus keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat Politik Praktis.

Masyarakat Bumi Seinggok Sepemunyian Kota Prabumulih mendesak Instansi terkait untuk segera memberikan tindakan terhadap oknum-oknum ASN di Kota Prabumulih yang terlibat Politik Praktis. Hal ini, selain untuk menjaga netralitas ASN, juga untuk memberi efek jera agar di Pemilu yang akan datang tidak lagi ditemukan ASN terlibat Politik Praktis.

"Bagaimanapun hasil Pemilukada dan siapa pemenangnya kita tetap mendukung. Hanya saja kita berharap, instansi terkait dapat menindak ASN yang tidak netral atau terlibat Politik Praktis. Hal ini tidak lain untuk memberi efek jera terhadap ASN supaya di agenda pemilihan berikutnya tidak ditemukan adanya ASN terlibat Politik Praktis" ujar tokoh masyarakat H Marlan (54) kepada Posmetro Prabu, Rabu (11/07/2018)

ASN dilarang terlibat dalam Politik Praktis telah diatur dalam UU. Aturan ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 5 Tahun 2014, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015.

Selain itu ada juga aturan dari PP 42 tahun 2004, PP 52 tahun 2010, Surat Edaran Menpan RB, Surat Edaran Medagri. Berbagai aturan tersebut, dengan jelas-jelas melarang adanya ASN atau PNS ikut terlibat dalam aksi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah.

"Iya tentunya, Segala peraturan tersebut harus dipatuhi para ASN khususnya di Kota Prabumulih. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, ada sanksi yang mengikat. Jika ketentuan tidak dilakukan atau melakukan apa yang harus tidak dilakukan, itulah yang disebut pelanggaran," kata Marlan.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat Politik Kota Prabumulih Pohan Maulana. Menurutnya, ASN jelas-jelas dilarang ikut dalam kampanye, atau mengerahkan PNS ikut dalam kampanye termasuk menggunakan fasilitas milik negara. Selain itu, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan kandidat selama masa kampanye juga bagian dari pelanggaran. 

"Adapun sanksinya ialah hukuman disiplin. Dari hukuman disiplin memiliki tiga tingkatan, yakni ringan, sedang dan berat. Bila terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan, sanksi terberatnya berupa pemecatan secara tidak hormat. Sebab, tujuan dari berbagai aturan tersebut agar ASN menjadi netral dan tidak terpengaruh dari intervensi politik mana pun" tegas Pohan.

Tidak lupa Pohan juga turut mengamati situasi dan perkembangan Kota Prabumulih pasca Pemilukada serentak 2018. Termasuk adanya isu puluhan pejabat yang mengajukan mutasi sebelum pasangan calon pemenang Pemilukada dilantik. Menurut Pohan, jika itu terjadi maka menjadi suatu kemunduran birokrasi ditengah Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menegakkan hukum di negeri ini.

Menakar Peluang Dua Mama Muda Prabumulih di Pemilu 2019

Written By Posmetro Prabu on 10/07/18 | 10.7.18

PRABUMULIH, PP - Hasil survei calon legislatif Prabumulih yang baru digelar Litbang Posmetro Prabu belum lama ini mendapati bahwa peta politik 2019 masih didominasi wajah lama. Hal ini disebabkan belum ditemukannya anggota Parlemen Kota Prabumulih yang menyatakan pencalonannya ke tingkat lebih tinggi semisal ke DPRD Provinsi atau DPR RI.

Intinya, 25 anggota DPRD Kota Prabumulih dipastikan masih bertahan dan maju kembali sebagai Caleg pada pemilu 2019. Belum lagi nama Politisi Partai Hanura Kamirul, SE yang tercatat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumsel periode 2014 juga digadang-gadang bakal turut ambil bagian meramaikan bursa calon legislatif Kota Prabumulih 2019. Hitung-hitungannya, 26 Anggota DPRD wajah lama bakal kembali bertarung merebut dan mempertahankan kursi masing-masing di Parlemen.

Lantas bagaimana peluang penantang baru dan Politisi muda meraih kursi di DPRD Kota Prabumulih?

Perkembangan dinamika Politik pasca Pemilukada serentak 2018 di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Prabumulih pada umumnya telah banyak memunculkan nama-nama politisi muda baik pria maupun wanita ke permukaan. Semisal dua nama kaum perempuan muda Prabumulih yang di era zaman now disebut Mamah Muda kini namanya sedang bersinar di tengah masyarakat. 

Dua Mamah Muda ini oleh beberapa pengamat menilai berpotensi besar menjadi anggota Legislatif Kota Prabumulih periode 2019-2024. Politisi Muda dari kaum perempuan seperti Hana Monica (Caleg DPRD Prabumulih) dan Hj. Lies Shanti Gasela (Calon DPD RI) di prediksi bakal mampu meraih simpati konsituen pada pemilu 2019 mendatang.

Merujuk pada 30 persen keterwakilan kaum perempuan dalam pencalonan anggota Legislatif, maka peluang tokoh perempuan  muncul sebagai wakil rakyat alternatif sangat terbuka lebar. Karena itu, sudah saatnya tokoh perempuan bersaing di pentas politik legislatif 2019. 

Pengamat Politik Prabumulih Pohan Maulana kepada Posmetro Prabu mengatakan, Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif 2019 bisa diambil sebagai kesempatan emas bagi para Politisi perempuan muda untuk menduduki kursi legislatif di daerah maupun nasional.

“Perjalanan reformasi yang kita lalui sudah cukup panjang dan telah melewati lima kali masa pemilu. Dari perjalanan itu, para figur muda sudah mendapat banyak pengalaman dan banyak pelajaran sehingga 2019 adalah saatnya para politisi perempuan tampil di depan” ujarnya.

Kualifikasi kepemimpinan dan daya saing perempuan di era digital saat ini sangat dibutuhkan untuk mewakili suara kaum perempuan nasional, termasuk di instansi pemerintahan. “Saat ini keterwakilan perempuan sangat dibutuhkan dan karena itu porsi perempuan dalam pembangunan bangsa ke depan akan semakin banyak. Figur perempuan itu itu sangat dinamis, memiliki karakter serta kemampuan berkompetisi" ujar Pohan.

Dikatakan, keterwakilan perempuan dalam kancah politik 2019 akan menjadi modal utama dalam pembangunan Indonesia ke depan. Kaum perempuan lanjut dia, sebenarnya sudah menancapkan kiprahnya di dunia politik sejak dibukanya keran demokrasi melalui Reformasi 1998. Diharapkan kondisi ini akan menciptakan persaingan sehat dan positif, tidak hanya antara politikus muda dan tua, tapi juga kompetisi antarsesama politisi muda.

Pada intinya keterwakilan politisi perempuan dalam pengelolaan pemerintahan melalui Legislatif cukup terbuka lebar meski seluruh keputusan berada ditangan rakyat. Tinggal lagi kemampuan pada tokoh tersebut mendekatkan diri terhadap rakyat melalui berbagai program unggulan sebagai landasan utama meraih simpatisan dan suara pada pemilu legislatif nanti.

Lompat Trotoar, Taft GT Sundul Gerbang SMPN 3 PBM

Written By Posmetro Prabu on 06/07/18 | 6.7.18

PRABUMULIH, PP - Malang nasib Sukri (50) dan salah satu rekannya harus telat menghadiri undangan acara hari ini di Palembang. Pasalnya, Mobil Daihatsu Taf GT BG 1612 FL yang dikemudikannya dari Baturaja Ogan Komering Ulu (OKU) mengalami masalah mendadak yang serius pada setir.

Setir mobil ber type Jeep tersebut tiba-tiba tidak berfungsi saat berada 100 meter di kawasan SMPN 3 Prabumulih. Mobil yang melaju dari arah Baturaja akhirnya oleng ke kiri hingga melompat trotoar jalan dan berakhir menghantam tiang gerbang masuk sekolah SMPN 3 Jalan Raya Prabumulih - Baturaja Tanjung Raman Prabumulih Selatan Kota Prabumulih pagi tadi, Sabtu (07/07/2018) sekira pukul 07.30 wib.

Informasi yang dapat dihimpun posmetroprabu, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Namun bagian depan mobil tampak ringsek dan Gerbang sekolah tampak rusak akibat sundulan keras si kuda besi naas tersebut.

"Beruntung kejadian kecelakaan tunggal bertepatan pada libur sekolah. Kalau tidak dipastikan bakal ada korban karna kejadian tepat di waktu sekolah masih ramai-ramainya siswa masuk ke dalam sekolah. Alhamdulillah sekali hari ini sedang libur" ujar Rudi Hartono Salah seorang Guru yang bertepatan berada di sekolah saat kejadian.

Menurut Rudi, kedua Sopir dan satu penumpangnya itu merupakan Pegawai (PNS) Dinas Pekerjaan Umum OKU yang hendak menghadiri undangan acara di Kota Palembang. Keduanya selamat dan permasalahan kecelakaan mobil yang menghantam gerbang sekolah telah diselesaikan secara kekeluargaam.

"Alhamdulilah sopir dan penumpangnya selamat dan permasalahan gerbang sekolahan yang rusak akibat kecelakaan tadi telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka siap melakukan ganti rugi dan mengembalikan kondisi gerbang sekolah yang rusak seperti semula. Mobilnya saat ini masih ditip di sekolah dan setelah mereka kembali dari kondangan baru diambil" pungkas Rudi.

Hal senada juga disampaikan pemilik mobil Sukri. Menurutnya kedua belah pihak telah bersepakat mengenai ganti kerugian gerbang sekolah yang rusak. Sementara lanjutnya, kejadian kecelakaan bermula akibat setir yang loss.

"Setir tidak berfungsi saat di gerakkan. Setir selalu mengarah ke kiri meski telah dibanting ke kanan. Akibatnya ia begini. Mobil lompat pagar dan akhirnya menabrak pagar sekolah. Beruntung tak ada korban meski mobil dalam keadan rusak" pungkasnya.

Kadisduk Capil Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli e-KTP Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 05/07/18 | 5.7.18

PRABUMULIH, PP - Terkait pemberitaan adanya dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) pada pelayanan pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Prabumulih mendapat perhatian serius dari pelaksana tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Capil Kota Prabumulih Yudhi Apriadi, SH. 

Ditemui di ruang kerjanya siang tadi, Kamis (05/07/2018) Yudhi mengaku telah memberi peringatan terhadap seluruh pegawai di unit pelayanan e-KTP untuk tidak coba-coba meminta imbalan dari pelayanan pembuatan KTP. Sementara oknum yang diduga melakukan percobaan pungli sebagaimana yang diberitakan portal ini beberapa hari lalu, telah dipindahkan dan tidak lagi ditempatkan di unit pelayanan e-KTP.

"Yang bersangkutan sebagaimana dimaksud telah kita panggil dan diberi peringatan keras. Yang bersangkutan juga tidak lagi ditempatkan di bagian pelayanan e-KTP dan sudah dipindahkan ke bidang lain" ujarnya.

Bagi masyarakat lanjut Yudhi, dihimbau untuk melaporkan ke Kepala Dinas Kependudukan jika ditemukan ada oknum yang mencoba melakukan pungli dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Sebab kata dia, penerbitan dokumen warga berupa KTP, KK, akte lahir dan lainnya tidak dikenai biaya alias gratis.

"Seluruh KTP hasil perekaman data dari kecamatan yang telah selesai di cetak di Dinas Kependudukan, seluruhnya dikembalikan ke kecamatan dan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah hingga sampai ke tangan warga bersangkutan" imbuhnya. 

Diketahui, hingga saat ini proses pencetakan KTP masih terus berlanjut. Bahkan untuk mengejar target sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, Disduk Capil Kota Prabumulih terpaksa harus lembur menyelesaikan pencetakan KTP. Saking banyaknya permohonan pembuatan e-KTP yang masuk, Disdukcapil Prabumulih kehabisan stok tinta dan film e-KTP. Hal ini juga salah satu penyebab keterlambatan dalam proses percetakan.

Namun begitu, pihaknya telah mengajukan anggaran dan melaporkan stok tinta dan film e-KTP ke Pusat untuk segera dikirimkan demi memperlancar proses pencetakan e-KTP yang saat ini mulai menumpuk di kantor Dinas lantai 7 tersebut.

Miliki Ilmu Santet, Widji Dipaksa Angkat Kaki dari Dusun

MUBA, PP - Diduga miliki ilmu santet, Nengah Kasih alias Widji (53) warga Dusun Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)  suka tidak suka dipaksa angkat kaki dari dusun. Ia dituding miliki ilmu hitam dan meresahkan warga sekitar. Upaya pengusiran bermula ketika banyaknya kejadian yang ganjil di dusun tersebut.

Widji asli keturunan Bali dan berstatus warga datangan itupun lantas didatangi warga sekitar secara beramai ramai dan memaksa Widji untuk angkat kaki dari Dusun tersebut. Dalam kerumunan juga terlihat Pemangku Adat Bali Kecamatan Tungkal Jaya Wayan Sukasti.

Beruntung aksi pengusiran paksa (Solving-red) berhasil dicegah oleh pihak Kepolisian Polsek Tungkal Jaya Resort Muba. Emosi warga berhasil diredam dan Widji pun selamat dari pengusiran.

Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti. SE.MM melalui Kapolsek Tungkal Jaya IPTU Heri Suprianto, SH membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Perwira balok dua dipundak itu, pihaknya Rabu (4/7) sekitar pukul 17.00 Wib menerima laporan dari ketua RT sekitar, bahwa ada sejumlah warga masyarakat keturunan Bali yang tinggal di Desa Suka Damai Kampung Suka Makmur mengepung rumah I Nengah Kasi Alias Widji.

"Mendapat laporan tersebut kita langsung bergerak cepat ke TKP dan sudah mendapati warga masyarakat Bali yang di pimpin pemangku adat
Wayan Sukasti dengan massa berjumlah 70 orang berada di sekeliling rumah Widji. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita mencoba untuk menengahi permasalahan" ujar Suprianto.

Dikatakan, massa berjumlah puluhan orang itu bermaksud mengusir paksa Widji dari rumahnya. Widji dituding memiliki ilmu hitam (Santet) yang menyebabkan masyarakat menjadi resah. Kapolsek lantas berupaya menenangkan warga dengan megajak untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara musyawarah dan mufakat.

Dengan melibatkan tokoh adat sekitar, Suprianto mengaku berhasil menghimpun warga guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasilnya, Kapolsek, Tokoh Adat dan beberapa warga langsung menemui Widji untuk melakukan mediasi atas tudingan warga terhadap dirinya.

"Hasilnya, dari upaya mediasi yang dilakukan didapati beberapa kesimpulan yakni, I Widji di keluarkan dari perkumpulan Adat Bali, Ia juga dikeluarkan dari keanggotaan adat Bali. Namun begitu Widji  masih diperkenanan tinggal di rumahnya di kampung Suka Makmur Desa Suka Damai, dengan catatan jika benar memiliki ilmu santet untuk segera dimusnahkan" tegasnya.

Maling Besi Rel Sepur, Warga Karang Raja Dibekuk Polisi

Written By Posmetro Prabu on 04/07/18 | 4.7.18

PRABUMULIH, PP - Akibat tertangkap tangan melakukan pencurian besi Rel kereta api.  Supriadi (38) warga jalan cempedak, Kelurahan karang raja, Kecamatan Prabumulih timur harus berurusan dengan pihak Kepolisian Sektor Prabumulih Timur dan Polres Prabumulih.

Informasi yang dihimpun, pelaku ditangkap gabungan anggota Timsus Gurita di jalan dekat areal penyimpanan rel kereta api tepatnya dekat pos perlintasan rel kereta api  KM 322 piket 09 Kelurahan Tugu Kecil,  Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (04/7) sekitar pukul 02.00 WIB.

Dari tangannya, petugas menemukan barang bukti kejahatan berupa 5 batang besi rel kereta api berikut 1 buah gerobak dorong yang digunakan untuk membawa barang hasil curian. Barang bukti tersebutlah yang menghantarkan pelaku ke tahanan sementara polsek Prabumulih timur.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Travolta Hutauruk SIK MH melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Hernando SH saat dikonfirmasi menjelaskan, pelaku diketahui melancarkan aksinya bersama dua orang rekannya yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan.

Diketahui, Ketiga pelaku bergerak dengan cara memanjat pagar lokasi areal penyimpanan rel kereta api di KM 322 piket 9/0. Setelah berhasil memasuki areal tersebut, para pelaku kemudian mengasak besi rel kereta api. Namun Aksi ketiganya berhasil diketahui petugas yang sedang jaga. Tak ingin bertindak ceroboh, petugas piket langsung menghubungi pihak kepolisian.

"Aksi ketiga pelaku ini tergolong nekat. Barang hasil curian tersebut dikeluarkan dari lokasi areal penyimpanan dengan cara menjebol dinding tembok. Nah, disaat itulah aksinya diketahui oleh petugas jaga yang kemudian menghubungi polisi. Satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur," ujar Nando.

Masih Kata Nando, saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Prabumulih timur atas kasus tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

"Saat ini kita masih melakukan proses pengembangan kasus ini. Sementara Identitas pelaku lainnya yang berhasil kabur sudah kita kantongi. Kedua pelaku masih dalam kejaran petugas, mudah mudahan dalam waktu dekat bisa tertangkap," tandasnya.

7 Fakta Richard Cahyadi Kekalahan Cagub Dodi-Giri di Prabumulih

PRABUMULIH, PP - Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa penempatan Richard Cahyadi (RC) sebagai Penjabat Walikota di Prabumulih adalah bagian dan rencana suksesi Pemilukada oleh Gubernur Sumsel untuk pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur. Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang berubah drastis sejak "Gong Perang" Pemilukada di tabuh otoritas penyelenggara Pemilukada serentak 2018. 

Sejak resmi meletakkan jabatan sebagai Kepala Bakesbang Pol Sumatera Selatan dan dipercaya mengemban jabatan sebagai Pjs  Walikota Prabumulih, nama Richard Cahyadi tak henti-hentinya menjadi buah bibir dan perbincangan di tengah masyarakat Kota Prabumulih. 

Entah siapa yang lebih dulu memulai permusuhan, hubungan antara Petahana dan Pjs (Ridho Yahya dan RC-red) mulai terbentuk saat RC pertama kali menginjakkan kaki di Kantor Walikota Prabumulih. Bermula ketika tak ada acara sambutan resmi atas kedatangannya saat hari pertama menjabat sebagai Pjs Walikota Prabumulih. 

Kemudian mempermasalahkan Mobil Dinas BG 1 C yang terlambat diserahkan oleh SKPD terkait kepada dirinya. Lalu berlanjut kepada permasalahan birokrasi dan pelayanan yang amburadul di Kota Prabumulih menurut dirinya serta kebijakan dan statment kontroversial seperti tingginya angka pengangguran di Kota Prabumulih yang bahkan juara 2 di Provinsi Sumsel setelah Kota Palembang. Dalam sepekan kasus tingginya angka pengangguran Kota Prabumulih menjadi topik utama laman media massa terbitan lokal maupun terbitan Ibukota Provinsi.

Lantas apa saja Fakta Richard Cahyadi penyebab kekalahan pasangan Dodi-Giri di Pilgub Sumsel Kota Prabumulih? Berikut beberapa fakta menarik hasil pengamatan warga Kota Prabumulih yang menyebabkan perolehan suara Cagub dan Cawagub Sumsel Nomor 4 Dodi Reza Alex Noerdin dan H.Giri Ramanda Kiemas.

1. Karakter yang Keras dan Tegas

Karakter yang keras dan tegas yang diaplikasikan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih awalnya sempat mendapat apresiasi dari seluruh element masyarakat. Hal itu terlihat dari perubahan disiplin para pegawai di kantor Walikota Prabumulih. Apel pagi para ASN tampak rutin dilakukan. Pegawai yang jarang ngantor mulai menampakkan wujudnya meski kadang kala sembunyi-sembunyi.

2. Berambisi Menjadi Walikota Definitif

Pilkada Kota Prabumulih yang hanya melahirkan satu pasangan calon (Calon Tunggal-red) tak pelak menjadi peluang besar menambah rentang waktu jabatan sebagai Walikota bagi RC. Guna mewujudkan hal tersebut, Kebijakan-kebijakan kontroversial pun diterbitkan. Mulai dari Perombakan kabinet pada esselon II hingga rotasi jabatan besar-besaran mulai dari esselon IV setingkat Lurah dan esselon III setingkat Camat serta Kepala-Kepala Bidang di Seluruh SKPD. 

Ridho-Fikri VS Kotak Kosong di Pilkada Prabumulih tentunya suatu keuntungan besar bagi PJ Walikota ketika Kotak Kosong mampu memenangi Pilkada. Setidaknya jika itu terjadi maka Jabatan PJ Walikota Richard Cahyadi bertambah panjang selama 2 Tahun. Atau bisa jadi ada kemungkinan RC bakal maju mencalonkan diri sebagai Walikota Prabumulih ketika Kotak Kosong merajai perolehan suara pada Pilkada 27 Juni kemarin.

3. Lupa Rencana Awal

Tingginya tingkat permusuhan antara dirinya dan Ridho Yahya membuat RC lupa diri dengan tugas utama dalam pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur. Pada pemilukada, penempatan Pjs oleh Penguasa setidaknya memiliki tugas khusus yang menguntungkan terhadap salah satu paslon dan hal ini sudah menjadi rahasia umum. Meski sulit dibuktikan namun aromanya menyebar hingga ke pelosok-pelosok. Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan program salah satu Paslon Gubernur nomor 4 yang diterbitkan RC menyebabkan simpati konsituen pada paslon tersebut menurun.

4. Pengurangan Armada Damri Prabumulih-Palembang

Kebijakan pengurangan armada Damri Jurusan Prabumulih Palembang adalah kebijakan yang telak memicu ketidakpercayaan Konsituen terhadap RC dan salah satu Paslon Gubernur Sumsel. Warga Prabumulih pendukung paslon nomor 4 menyadari betul bahwasanya penempatan RC sebagai Pj Walikota Prabumulih setidaknya memiliki program yang sama dengan paslon. Namun kenyataannya dilapangan ibarat pepatah jauh panggang dari api.

Topik pengurangan Armada Damri pun menjadi menu utama yang tidak hanya di media bahkan di media sosial, pengurangan armada damri menjadi perbincangan hangat para netizen di Kota Prabumulih. Kebijakan pengurangan Damri oleh Netizen merupakan kebijakan yang salah besar dimana Pemerintah Kota Prabumulih dibawah kepemimpinan Pj Walikota Prabumulih lebih mendukung travel gelap ketimbang angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan resmi.

Persolan pengurangan Armada Damri jurusan Prabumulih - Palembang diketahui bermula saat puluhan sopir travel di Kota Prabumulih menggelar unjuk rasa terkait menurunnya penumpang travel akibat beroperasinya armada Damri di Kota Prabumulih. RC lantas mengeluarkan kebijakan pengurangan Damri dengan alasan Operasional Damri tidak sesuai dengan MoU di awal.

5. Penutupan Pasar Bedug

Bulan Ramadhan menjadi bulan yang ditungu-tunggu sebahagian masyarakat pedagang di Kota Prabumulih guna menambah ekonomi keluarga dengan menggelar dagangan tahunan seperti makanan khas berbuka puasa. Pasar Bedug menjadi wadah bagi ratusan pedagang jajanan Ramadhan untuk mengais rezeki. Sayangnya pasar musiman ini tidak berlangsung lama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baru saja beberapa hari di buka oleh Pemerintah Kota Prabumulih, besoknyo sudah ditutup dengan alasan minimnya anggaran kos sewa tenda dan peralatan lainnya untuk memperpanjang jangka waktu operasional pasar bedug.

Jelas saja, Kebijakan penutupan Pasar Bedug mengundang berbagai reaksi dari kalangan masyarakat sebab yang dirugikan bukan saja kalangan pedagang. Masyarakat selaku konsumen juga merasa dirugikan sebab tidak terpusatnya penjual makanan berbuka puasa menambah pengeluaran yang tidak hanya materi, juga waktu untuk mencari makanan berbuka turut tersita.

6. Senatiasa Kampanye Kotak Kosong

Berambisi tinggi menjadi Walikota, RC pada tiap kesempatan selalu mengkampanyekan Kotak Kosong dengan dalih Sosialiasi Kotak Kosong oleh KPU minim sehingga Pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi Pemilukada bahwa selain Paslon Ridho-Fikri, Kotak Kosong juga menjadi salah satu alternatif pilihan bagi warga yang tidak setuju dengan Calon Petahana. Bahkan Kampanye Kotak Kosong atau keterlibatan ASN dalam Politik Praktis banyak dilakukan oleh perangkat Lurah hingga Camat secara terang-terangan.

Akibatnya, situasi Politik di Kota Prabumulih menjadi terkotak-kotak. Tidak hanya di kalangan masyarakat, ASN, hingga lembaga-lembaga Pemerintahan maupun lembaga masyarakat menjadi terkotak-kotak secara terang-terangan. Pro Ridho-Fikri dan Pro Koko sebutatan Kotak Kosong menjadi trending topik sepanjang peyelenggaraan pilkada di Kota Prabumulih.

Kasus ini juga tidak luput menjadi topik utama media massa terlebih aktivis element masyarakat secara langsung mengadukan keterlibatan ASN Kota Prabumulih ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

7. Program Ridho Yahya Selalu Buruk di Mata RC

Pada setiap kesempatan kegiatan resmi Pemerintah Kota Prabumulih, tidak pernah sekalipun RC Memuji program Ridho Yahya. Justru Program dan Proyek selama Ridho Yahya menjabat sebagai Walikota menurutnya hanya menghabiskan anggaran pemerintah. Dengan demikian, pembayaran hutang terhadap pihak ketiga atas proyek yang bersumber dari dana APBD hingga saat ini belum dicairkan. Saking hangatnya kebijakan ini, dengan mengetik "Hutang Proyek Prabumulih" saja di pencarian Google puluhan berita akan muncul di laman mesin pencari google. 


Demikian beberapa fakta yang dapat disajikan posmetroprabu yang berasal dari berbagai sumber yang diduga menjadi penyebab utama kekalahan pasangan calon Gubernur Sumsel Dodi-Giri pada Pemilukada serentak 2018. Menarik benang merah pada berita ini, sesungguhnya benarlah kedaulatan berada di tangan rakyat. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, ketika itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka situasi bisa berbalik begitu cepat. Pesannya ialah "Jangan sesekali menyakiti hati Rakyat sebab kedaulatan berada di tangan Rakyat. ***(rakyat)

Pleno KPU Prabumulih Tetapkan HDMY Unggul di Pilgub SUMSEL

PRABUMULIH, PP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Prabumulih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil tahun 2018, Rabu (4/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Prabumulih M Takhyul, Wawan Irawan, Sirajuddin, Era Husri dan Titi Marlinda, Kapolres Prabumulih AKBP Tito Travolta Hutauruk, Ketua Panwaslu Herman Julaidi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta saksi dari paslon dan kawalan ketat anggota Polres Prabumulih.

M Takhyul mengatakan, dilaksanakannya rapat pleno berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2018, peraturan KPU nomor 8 tahun 2018, dan peraturan KPU nomor 9. Berdasarkan aturan tersebut dirinya berharap rapat pleno dapat terlaksana dengan baik, khusunya dalam hal mengetahui hasil perolehan suara setelah dilakukannya pencoblosan.

"Alhamdulillah proses pelaksanaan Pilgub Sumsel dan Pilkada Kota Prabumulih berjalan dengan lancar. Itu semu berkat dukungan dan peran serta masyarakat. Khususnya pihak keamanan TNI dan Polri yang telah memberikan pengamanan penuh dalam pesta demokrasi ini," ujarnya.

Adapun Hasil rekapitulasi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Ridho Yahya-Andriansyah Fikri memperoleh suara sebanyak 74723. Sedangkan untuk perolehan suara Kolom Kosong sebanyak 19552.

"Jumlah seluruh suara sah sebanyak 94275 dan suara tidak sah sebanyak 2427. Dengan total keseluruhan mencapai 96702 dari jumlah DPT sebanyak 126745," terangnya.

Sementara itu, sambung Tahkyul, untuk hasil perolehan rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel di posisi pertama diraih oleh pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya sebanyak 51872. Berada diurutan ke dua ditempati oleh pasangan Dodi-Giri sebanyak 20531, selanjutnya di posisi ke tiga yakni pasangan Ishak Mekki-Yudha sebanyak 15082 dan diposisi terakhir ditempati oleh pasangan Aswari-Irwansyah sebanyak 5524 suara.

"Jumlah suara masuk 96702 dengan suara sah sebanyak 94275 dan suara tidak sah 2427. Dari hasil rapat pleno inilah maka diketahui siaoa pemenang dalam Pilkada Kota Prabumulih dan Pilgub Sumsel," tandasnya.

Terkuak, Pungli Pelayanan e-KTP Marak di Prabumulih

Written By Posmetro Prabu on 03/07/18 | 3.7.18

PRABUMULIH, PP - Temuan adanya pungutan liar dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik, atau e-KTP di 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia oleh Ombudsman Republik Indonesia ternyata bukan isapan jempol sematan. Terbukti, salah satunya berada di Kota Prabumulih.

Modus pungli pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih ini pun tergolong cukup rapi dan berkelas. Seperti diceritakan oleh salah seorang warga Kota Prabumulih Indarto (35) di laman media sosial miliknya, Selasa (03/07/2018)

Bahkan pelaku bernama Ftr tidak pandang bulu dengan korbannya meski nenek-nenek yang tidak tahu dengan sistem elektronik sekalipun. Modusnya ialah, Pelaku mengaku kepada korban bahwa sistem perekaman sedang mengalami gangguan. Nenek bernama Titin warga Karang Raja itu pun bingung bukan kepalang sebab e-KTP yang ia butuhkan tidak lain untuk pencairan Biaya Operasional Sekolah (BOS) cucu kesayangan yang ditinggal cerai oleh Anaknya. 

Melihat korban bingung, Pelaku lantas menghimbau korban pulang dan memberinya selembar kertas serta nomor HP. Tidak lupa pelaku juga meminta kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut agar pengurusan e-KTP nantinya bisa dibantu.

Tak ada pilihan lain, korban pun lagsung balik kanan dan bermaksud pulang ke rumah meski hatinya galau bukan kepalang sebab ongkos untuk pengurusan e-KTP ke kantor Walikota Prabumulih ia pinjam dari tetangga dan dijanjikan dibayar sore itu juga.

Beruntung sang nenek ditengah jalan bertemu dengan warga bernama Indarto.  Indarto yang tidak sengaja melintas dari kantor Walikota melihat korban sedang kebingungan dan lantas menghampiri korban seraya menawarkan tumpangan bilamana tujuannya searah. Benar saja, meski korban sempat ragu karna mengira Indarto sopir travel akhirnya korban menurut dan naik ke Mobilnya.

Ditengah perjalanan korban bercerita tentang pengalaman pahitnya saat sedang mengurusi e-KTP miliknya di Dinas Kependukukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih. Indarto yang merasa iba dengan cerita pilu korban langsung tergerak dan berniat membantu. 

Ia pun mencoba menghubungi nomor telepon di selembar kertas yang didapatnya dari korban. Benar saja, sosok dibalik telepon yang mengaku bernama Ftr mengaku bisa menguruskan e-KTP korban dengan catatan korban harus menyerahkan sejumlah "fulus" untuk memperlancar pembuatan KTP.

Merasa tersinggung lantaran mengingat pembuatan KTP tidak di pungut biaya, Indarto rasanya ingin membanting setir mobilnya balik arah dan mendatangi Kantor Capil Prabumulih namun hal itu urung ia lakukan dan akhirnya mencoba mendatangi kantor Camat dimana korban melakukan perekaman e-KTP untuk sekedar meminta surat keterangan (Suket) e-KTP.

Lagi-lagi, menurut Indarto, pihak Kecamatan mengaku tidak lagi mengeluarkan suket KTP meski dirinya telah mengatakan kejadian yang sebenarnya tentang kebutuhan korban yang mendesak serta perilaku percobaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih terhadap korban.

Meski kesal, Indarto tetap tabah dan ikhlas membantu Korban hingga akhirnya ia menjaminkan uang pribadi miliknya membantu keperluan korban seraya berharap Pemerintah mampu dengan tegas menindak oknum pelaku pungli pada lembaga pelayanan publik di Kota tercinta ini.

"Jangan persulit orang yang susah. Jangan ambil keuntungan di ketidak tahuan orang. Berbuat seolah membantu jika uang yang dinegokan" pungkasnya. seperti dikutip dari laman media sosial facebook Indarto Gas


Ditempat terpisah Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy beberapa waktu lalau mengaku bahwa maraknya pungli disebabkan tidak adanya pembaruan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis), atau prosedur operasional standar pada level kabupaten/Kota dan kecamatan. Imbasnya, banyak terjadi masalah tanpa SOP tersebut.

"Ada banyak masalah, karena tidak adanya juklak/juknis, atau SOP yang menjelaskan seharusnya berapa hari yang dibutuhkan untuk pengurusan satu KTP. Nah, itu lahan pungli," kata Suaedy di Kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hampir di semua daerah ditemukan kasus pungli. Sementara itu, temuan ORI didapatkan dari penyamaran yang dilakukan petugas saat mengurus e-KTP.  

Kejadian pungli e-KTP sudah ditemukan di 12 provinsi antara lain Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Bentuk pungli itu meliputi calo pengurusan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 52,17 persen, calo antrean 19,57 persen dan permintaan biaya pembuatan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 15,22 persen.

Wagub Ishak Mekki Hadiri HUT Ke-16 Banyuasin

BANYUASIN, PP - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ishak Mekki mengapresiasi sejumlah prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-16 Kabupaten Banyuasin di Gedung Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/7).

“Sejumlah prestasi yang diraih oleh Pemkab Banyuasin selama ini, telah membuktikan adanya kerja keras dan keinginan pemerintah beserta seluruh jajarannya untuk menjadi salah satu kabupaten terdepan di Sumsel, salah satunya berhasil menyabet dua penghargaan tingkat nasional di ajang TOP IT dan TELCO 2017 yang digelar oleh majalah Itech,” ucap Ishak saat mengawali sambutannya.

Disampaikannya lagi, dua penghargaan ini adalah TOP IT Implementation on Regency Government 2017 dan TOP Leader on IT Leadership 2017 diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu lalu. Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Banyuasin karena berhasil menjadikan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu pendukung utama dalam pelayanan publik dan pemerintahan elektronik.

“Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin di tahun ini, bertepatan dengan telah dilaksanakannya Pilkada serentak yang diikuti oleh sepuluh daerah termasuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Saya merasa bangga karena pemilihan kepala daerah secara serentak sangat kondusif, karena masing-masing kandidat telah menunjukkan sikap profesionalnya dan masyarakat pun sangat mendukung atas pilkada ini,” ujarnya.

Terkait dengan Sumsel menjadi tuan rumah event internasional Asian Games, Ishak Mekki mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mensosialisasikan dan mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018, dengan harapan semoga Sumsel akan semakin gemilang di mata dunia internasional, dan menjadi bukti Sumsel adalah daerah yang aman untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang berskala internasional.

“Mengenai akan dilaksanakannya Asian Games 2018 nantinya, ada satu PR yang harus kita waspadai selalu, yaitu datangnya musim kemarau yang berdampak akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) di Sumsel, untuk itu diminta kepada pemerintah, instansi terkait dan masyarakat untuk turut menjaga jangan sampai terjadi lagi Karhutlah gambut yang sempat mematikan roda perekonomian pada beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Banyuasin SA Supriono mengatakan pada kesempatan Hari Jadi ke-16 ini menjadi hari jadi yang terakhirnya selaku kepala daerah dimana masa jabatan tahun 2013-2018 segera berakhir.

 “Cukup banyak prestasi yang telah ditorehkan selama 5 tahun terakhir ini, salah satunya Pemkab Banyuasin berhasil masuk 25 besar nasional konsep Smart City tingkat Nasional. Hal ini dalam rangka melaksanakan e-Government di lingkungan Pemkab Banyuasin,” jelasnya.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, dihadiri juga Plt Ketua DPRD Prov. Sumsel Uzer Effendi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain, Ketua TPP PKK Kab. Banyuasin Karwarna, FKPD Kab. Banyuasin, serta para OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi wanita, organisasi masyarakat dan organisasai agama se-Kabupaten Banyuasin.

Komjen Ari Dono Pimpin Sertijab Dirtipikor Bareskrim Polri

JAKARTA, PP - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan bahwa pergantian Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri bukan sekadar pergantian belaka. 

Sebab kata dia, ada tantangan yang justru telah menanti Kombes Pol. Erwanto Kurniadi sebagai pengganti Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus yang sebelumnya telah meletakkan berbagai fondasi serta kinerja positif di direktorat tersebut. 

“Tantangan pertama bagi Dirtipidkor yang baru adalah melakukan penegakan hukum yang manfaat dan dampaknya terasa oleh masyarakat. Serta memberikan kepastian pada setiap proses tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini penting, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja Polri sehingga dapat terasa,” kata Ari usai upacara serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri di Aula Bareskrim Polri, Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu (3/7/2018).

Ari melanjutkan, tantangan kedua adalah menyusun strategi yang matang dalam penanganan dan pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menimbulkan kerugian negara.

“Fokuskan pada pengembalian kerugian negara, pemulihan aset dengan menerapkan pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Baik subjek hukum manusia maupun korporasi,” lanjutnya.

“Tantangan ketiga agar mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memaksimalkan kerja sama dengan beberapa stake holder. Sebab mencegah itu juga baik daripada mengobati,” tambah Ari.

Ari juga menyatakan, tantangan keempat yang mesti dihadapi adalah peningkatan yang berkenaan dengan pembenahan secara internal.

“Pertahankan dan tingkatan budaya integritas, kinerja yaang tinggi, sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur. Serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance pada jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” kata Ari.

Ari menegaskan kembali bahwa tujuan hukum hanyalah untuk melaksanakan pengabdian kepada tujuan negara.

“Saya ingatkan kembali bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara. Yaitu untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban,” tegas Ari.

Kombes Pol. Erwanto Kurniadi menggantikan Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus yang kini telah mendapat amanat dari masyarakat dan negara untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku.

“Jalankan amanah sebaik-baiknya dalam tugas dan jabatan yang baru. Sebab menjadi Wakapolda Maluku itu tidak kalah berat serta penuh tantangan,” kata Ari.

Ari juga mengapresiasi berbagai langkah dari Akhmad Wiyagus yang telah meletakkan banyak hal di jabatan yang sebelumnya ia emban. 

Berdasarkan catatannya, Akhmad Wiyagus telah menyelesaikan 88 perkara korupsi, berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp. 2 triliun. Lalu mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan melalui peningkatan kerja sama dengan stake holder pemberantasan korupsi melalui beberapa implementasi. Seperti aktif dalam melaksanakan kegiatan pelatihan bersama, diskusi bersama dalam rangka sharing knowledge penanganan tindak pidana korupsi. Serta beberapa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam berbagai nota kesepahaman

Selain itu juga, Akhmad Wiyagus juga dinilai telah berhasil membangun budaya perilaku integritas dan profesional, kinerja, sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur. Serta sesuai dengan prinsip good governance dengan tagline unstoppable integrity di jajaran Dittipidkor. 

Sehingga, menjadikan Dittipidkor Bareskrim Polri menyabet beberapa penghargaan. Mulai dari predikat wilayah bebas korupsi, peringkat satu dalam penyerapan anggaran dengan menghadirkan pengelolaan keuangan operasional, dan sumber daya manusia yang akuntabel serta transparan.

“Menghadirkan prestasi dari kerja dan kinerja yang lebih baik inilah yang menjadi tantangan bagi Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Pollri yang baru. Saya meyakini, tantangan ini bakal terwujud bahkan melebihi dari ekspektasi,” pungkas Ari.

Momen Pilkada Serentak, RELI: Tak Usah Khawatir, Terus Berinvestasi

JAKARTA, PP -  Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, rata-rata nilai transaksi harian saham pasca panjang lebaran mengalami penurunan sebesar 7,61% menjadi Rp9,76 triliun dari Rp10,57 triliun pada sepekan sebelumnya. 

Sedangkan rata-rata volume transaksi harian saham pekan ini berubah 32,74% menjadi 7,81 miliar unit saham dari 11,61 miliar unit saham sepekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham juga mengalami perubahan 0,33% menjadi 452,95 ribu kali transaksi dari 454,45 ribu kali transaksi sepekan.  Sementara, kapitalisasi pasar BEI juga berubah 2,71% ke posisi Rp6.535,21 triliun dari Rp6.716,99 triliun sepekan sebelumnya.  

Kondisi bursa yang masih landai, disertai dengan momen pemilihan kepala daerah (Pilkada), seringkali membuat para investor khawatir, pasar akan memerah. 

Nah, agar investor tetap meraih cuan selama proses politik dan usai liburan, PT Reliance Sekuritas Indonesia (RELI) Tbk, memberi sejumlah catatan. 

Associate Head of Research PT Reliance Sekuritas Indonesia (RELI), Lanjar Nafi menjelaskan, selain terus mencermati kondisi dalam negeri, investor juga diminta untuk memantau kondisi ekonomi global. 

Antara lain, perkembangan prospek suku bunga Amerika Serikat (AS), perseteruan AS dan China pada isu perdagangan dan Pertemuan OPEC dalam rencana pelepasan produksi minyak. 

Di sisi lain, keinginan Arab Saudi untuk menjadikan Aramco sebagai perusahaan publik terbesar dunia, beringsut setapak ke depan. Masuknya saham saham Arab Saudi ke dalam indeks MSCI Emerging Market, menyambungkan koneksi antara pasar keuangan Arab - yang selama ini nyaris tertutup - dengan pasar keuangan global. 

Namun sukses IPO Aramco tergantung pada trend harga minyak.  Arab saudi sangat berkepentingan agar harga minyak tetap tinggi dan tidak jatuh di bawah $ 60 per barrel (WTI). 

"Karena pada saat agenda penting diatas menjadi faktor utama pergerakan bursa saham di Global IHSG ditutup libur panjang. 

Sehingga sentimen diatas layak menjadi perhatian pasca libur. Karena akan menyesuaikan dengan kondisi atau pesimisnya akan terjadi aksi jual investor asing mengingat resiko yang mulai timbul lebih besar pada negara emerging market," ucap Lanjar, dalam Keterangan Persnya baru-baru ini.

Nah, karena sentimen utama penggerak bursa masih berasal dari level global, di sisi lain investor juga cenderung memilih wait and see, dan sentimen positif dalam negeri masih minim, ia menyarankan agar investor mulai kembali perhatikan saham-saham yang dimiliki dan trading jangka pendek dengan disiplin Stop-loss dan profit taking.

"Mengurangi mengambil langkah average down, namun cermati langkah beli pada saat saham mulai kembali pada trend positif meskipun jangka pendek," ujar Lanjar.

Ia memprediksi, momen Pilkada serentak pada pekan ini, relatif tidak akan memberi pengaruh besar pada pergerakan IHSG. Sentimen di level global, seperti disebutkan di atas, menurut Lanjar justru lebih berpengaruh karena akan berdampak langsung terhadap kondisi rupiah. 

"Untuk Pilkada tidak begitu berpengaruh, karena sentimen yang ada di global justru cenderung mengkhawatirkan karena mengancam stabilitas nilai tukar rupiah dan capital out flow investor asing," tegasnya.

Ketika ditanya apakah saat momen politik, di mana seringkali ada sejumlah saham naik turun, merupakan momen pas untuk beli, menurut Lanjar tidak bisa dijadikan patokan. Kata dia, momen-momen politik tidak dijadikan acuan dalam mengoleksi saham atau aset berisiko lainnya. 

Kata Lanjar, investor atau calon investor, sangat disarankan mulai membeli saham atau aset beresiko lain dengan merujuk pada pemahaman segi bisnis perusahaannya,  kondisi perkembangan industri dan ekonomi hingga pergerakan harga sahamnya.

Nah, dalam kondisi pasar seperti saat ini, dimana ada sentimen global yang diwanti-wanti, dan momen politik di dalam negeri, ia menyarankan agar mencermati saham-saham konsumer, perbankkan dan properti konstruksi yang sudah terkoreksi cukup dalam, sambil mencermati adanya potensi teknikal rebound jangka pendek.  

Terakhir, investor juga diminta tak terlalu khawatir dengan momen Pilkada. Cermati, berbagai kebijakan anyar yang rencananya akan dikeluarkan pemerintah, seperti rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia alias BI Rate menyusul naiknya suku bunga AS dan tertekannya kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. 

Jangan lupa, kata Lanjar, cermati juga kebijakan administrasi AS dalam pengenaan tarif perdagangan antara China, dan isu pada tarif mobil Eropa. 

Kemudian, kebijakan atau hasil pertemuan OPEC dalam membahas produksi minyak guna menstabilkan harga minyak yang mulai naik signifikan dari level terendah di awal tahun.

"Semua kebijakan di level global, justru sangat penting dicermati para investor, agar selalu meraih cuan," tegasnya. 

Direktur Utama RELI, Anita menambahkan, jika seorang investor memiliki tujuan investasi dalam jangka panjang, seperti menyiapkan dana pendidikan anak, atau juga menyiapkan kebutuhan dana pensiun, maka pilihan investasi yang paling tepat seharusnya instrumen yang memiliki potensi return tinggi dalam jangka panjang, dalam hal ini saham.

"Misal, jika seorang investor memiliki tujuan investasi untuk memenuhi dana pendidikan anak di masa depan, maka pilihan investasi harus saham. Begitu juga misal untuk kebutuhan dana pensiun, instrumen saham juga yang paling pas," ucap Anita.  

Namun demikian, dalam setiap investasi, dia mengingatkan pasti ada faktor risiko. Hal ini juga tetap harus diperhatikan dengan seksama, dan yang pasti dalam investasi jangka panjang investor harus rutin dan menyisihkan dana secara berkala namun berkelanjutan agar target dan tujuan investasi bisa tercapai.

Kalaupun terjadi penurunan dalam hal nilai investasi saham, menurut Anita, hal itu sangat wajar. Namun, dalam jangka panjang, di atas 10 tahun, pergerakan IHSG selalu positif dan mampu memberi imbal hasil optimal. Tentu saja, selalu cermati berbagai hasil riset dan analisa pasar saham, termasuk yang diberikan oleh RELI.

"Investasi jangka panjang akan melewati fase-fase yang dapat mengurangi risiko. Misal, di tahap pengumpulan kekayaan, maka investor harus memilih instrumen yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, yang tentunya memiliki risiko tinggi pula."

Dia melanjutkan, jika sudah mendekati waktu pengambilan dana investasi, maka strategi diubah lagi dengan cara dipindahkan ke instrumen yang relatif lebih moderat, dengan harapan dana tersebut tidak tergerus manakala terjadi gejolak pasar yang datang tiba-tiba.

"Dengan strategi itu, maka investor bisa menjaga kekayaan yang sudah didapat selama masa investasi. Bisa saja, setelah investasi saham langsung, kemudian dialihkan ke reksadana saham. Setelah makin dekat ke masa pencairan dana, dapat juga ditempatkan ke reksadana pendapatan tetap, dengan begitu imbal hasil investasi selalu terjaga dari potensi tergerus gejolak pasar," ujar Anita.

Grab Segera Hadir di Prabumulih. Begini Cara Daftar Jadi Driver

Written By Posmetro Prabu on 28/06/18 | 28.6.18

PRABUMULIH, PP - Kebutuhan akan transportasi yang murah dan nyaman seperti transportasi online kian hari makin diharapkan oleh seluruh masyarakat. Salah satunya ialah Grab.

Dari hasil Kopi Darat (Kopdar) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Prabumulih pihak management Grab mengatakan bahwa pelayan Grab akan terbuka di kota prabumulih.

“Bagi masyarakat Bumi Seinggok Sepemunyian bersiaplah tak lama lagu Grab sudah bisa broperasi dalam waktu dekat ini.” ujar Haikal City lead Grab Prabumulih Kamis (28/06/2018)


Ia menjelaskan kehadiran Grab di kota Nanas itu sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Sebuah kota kecil yang cukup ramai dan padat penduduk di Provinsi Sumsel. Bahkan dibeberapa kota lain di Sumsel lanjut dia, nantinya akan menyusul.

Dikatakan, Pertengahan Juli 2018 Grab dipastikan sudah mengaspal (beroperasi-red) di Kota Prabumulih. " Barusan telah bincang-bincang dengan Ketua KNPI Kota Prabumulih. Alhamdulilah KNPI bersedia diajak kerjasama dalam perekrutan driver Grab Cabang Kota Prabumulih" ujarnya.

Selain daftar ke KNPI, Haikal juga menjelaskan bahwa pendaftaran atau registrasi driver Motor, maupun Mobil bisa melalui posmetro prabu di no HP / WA 081290495333. "Selain ke KNPI, kita juga telah melakukan kerjasama ke media massa termasuk salah satunya posmetroprabu.com. Silahkan bagi warga yang berminat menjadi driver Grab, juga bisa mendaftar di posmetroprabu" pungkasnya.

Kapolres Prabumulih AKBP, Tito Hutauruk SIK yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas AKP Novrizal SH mengaku mendukung operasional dan kehadiran moda transportasi online Grab di Kota Prabumulih. Selain meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Prabumulih, Kehadiran Grab juga lebih menertibkan administrasi kenderaan seperti kelengkapan surat-surat kenderaan, SIM, STNK, Pajak dan lain sebagainya.

"Kita siap mendukung kehadiran Grab di Kota Prabumulih, karna selain meningkatkan pelayanan transportasi. Diharapkan seluruh kenderaan dapat menertibkan dokumen kenderaan baik pajak, SIM dan dokumen lainnya" pungkasnya.

Sementara syarat mendaftar sebagai driver Grab Bike iyalah wajib memiliki sepeda motor rakitan tahun 2010 ke atas yang dibuktikan dengan surat seperti STNK. Pendaftar diwajibkan membawa SIM dan KTP. Sama halnya juga dengan Grab Car. Pendaftar wajib memiliki Mobil rakitan Tahun 2011 ke atas. Membawa STNK dan data diri seperti KTP. Sebagai tambahan, pendaftar wajib memiliki Smartphone Android, akun Gmail dan nomor HP.

Ridho - Fikri Menangi 100 % TPS

Written By Posmetro Prabu on 27/06/18 | 27.6.18

PRABUMULIH, PP - Hasil penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih 2018 berdasarkan realcount telah usai. Seluruh saksi di 445 TPS telah menyerahkan lampiran formulir C1. Hasilnya, Calon Petahana Ridho - Fikri unggul di tiap TPS.

Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Ridho - Fikri maupun Pemerintah Kota Prabumulih tidak jauh berbeda. Penghitungan suara Pemilukada Prabumulih versi Pemerintah Kota Prabumulih menyebut bahwa pasangan calon Ridho - Fikri berhasil meraup 74.631 suara atau sekitar 79,23 %. Sementara perolehan suara Kotak Kosong mencapai 19.561 Suara atau sekitar 20,77 %.

Dari total DPT 126.745, Suara masuk berkisar 94.192 atau sekitar 74,32 %.

Tidak berbeda jauh dengan penghitungan suara versi Tim Pemenangan Ridho-Fikri. Paslon Petahana Ridho-Fikri unggul 71.970 suara atau sekitar 78,99 %. Sementara perolehan Suara Kotak Kosong mencapai 19.144 suara atau sekitar 21,01 %.

Suara sah yang masuk berkisar 91.144 atau sekitar 71,89 %. Dari jumlah tersebut diatas, diketahui 13 TPS belum menyerahkan lembaran formulir C1.

Mobil Dinas Camat Indralaya Utara Tabrak Pengendara Motor

INDRALAYA, PP - Supriyadi (32) yang merupakan pengedara sepeda motor  Honda Verza dengan nomor polisi BG 3189 TO warga Komplek Permata Indralaya Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir mengalami tabrakan dengan mobil Dinas Isuzu Fanther nopol BG 62 TZ  milik Camat Indralaya Utara yang dikemudikan oleh Eko Putra Utama, (23), warga Dusun III Desa Ulak kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja OI.

Peristiwa tersebut terjadi, di Jalan lintas timur Km. 18 Desa Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Utara OI, Rabu (27/6) sekitar pukul 10.26 Wib.

Kasat Lantas Polres OI AKP Sulis Pujiono SH mengatakan kejadian tersebut berawal dari korban yang mengendarai sepada motor datang dari arah Palembang menuju Indralaya dengan kecepatan tinggi  tiba di tkp korban mengambil jalur kanan mendahului kendaraan mobil nopol tidak diketahui yang berada didepannya,

"Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan Mobil Isuzu Fanther nopol BBG 62 TZ yang dikemudikan Eko Putra  sehingga tetjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban luka-luka dibagian robek punggung belakang, patah kaki kanan, robek kaki kiri, lecet tgn, lecet bagian muka"katanya.

Lanjunya, Sulis Pujiono menjelaskan dari kejadian tersebut korban langsung di bawah ke puskesmas timbangan KM32 namun korban meninggal dijalan pada saat hendak dirujuk ke rumah sakit palembang.

"Saat ini kendaraan korban sudah kita bawah ke mapolres OI beserta mobil tersebut dan pengemudi mobil tersebut sudah kita amankan untuk dilakukan proses penyidikkan," tandasnya.








detiksumsel.com

HDMY Unggul di Prabumulih Dengan Perolehan Suara 55,68 %

PRABUMULIH, PP - data sementara penghitungan suara berdasarkan realcount melalui lembaran C1 Pilkada Sumsel dapil Kota Prabumulih dimenangkan oleh pasangan calon Gubernur Nomor Urut 1 Herman Deru - Mawardi Yahya.

Dari surat suara sah Sebanyak 42.118 suara yang masuk ke pusat data tim pemenangan HDMY Kota Prabumulih, Pasangan HDMY unggul 55, 68 % mengalahkan rival politik paslon lainnya seperti Aswari - Irwansyah 6,2 %, Ishak Yuda 16,92% dan Dodi-Giri 21,38 %.

Berikut data perolehan suara Pemilukada Sumsel per kecamatan di Kota Prabumulih.


Kenakan Baju Putih, Ridho Yahya Nyoblos di TPS 5 Taman Murni

Written By Posmetro Prabu on 26/06/18 | 26.6.18

PRABUMULIH, PP - Pesta Demokrasi penentuan Kepala Daerah 2018 secara serentak di Indonesia hari ini, Rabu (27/06/2017) resmi di Gelar. Sama halnya juga di Kota Prabumulih. Pencoblosan sejak pagi pukul 07.00 Wib tadi sudah mulai ramai dikunjungi para pemilih.

Tidak ketinggalan Calon Walikota Prabumulih Ridho Yahya bersama keluarga juga turut serta memberikan hak suaranya pada pemilukada serentak Sumsel 2018. Mengenakan kemeja Putih Ridho Yahya didamping Isteri tercinta Suryanti Ngesti Rahayu Ridho Yahya hadir sekitar pukul 09.15 Wib di TPS 5 Taman Murni Kelurahan Gunung Ibul Barat.

Selain Ridho Yahya dan Isteri, juga turut hadir ketiga anaknya Risa, Maya dan Kudrat.

Usai memberi kertas undangan berupa C6 KWK ke petugas TPS, Ridho Yahya dan Isteri dipersilahkan untuk menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya pada Pemilukada serentak 2018. Tidak lupa sebelum mencoblos, Ridho terlebih dahulu memeriksa kertas suara yang akan dicoblos guna memastikan kertas suara tidak rusak.

Seusai mencoblos seperti biasa petugas mengarahkan untuk mencelupkan salah satu jari ke wadah tinta sebagai tanda dirinya telah memberikan hak suaranya pada Pemilukada serentak 2018.

Sebelum kembali ke kediaman, Calon Walikota Petahana itu berharap agar Pemilukada Kota Prabumulih dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Posmetro Cyber Group
Copyright © 2011. Posmetro Prabu - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Jun Manurung
Proudly powered by Posmetro Prabu